Kapolri Ungkap Sisi Lain dari Mudahnya Peminjaman Dana Secara Online Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto: MP/Div Humas Polri

Merahputih.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta masyarakat waspada terkait dengan mudahnya melakukan pinjaman dana secara online melalui aplikasi. Masyarakat perlu memastikan apakah pihak aplikasi pemberi pinjaman dana tersebut legal dengan terdaftar di OJK atau ilegal.

Data Otoritas Jasa Keuangan sampai Juli 2021, terdapat 121 perusahaan finansial teknologi "peer to peer lending" atau pinjaman online yang terdaftar dan berizin di OJK.

Baca Juga

PPKM Darurat Diperpanjang, Kapolri Minta Penyaluran Bansos Dipercepat

"Pinjaman online diminati karena memberikan kemudahan dalam layanan, di sisi lain terdapat beberapa potensi risiko kejahatan yang sering terjadi, seperti kejahatan siber, misinformasi, transaksi error, dan penyalahgunaan data pribadi," kata Sigit dalam acara penandatanganan pernyataan bersama upaya pemberantasan pinjaman 'online' ilegal secara virtual di Jakarta, Jumat (20/8).

Sigit mengingatkan regulasi nonkeuangan perbankan Indonesia tidak seketat regulasi perbankan saat ini sehingga sering dimanfaatkan para pelaku kejahatan penyedia jasa pinjaman online, terutama yang tidak memiliki izin resmi dari OJK.

Kapolri Jenderal Pol LIstyo Sigit Prabowo membagikan paket bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19 di wilayah Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis (22/7/2021) (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri)
Kapolri Jenderal Pol LIstyo Sigit Prabowo membagikan paket bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19 di wilayah Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis (22/7/2021) (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri)

Polri sendiri sudah menindak 10 pinjol ilegal selama hampir tiga tahun. "Selama periode 2018 sampai 2021, Polri telah melakukan penegakan hukum sebanyak 14 kasus pinjaman online ilegal," jelas Sigit.

Penandatanganan pernyataan bersama dalam rangka pemberantasan pinjaman online ilegal melibatkan lima kementerian/lembaga, yakni Polri, OJK, Bank Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Koperasi dan UMKM.

Baca Juga

Kapolri dan Kapolda Diminta Bagikan Sembako Secara Merata Bagi Warga Terdampak PPKM

Hadir dalam 'high level meeting' sekaligus penandatangan pernyataan bersama dalam rangka pemberantasan pinjaman online ilegal secara virtual yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Johny G Plate, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, serta Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto.

Tujuan dari penandatanganan pernyataan bersama ini dalam rangka memberantas pinjaman online ilegal, memberikan rasa aman, dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan perbankan, memperkuat literasi tentang pembiayaan digital resmi, penanganan pengaduan masyarakat, dan penegakan hukum. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Difasilitasi Isoman di Hotel, Anggota DPR Diminta Peka Terhadap Kesulitan Rakyat
Indonesia
Difasilitasi Isoman di Hotel, Anggota DPR Diminta Peka Terhadap Kesulitan Rakyat

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, sebagai wakil rakyat, anggota dewan semestinya dapat berempati dengan situasi dan kondisi yang dialami oleh masyarakat.

Fadli Zon Positif COVID-19 Setelah Dua Kali Divaksin
Indonesia
Fadli Zon Positif COVID-19 Setelah Dua Kali Divaksin

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) ini memberitahukan informasi ini melalui akun Twitter-nya, Minggu (30/5) malam.

Kasus Nurdin Abdullah, KPK Dalami Aliran Duit ke Pokja Dinas PUTR Pemprov Sulsel
Indonesia
Kasus Nurdin Abdullah, KPK Dalami Aliran Duit ke Pokja Dinas PUTR Pemprov Sulsel

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aliran uang kepada kelompok kerja (Pokja) di Dinas PUTR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal itu didalami penyidik saat memeriksa seorang pihak swasta bernama Indar, Rabu (24/3)

Satgas Nemangkawi Lumpuhkan Satu Anggota KKB dalam Baku Tembak
Indonesia
Satgas Nemangkawi Lumpuhkan Satu Anggota KKB dalam Baku Tembak

Usai baku-tembak, Satgas Nemangkawi melumpuhkan satu orang anggota KKB.

Kerjasama Bidang Pangan Tak Sesuai Ketentuan, Food Station Dapat Kritik
Indonesia
Kerjasama Bidang Pangan Tak Sesuai Ketentuan, Food Station Dapat Kritik

Sutikno juga mendesak agar PT Food Station melakukan evaluasi

Gempa M 5,3 Guncang Tolitoli, Begini Analisa BMKG
Indonesia
Gempa M 5,3 Guncang Tolitoli, Begini Analisa BMKG

Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault).

Simak, Ini Sejumlah Aturan Perjalanan Selama Perpanjangan PPKM Level 4
Indonesia
Simak, Ini Sejumlah Aturan Perjalanan Selama Perpanjangan PPKM Level 4

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan aturan tentang syarat perjalanan tidak berubah selama perpanjangan PPKM Level 4 pada 3-9 Agustus 2021.

Kemenkeu Klaim Sudah Kucurkan Rp 2,9 Triliun Buat Nakes
Indonesia
Kemenkeu Klaim Sudah Kucurkan Rp 2,9 Triliun Buat Nakes

Selain itu, santunan kematian juga telah dibayarkan sebesar Rp 49,8 miliar kepada 166 nakes pusat.

10 Catatan Kritis dan Tuntutan LBH Jakarta kepada Anies
Indonesia
10 Catatan Kritis dan Tuntutan LBH Jakarta kepada Anies

Empat tahun memimpin Jakarta, Gubernur Anies Baswedan mendapatkan rapor merah dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Terdapat 10 poin catatan kritis yang diserahkan LBH Jakarta kepada Anies.

Coki Pardede di Bawah Pengaruh Narkoba Saat Diringkus, Langsung Jalani Tes Urine
Indonesia
Coki Pardede di Bawah Pengaruh Narkoba Saat Diringkus, Langsung Jalani Tes Urine

Dia ditangkap di kediamannya di Perumahan Foresta Padegangan, Tangerang, Banten