Kapolri Perpanjang Operasi Ketupat 2020 Kapolri Jenderal Idham Azis ungkap pihaknya terus memburu penyebar hoaks terkait Covid-19 (Foto: antaranews)

Merahputih.com - Kapolri Jenderal Idham Azis memperpanjang masa Operasi Ketupat Jaya 2020. Perpanjangan Operasi Ketupat diminta diperpanjang sampai tujuh hari kedepan.

"Operasi Ketupat ini akan berakhir sampai tanggal 30 tapi saya perintahkan ke Asops dan Kakorlantas untuk lanjutkan selama tujuh hari sampai tanggal 7," ujarnya di NTMC Polri, Selasa (26/5).

Baca Juga:

Pemkot Solo Klaim Zero Positif COVID-19, 2 Pasien Dinyatakan Sembuh

Perpanjangan dilakukan sebagai upaya untuk menekan arus balik kendaraan usai Hari Raya Idul Fitri 1441 H. Dalam perpanjangan ini, Operasi Ketupat Jaya 2020 akan lebih ditingkatkan lagi. Hal itu tak lain guna memastikan situasi aman setelah operasi ini selesai.

"Dengan operasi rutin yang ditingkatkan sehingga kami yakinkan benar-benar setelah tanggal 7 itu semua situasi sudah normal," katanya.

Kapolri Jenderal Idham Azis
Kapolri Jenderal idham Azis. Foto: ANTARA

Dirinya menjelaskan, alasan operasi diperpanjang melihat kondisi di lapangan yang masih memerlukannya. Dimana pandemi COVID-19 sendiri masih berlangsung hingga kini. Polri pun telah berkoordinasi dengan Gugus Tugas sebelum memutuskan memperpanjang masa Operasi Ketupat Jaya 2020.

"Memang operasi ini kami rencanakan sampai tanggal 30, tapi kan kita melihat situasi kondisi di lapangan dan saya berpikir kalau memang kondisi-kondisi di lapangan masih terjadi penumpukan," jelas dia.

Baca Juga:

Antisipasi COVID-19, Menteri Yasonna Teken Kepmen Pembebasan Narapidana

"Ada arus balik yang kelihatannya besar ya enggak apa-apa operasi ini kita lanjutkan, kita tingkatkan. Itu saja sebenarnya pertimbangannya, syukur-syukur kalau nanti sampai di tanggal 30 nanti semuanya sudah kembali landai dan normal," katanya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MUI dan Kemenag DIY Imbau Warga Salat Ied di Rumah
Indonesia
MUI dan Kemenag DIY Imbau Warga Salat Ied di Rumah

Imbauan ini dikeluarkan sebagai upaya mencegah penularan COVID-19.

Tujuh WNI di Luar Negeri Dipastikan Sembuh dari Virus Corona
Indonesia
Tujuh WNI di Luar Negeri Dipastikan Sembuh dari Virus Corona

Tujuh orang di antaranya dinyatakan sembuh oleh otoritas kesehatan di negara tempat yang bersangkutan dirawat.

Bandingkan SBY dengan Jokowi, Ibas Dinilai Salah Kaprah
Indonesia
Bandingkan SBY dengan Jokowi, Ibas Dinilai Salah Kaprah

Ibas membandingkan situasi normal pemerintahan SBY dengan kondisi saat ini di mana Indonesia dilanda pandemi COVID-19.

 Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Cari Rute Baru Formula E Selain Monas
Indonesia
Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Cari Rute Baru Formula E Selain Monas

"Cari tempat yang betul, jangan acak-acak, jadi Ada kaitan revitalisasi dengan Formula E, minta uangnya di revitalisasi tapi dihancurin Monas, ini diacak-acak, semua marah, Kita wakil rakyat," kata Prasetyo.

Belum Periksa Djoko Tjandra, Kejagung: Yang Penting Dieksekusi Dulu
Indonesia
Belum Periksa Djoko Tjandra, Kejagung: Yang Penting Dieksekusi Dulu

"Kita nunggu perkembangannya ya, belum ke sana. Karena masih dibutuhkan Mabes Polri kayanya," kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Hari Setiyono.

KPK Akhirnya Tangkap Nurhadi, Buron Kasus Mafia Peradilan MA
Indonesia
KPK Akhirnya Tangkap Nurhadi, Buron Kasus Mafia Peradilan MA

Nurhadi dan menantunya diamankan di sebuah rumah di kawasan Jakarta Selatan

Kuasa Hukum Tegaskan Rahmat Kadir Siram Novel Secara Spontan
Indonesia
Kuasa Hukum Tegaskan Rahmat Kadir Siram Novel Secara Spontan

"Sehingga spontan ambil mug dengan isi air aki bercampur air," kata penasihat hukum Rahmat Kadir

KPK Telisik Aset Nurhadi dan Menantunya di SCBD
Indonesia
KPK Telisik Aset Nurhadi dan Menantunya di SCBD

District 8 merupakan kompleks perkantoran dan apartemen yang berada di kawasan Sudirman Central Business District Jakarta Selatan.

New Normal, Okupansi KA Prameks Solo-Yogyakarta Capai 100 Persen
Indonesia
New Normal, Okupansi KA Prameks Solo-Yogyakarta Capai 100 Persen

"Melihat tingkat okupansi ini menunjukkan KA Prameks sudah dinantikan oleh masyarakat Yogyakarta, Solo dan sekitarnya," kata dia.

MPR Dorong Pemerintah Audit Dana Kampanye Calon Kepala Daerah
Indonesia
MPR Dorong Pemerintah Audit Dana Kampanye Calon Kepala Daerah

"Laporan dana yang akurat seharusnya dapat menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas pasangan calon," ujarnya