Kapolri Tolak Surat Pengunduran Diri Ferdy Sambo Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo usai menghadiri acara Kirab Merah Putih di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (28/8/2022). ANTARA/Melalusa Susthira K.

MerahPutih.com - Irjen Pol Ferdy Sambo sempat mengajukan surat pengunduran diri dari kepolisian sebelum sidang kode etiknya dilaksanakan.

Menanggapi hal itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menolak surat pengunduran diri Irjen Pol Ferdy Sambo karena adanya aturan yang harus dilewati melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terkait kasus pidana yang menjeratnya.

Baca Juga:

Kompolnas Prediksi Upaya Banding Ferdy Sambo Ditolak

"Tentu ada aturannya. Kita melihat bahwa ini harus diselesaikan dalam proses sidang KKEP dan kemarin sudah kita dengar bahwa putusan dari sidang PDTH (pemberhentian tidak dengan hormat)," kata Sigit, dikutip dari Antara, Minggu (28/8).

Lebih lanjut, Sigit mengatakan bahwa selama sidang tersebut, Sambo memiliki hak untuk mengajukan banding karena hal tersebut merupakan bagian dari proses persidangan.

"Nanti akan ada putusan lagi mengenai permohonan yang bersangkutan," ujarnya menambahkan.

Soal dikabulkan atau tidaknya pengajuan banding oleh mantan Kadiv Propam Polri tersebut, Sigit hanya menjawab dengan lihat pada hasilnya nanti.

Ia pun mengatakan sidang pemeriksaan Sambo terkait kode etik sudah mendekati penyelesaian dan pihaknya telah melakukan koordinasi berkas agar bisa segera diselesaikan terkait kekurangan-kekurangan yang ada.

Sementara itu terkait dengan obstruction of justice atau menghalangi penyidikan perkara, Sigit mengatakan bahwa sedang dalam proses dan akan menyusul.

"Karena berkas sudah kita kirim. Kita juga telah menambah kemarin yang kita tetapkan untuk obstruction of justice, tentunya ini sudah berproses," katanya.

Baca Juga:

Soal Pemecatan Ferdy Sambo, Jokowi Tunggu Hasil Banding

"Tinggal kita lihat minggu depan kalau sudah dinyatakan Jaksa lengkap, berkas bisa kita limpahkan," tambahnya.

Adapun terkait rencana proses rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J yang akan dilangsungkan dalam waktu dekat ini, Sigit menyerahkan hal tersebut kepada tim penyidik Polri.

Ia enggan membeberkan pula rincian lebih jauh terkait hal tersebut dan justru meminta dukungan dari masyarakat agar proses yang dilakukan tim penyidik Polri tersebut berjalan dengan lancar dan transparan.

"Yang penting semuanya doakan kita, semua tetap pada komitmen kita, semuanya transparan, tidak ada yang kita tutupi, kita proses sesuai dengan fakta yang dijanjikan tadi," kata Sigit.

Rekonstruksi kasus pembunuhan berencana Brigadir J akan dilakukan pada Selasa (30/8) di Duren Tiga, Jakarta Selatan. Dalam pelaksanaan rekonstruksi tersebut, para tersangka akan didampingi pengacara. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) juga akan diundang untuk mengikuti rekonstruksi tersebut.

Polri telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Mereka ialah Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E, Bripka Ricky Rizal atau Bripka RR, dan asisten rumah tangga Sambo Kuwat Maruf.

Mereka dijerat Pasal 340 subsidair Pasal 338 juncto Pasal 55 juncto Pasal 56 KUHP. Pasal 340 mengatur pidana terkait pembunuhan berencana dengan ancaman pidana hukuman mati, pidana penjara seumur hidup, atau penjara 20 tahun. (*)

Baca Juga:

Pemecatan Ferdy Sambo Mampu Pulihkan Kepercayaan Publik

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Perang di Depan Mata, Putin Deklarasikan Donetsk dan Luhansk Bukan Wilayah Ukraina
Dunia
Perang di Depan Mata, Putin Deklarasikan Donetsk dan Luhansk Bukan Wilayah Ukraina

Dalam pidato berapi-apinya, Putin beranggapan dua wilayah di timur Ukraina itu merupakan wilayah kuno Rusia.

Tiket dan Jadwal Vaksinasi Booster Cek Lewat Aplikasi PeduliLindungi
Indonesia
Tiket dan Jadwal Vaksinasi Booster Cek Lewat Aplikasi PeduliLindungi

program vaksinasi booster untuk masyarakat umum dilakukan di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah seperti Puskesmas, rumah sakit pusat dan rumah sakit umum daerah.

Cek Kesiapan Gereja Katedral, Mahfud MD Pastikan Tak Ada Gangguan Peribadatan
Indonesia
Cek Kesiapan Gereja Katedral, Mahfud MD Pastikan Tak Ada Gangguan Peribadatan

Kunjungan Mahfud MD untuk mengencek kesiapan katedral untuk pelaksanaan ibadah Natal 2021.

Pemerintah Minta Warga Tetap Patuh Prokes saat Ibadah Ramadan
Indonesia
Pemerintah Minta Warga Tetap Patuh Prokes saat Ibadah Ramadan

Pemerintah memberikan kelonggaran terhadap aktivitas masyarakat termasuk ibadah saat bulan suci Ramadan.

 Rapat Paripurna DPR Sahkan 3 Orang Anggota DKPP Untuk Dilantik Jokowi
Indonesia
Rapat Paripurna DPR Sahkan 3 Orang Anggota DKPP Untuk Dilantik Jokowi

Setelah tiga nama calon anggota DKPP tersebut disetujui dalam Rapat Paripurna, lalu akan dikirimkan ke Presiden sambil menunggu dua nama calon lainnya, untuk kemudian nantinya dilantik.

Beras Asal Sulawesi dan NTB Akan Guyur 153 Pasar di Jakarta
Indonesia
Beras Asal Sulawesi dan NTB Akan Guyur 153 Pasar di Jakarta

Harga beras di tingkat produsen saat ini sedang tinggi.

Tanda Tangan JK Diduga Dipalsukan, Menteri BUMN Didesak Pecat Seorang Komisaris
Indonesia
Tanda Tangan JK Diduga Dipalsukan, Menteri BUMN Didesak Pecat Seorang Komisaris

Tindakan yang dilakukan oleh pengurus DMI, termasuk pelanggaran hukum. Apalagi, pemalsuan tanda tangan menimpa wakil presiden era 2004-2009 dan 2014-2019.

Bupati Langkat Pasrah Ditetapkan Tersangka Kerangkeng Manusia
Indonesia
Bupati Langkat Pasrah Ditetapkan Tersangka Kerangkeng Manusia

Polda Sumatera Utara menetapkan Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin sebagai tersangka dalam kasus kerangkeng manusia.

Anies Buat Program YouTube #DariPendopo, PDIP: Malu-malu Hendak Capres
Indonesia
Anies Buat Program YouTube #DariPendopo, PDIP: Malu-malu Hendak Capres

Langkah Gubernur Anies Baswedan membuat program #DariPendopo pada channel YouTube mendapatkan cibiran dari anggota legislator Kebon Sirih.

Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng dan Bahan Baku Mulai 28 April
Indonesia
Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng dan Bahan Baku Mulai 28 April

pemerintah akan melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya yang diberlakukan mulai Kamis (28/4), hingga batas waktu yang belum ditentukan.