Kapolri Perintahkan Jajarannya Awasi Penggunaan Anggaran COVID-19 Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri)

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk melakukan pendampingan percepatan penyerapan anggaran penanggulangan Pandemi COVID-19. Termasuk hingga melakukan pengawalan penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran.

Terkait pendampingan anggaran COVID-19, Sigit juga telah menerbitkan surat telegram nomor ST/1488/VII/RES.3./2021, yang berisikan pengarahan atau langkah-langkah ke jajaran terkait dengan implementasi hal itu.

Baca Juga

Kapolri Instruksikan Anak Buahnya Awasi Pasar Rakyat

Dalam pendampingan tersebut, Listyo menekankan perlu adanya komunikasi dan koordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Lalu, sosialisasi peran dan dukungan Polri terkait dengan percepatan penyerapan anggaran itu.

"Melakukan penegakan hukum sebagai upaya terakhir dengan mengedepankan peran APIP dan memaksimalkan pemulihan kerugian negara," kata Listyo dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jakarta, Rabu (28/7).

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta kepada seluruh Kepala Daerah untuk melakukan percepatan penggunaan anggaran COVID-19 untuk membantu masyarakat di tengah Pandemi virus corona.

Listyo menambahkan, dalam pendampingan dan percepatan penyerapan anggaran tersebut, jajaran kepolisian diinstruksikan untuk, tidak ada diskresi yang dikriminalisasi.

Pasalnya, kata mantan Kabareskrim Polri ini, apabila dalam pelaksanaannya ditemukan kesalahan maka harus dibuktikan secara profesional dengan disertai hasil pemeriksaan BPK yang menyatakan adanya kerugian negara.

"Kesalahan dalam pengelolaan anggaran harus dibuktikan dengan adanya niat jahat atau kesengajaan dan dilengkapi hasil pemeriksaan BPK RI yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara riil," ujar eks Kapolda Banten tersebut.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto: MP/Div Humas Polri
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto: MP/Div Humas Polri

Listyo memastikan, Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memiliki komitmen bersama untuk sama-sama mengawal untuk mempercepat anggaran Pandemi COVID-19.

"Polri dan Kejaksaan berkomitmen untuk melakukan monitoring, memperingatkan dan mendampingi percepatan penyerapan anggaran penanggulangan COVID-19," ucapnya.

Tak hanya pendampingan anggaran COVID-19, Listyo juga menginstruksikan bahwa seluruh personel kepolisian untuk melakukan pengamanan dan pengawalan distribusi bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.

Menurut Listyo, pengawalan tersebut penting dilakukan guna memastikan bahwa bansos tersebut tersalurkan tepat sasaran. Yakni kepada masyarakat yang paling terdampak perekonomiannya di tengah Pandemi COVID-19. Terlebih lagi, di saat penerapan PPKM Level 4 saat ini.

Polri siap melakukan pengamanan dan mendampingi proses distribusi bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat.

"Ini guna memastikan pendistribusian cepat, tepat sasaran dan sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan," tutur Listyo.

Seluruh kegiatan ini, kata Listyo, untuk memastikan masyarakat cepat mendapatkan bantuan dari Pemerintah. Pada akselerasi itu, Sigit juga merangkul seluruh elemen masyarakat untuk melakukan percepatan penyaluran bansos tersebut.

"Lakukan percepatan penyaluran bansos karena masyarakat sangat membutuhkannya. Serta libatkan kelompok masyarakat dalam penyaluran," ujarnya. (Knu)

Baca Juga

Kapolri dan Kapolda Diminta Bagikan Sembako Secara Merata Bagi Warga Terdampak PPKM

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wapres Janji Segera Putuskan Boleh Tidaknya Mudik 2021
Indonesia
Wapres Janji Segera Putuskan Boleh Tidaknya Mudik 2021

"Karena itu nanti pertimbangannya seperti apa, nanti dilakukan rapat kabinet, barangkali itu," tutu Wapres Ma'ruf Amin.

Jokowi Dorong Percepatan Penyaluran Bansos
Indonesia
Jokowi Dorong Percepatan Penyaluran Bansos

Untuk itu gas dan rem dan harus dilakukan secara dinamis

HUT ke-75, Polisi Masih Hadapi Tantangan Reformasi Kultural
Indonesia
HUT ke-75, Polisi Masih Hadapi Tantangan Reformasi Kultural

Perwujudan civilan police di Kepolisian Republik Indonesia perlu komitmen dan konsistensi proses demiliterisasi dan depolitisasi Polri demi tercapainya pemolisian demokratis.

Celengan Kurban Polda Metro Jaya Berhasil Kumpulkan 256 Sapi dan 280 Kambing
Indonesia
Celengan Kurban Polda Metro Jaya Berhasil Kumpulkan 256 Sapi dan 280 Kambing

Fadil mengatakan pihaknya juga bekerja sama dengan warung nasi padang untuk memasak daging hewan kurban milik anggota. Dengan cara tersebut, daging kurban yang akan disalurkan ke masyarakat sudah dalam keadaan matang.

Polri Minta Pendemo Waspadai Provokasi
Indonesia
Polri Minta Pendemo Waspadai Provokasi

Polisi meminta masyarakat yang akan melakukan demonstrasi pada Selasa (20/10), mewaspadai penyusup yang berniat berbuat kerusuhan serta para provokator.

KPK Buka Peluang Panggil Anies Baswedan Terkait Kasus Korupsi Lahan
Indonesia
KPK Buka Peluang Panggil Anies Baswedan Terkait Kasus Korupsi Lahan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memanggil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pembelian tanah di DKI Jakarta.

Jika Varane, Kane, Sancho Gabung, Manchester United Auto Juara?
Indonesia
Jika Varane, Kane, Sancho Gabung, Manchester United Auto Juara?

Real Madrid diprediksi tidak akan melepaskan dengan mudah

Kapolda Metro Jaya Tak Akan Bubarkan Kampung Tangguh
Indonesia
Kapolda Metro Jaya Tak Akan Bubarkan Kampung Tangguh

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menegaskan program Kampung Tangguh Jaya (KTJ) tidak akan dibubarkan sampai pandemi COVID-19 berakhir.

KPK Cecar Konsultan Bank Panin dan Jhonlin Baratama Soal Uang Suap ke Pejabat Pajak
Indonesia
KPK Cecar Konsultan Bank Panin dan Jhonlin Baratama Soal Uang Suap ke Pejabat Pajak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa konsultan pajak atau kuasa wajib pajak PT Bank Pan Indonesia atau Bank Panin, Veronika Lindawati dan Agus Susetyo selaku konsultan pajak PT Jhonlin Baratama, Kamis (19/8).

Pendaftaran CPNS Ditunda
Indonesia
Pendaftaran CPNS Ditunda

BKN masih menunggu usulan revisi penetapan kebutuhan (formasi) oleh beberapa instansi, sehingga jadwal pelaksanaan rekrutmen CPNS batal berlangsung pada akhir bulan ini.