Kapolri Terbitkan SE soal UU ITE, Begini Reaksi Fraksi PKS Anggota Komisi I DPR RI Sukamta. Foto : Eot/Man

MerahPutih.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR berharap, Surat Edaran (SE) yang diterbitkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) betul-betul dijalankan.

Hal tersebut disampaikan merespon Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

Baca Juga

SE Kapolri soal Penerapan UU ITE Dinilai Memberikan Rasa Keadilan Bagi Masyarakat

"Kita berharap agar pelaksana di lapangan, khususnya dari petugas hukum lebih bisa menyesuaikan dan lebih persuasif. Mudah mudahan SE ini betul betul bisa dijalankan," kata anggota DPR Fraksi PKS, Sukamta kepada wartawan, Selasa, (23/2).

Dalam surat tersebut ada 11 poin yang salah satunya mengatur bahwa penyidik tidak perlu melakukan penahanan terhadap tersangka yang telah meminta maaf.

Sukamta
Sukamta

Meski demikian, anggota Komisi I DPR ini tetap meminta, agar pasal- pasal yang disebut oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pasal karet itu dapat dikaji dan direvisi.

"Masalah utamanya adalah pada isi pasal yang ringkas padat dan tidak rinci, sehingga bisa ditarik tarik untk menjerat orang orang yang boleh jadi tidak perlu dipidana. Cukup diberi peringatan dan dilakukan pembinaan saja," ujarnya.

Sukamta mengamini, masalah yang terjadi dalam UU ITE ini adalah soal penerapan dan prakteknya. Dalam prakteknya, selama ini banyak kasus yang dituntut dengan UU ITE dan berujung pada penahanan.

"Jadi kami berharap dua duanya bisa berjalan. Pembenahan pelaksanaan di lapangan dan revisi pasal pasal karet di UU nya," pungkas Sukamta. (Pon)

Baca Juga

Kasus SARA dan Ujaran Kebencian Tetap Dijerat UU ITE

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Dalami Jatah Paket Bansos dari Anak Buah Juliari ke Ketua Komisi VIII
Indonesia
KPK Dalami Jatah Paket Bansos dari Anak Buah Juliari ke Ketua Komisi VIII

KPK mendalami jatah paket bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek dari tersangka PPKdi Kemensos Adi Wahyono ke Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto.

Ini Peruntukan Uang Negara Rp30 Triliun di Bank BUMN
Indonesia
Ini Peruntukan Uang Negara Rp30 Triliun di Bank BUMN

kebijakan ini diharapkan akan mampu mendorong pemulihan yang ditargetkan mulai terjadi pada kuartal III dan IV setelah pada kuartal II tertekan akibat penerapan PSBB.

Epidemiolog UGM: Pembukaan Bioskop Berisiko Munculkan Kluster Baru
Indonesia
Epidemiolog UGM: Pembukaan Bioskop Berisiko Munculkan Kluster Baru

Ruangan tertutup berisi banyak orang sangat rentan menjadi tempat penularan terutama ketika tidak diterapkan protokol kesehatan dengan baik.

Teknologi Digital Ciptakan 65 Juta Pekerjaan Baru
Indonesia
Teknologi Digital Ciptakan 65 Juta Pekerjaan Baru

ADB juga menekankan perlunya perhatian pada privasi dan keamanan data, perpajakan, kemitraan antara lembaga publik dan swasta

Akhir Tahun, Pertamina Uji Coba Avtur Campuran Sawit
Indonesia
Akhir Tahun, Pertamina Uji Coba Avtur Campuran Sawit

Beberapa perusahaan dunia sudah dapat mengolah minyak sawit menjadi green diesel dan green avtur, namun untuk green gasoline baru Pertamina.

Rentan Terpapar COVID-19, Pelajar Disarankan tidak Buru-buru Masuk Sekolah
Indonesia
Rentan Terpapar COVID-19, Pelajar Disarankan tidak Buru-buru Masuk Sekolah

Ia menceritakan, dalam beberapa hari terakhir ia menerima puluhan pesan singkat melalui surel, Whatsapp, maupun DM Instagram mengenai kegelisahan orang tua terkait wacana kembalinya anak-anak ke sekolah.

[HOAKS Atau FAKTA]: Habib Rizieq Gunakan Serban Berlogo Palu Arit
Indonesia
[HOAKS Atau FAKTA]: Habib Rizieq Gunakan Serban Berlogo Palu Arit

Beredar foto bergambar wajah Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab dengan menggunakan serban berlogo palu arit dan mulutnya terdapat sendal jepit berwarna hitam.

Politisi Senayan Sarankan Pegawai KPK Tak Lolos ASN, Ikut Tes Pegawai Kontrak
Indonesia
Politisi Senayan Sarankan Pegawai KPK Tak Lolos ASN, Ikut Tes Pegawai Kontrak

"Setelah KPK melaksanakan TWK, lembaga tersebut dapat menjalankan fungsinya untuk memberantas korupsi di Indonesia melalui tenaga-tenaga terpilih," Pangeran Khairul Saleh

Pemerintah Tak Mungkin Berbohong Soal Kebakaran Gedung Kejagung
Indonesia
Pemerintah Tak Mungkin Berbohong Soal Kebakaran Gedung Kejagung

Pemerintah memberikan jaminan sepenuhnya bahwa berkas-berkas perkara yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung

Gubernur Lemhanas Sebut Polemik PKI Hanya Menguras Tenaga Anak Bangsa
Indonesia
Gubernur Lemhanas Sebut Polemik PKI Hanya Menguras Tenaga Anak Bangsa

Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menilai polemik tentang komunisme atau PKI yang menguat setiap tahun jelang 30 September hanya menguras serta mengorbankan tenaga dan pikiran generasi muda bangsa.