Karantina Gratis Hanya untuk Pekerja Migran, Pelajar dan Pegawai Pemerintah Sejumlah penumpang pesawat mengantre di loket lapor diri sebelum melakukan penerbangan di area Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (17/12). ANTARA FOTO/Fauzan

MerahPutih.com - Satuan Tugas Penanganan COVID-19 kembali menegaskan Pekerja Migran Indonesia, pelajar atau mahasiswa yang telah menamatkan studi di luar negeri atau aparat sipil negara dari penugasan luar negeri yang mendapatkan fasilitas karantina terpusat dengan biaya yang ditanggung pemerintah saat kembali ke Tanah Air.

Ketentuan ini, menurut Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19 Hery Trianto, mengacu pada Surat Edaran Nomor 25 tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Baca Juga

Respons Luhut Ada Pelaku Perjalanan Luar Negeri Kalangan Mampu Ingin Karantina Gratis

“Warga negara Indonesia yang tidak termasuk kriteria yang disebut dipersilakan menjalani karantina di tempat akodomasi karantina atau hotel yang mendapatkan rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 bekerjasama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia,” kata Hery dalam keterangannya, Selasa (21/12).

Penyataan ini disampaikan menyusul penumpukan pelaku perjalanan di Bandara Internasional Soekarno Hatta karena banyaknya warga yang kembali ke Indonesia dalam waktu bersamaan. Sebagian besar mereka adalah pekerja migran, dan sisanya merupakan pelaku perjalanan biasa yang wajib melakukan karantina di hotel.

"Kombinasi antara kedatangan di waktu bersamaan dari sejumlah maskapai penerbangan, proses imigrasi, penyaringan kesehatan, tes PCR hingga distribusi ke tempat karantina terpusat menjadikan penumpukan penumpang tak terhindarkan," ujarnya.

Karena itu, Satgas Penanganan COVID-19 telah memperbaiki prosedur registrasi, menambah personel, hingga menambah kamar karantina untuk mengurai antrean. Sejak Minggu (19/12) secara perlahan proses karantina berlangsung lancar.

"Ketentuan karantina juga berlaku bagi warga negara asing (WNA) termasuk diplomat asing, di luar kepala perwakilan asing dan keluarga kepala perwakilan asing," ujarnya.

Baca Juga

Ibu Negara Iriana Pantau Vaksinasi Anak di Bandung

Mereka, kata Hery, diminta menjalani karantina di tempat akodomasi karantina atau hotel yang mendapatkan rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang telah memenuhi syarat dan ketentuan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHR)

Sementara kepala perwakilan asing dan keluarga yang bertugas di Indonesia dapat menjalankan karantina mandiri di kediaman masing-masing selama 10 x 24 jam.

"Bila dalam pemeriksaan ulang RT-PCR saat kedatangan kembali ke Indonesia menunjukkan hasil positif, maka perawatan di rumah sakit wajib dijalani," ujarnya.

Hery melanjutkan, untuk WNI, semua biaya ditanggung pemerintah dan untuk WNA biaya seluruhnya ditanggung mandiri.

"Bila WNA tidak dapat membiayai karantina mandiri atau perawatannya di Rumah Sakit, maka pihak sponsor, Kementerian/Lembaga BMUN yang memberikan pertimbangan izin masuk bagi WNA dapat diminta pertanggungjawaban," tutup dia. (Pon)

Baca Juga

Wisma Atlet Di-Lockdown, Jumlah Pasien COVID-19 Terus Meningkat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Lebih Enam Bulan Tidak Disuntik Dosis Dua, Warga Harus Mengulang Vaksinasi
Indonesia
Lebih Enam Bulan Tidak Disuntik Dosis Dua, Warga Harus Mengulang Vaksinasi

Ketentuan itu dimaksudkan untuk memberikan perlindungan yang optimal kepada masyarakat dari potensi terburuk infeksi SARS-CoV-2 penyebab COVID-19.

 154 Pelamar CPNS Solo Tidak Hadir Saat SKD, Panitia Langsung Coret
Indonesia
154 Pelamar CPNS Solo Tidak Hadir Saat SKD, Panitia Langsung Coret

Perbandingan formasi dan pelamar pada CPNS tahun ini sebanyak 1:48 orang sehingga cukup ketat. Seleksi ketat ada pada formasi tenaga kesehatan (nakes), kemudian tenaga teknis.

Polda Metro Gelar Vaksinasi di Sentra Kuliner UMKM
Indonesia
Polda Metro Gelar Vaksinasi di Sentra Kuliner UMKM

"Kami mencoba jemput bola melaksanakan vaksinasi di sentra kuliner UMKM," ujar Fadil di Jakarta, Minggu (20/2).

Belasan Terduga Teroris Kelompok JAD Merauke Diterbangkan ke Jakarta
Indonesia
Belasan Terduga Teroris Kelompok JAD Merauke Diterbangkan ke Jakarta

Densus 88 bersama Polda Papua juga mengamankan sejumlah barang bukti

Konglomerat Sjamsul Nursalim Cicil Utang Rp 150 Miliar ke Negara
Indonesia
Konglomerat Sjamsul Nursalim Cicil Utang Rp 150 Miliar ke Negara

Satgas yang dibentuk pemerintah itu telah menerima pembayaran utang sebesar Rp 150 miliar dari konglomerat Sjamsul Nursalim.

Coki Kenal Narkoba Sejak Kuliah, Pakai Biar Pede
Indonesia
Coki Kenal Narkoba Sejak Kuliah, Pakai Biar Pede

Sempat berhenti lalu setahun terakhir aktif lagi memakai narkoba

Erick Laporkan Krisis Keuangan Garuda Indonesia ke Kejagung
Indonesia
Erick Laporkan Krisis Keuangan Garuda Indonesia ke Kejagung

Klaim penagihan utang hingga USD 13,8 miliar dolar AS atau setara Rp 198 triliun olrh 470 kreditur.

Tak Ikut Gugat Menag ke PTUN, Mantan Dirjen Bimas Katolik Mengaku Sudah Ikhlas
Indonesia
Tak Ikut Gugat Menag ke PTUN, Mantan Dirjen Bimas Katolik Mengaku Sudah Ikhlas

Keputusan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mencopot sejumlah Dirjen Binmas Agama menuai kontroversi.

Seorang Anggota TNI Ditemukan Tak Bernyawa di Lahan Kosong di Depok
Indonesia
Seorang Anggota TNI Ditemukan Tak Bernyawa di Lahan Kosong di Depok

Saat ini, terduga pelaku juga berhasil ditangkap

Jokowi Harap Istana Negara Pindah ke Ibu Kota Baru pada 2024
Indonesia
Jokowi Harap Istana Negara Pindah ke Ibu Kota Baru pada 2024

Pemindahan sejumlah kantor dan kementerian ke ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur akan dilakukan secara bertahap.