Kapolri Pastikan Rest Area Tol Siap Hadapi Lonjakan Pemudik, WFA Bikin Mudik Lebih Awal

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 26 Maret 2025
 Kapolri Pastikan Rest Area Tol Siap Hadapi Lonjakan Pemudik, WFA Bikin Mudik Lebih Awal

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bersama Menko PMK Pratikno, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengecek layanan kesehatan di rest area KM 57 tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Rabu (26/3/2025). ANTARA/HO-Divisi Humas Polri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo Bersama Menko PMK Pratikno, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan peninjauan arus mudik 2025.

Kapolri memastikan secara langsung kesiapan berbagai pelayanan bagi pemudik saat mendatangi rest area KM 57 tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Rabu.

Kapolri mengapresiasi kelengkapan sarana dan prasarana yang dapat digunakan masyarakat di rest area KM 57, mulai dari tempat ibadah, ruang laktasi, stasiun pengisian mobil listrik, hingga layanan bengkel.

Jenderal bintang empat itu berharap agar rest area lainnya dapat menyediakan sarana dan prasarana serupa sehingga bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat saat dalam perjalanan mudik.

Baca juga:

Melintas di Tol Cipularang, Pemudik Diminta Tak ‘Overspeed’

"Ini tentunya perlu kita apresiasi karena lengkap, mulai dari tempat untuk berbuka puasa, tempat istirahat, hingga berbagai macam fasilitas lain," katanya.

Sigit menyebut, berdasarkan data Jasa Marga, terhitung sejak H-10 hingga H-6 Lebaran telah terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang mudik sebanyak 7 persen.

Peningkatan tersebut, sejalan dengan pemberian fasilitas dari Pemerintah, mulai dari diskon tarif tol hingga kebijakan work from anywhere (WFA).

Sigit mendorong agar masyarakat yang akan mudik untuk dapat memanfaatkan kebijakan tersebut sehingga dapat mengurangi puncak arus mudik yang diperkirakan terjadi pada H-3 Lebaran atau pada tanggal 28 Maret 2025.

"Tentunya saran kami manfaatkan insentif dari pemerintah ini dengan sebaik-baiknya, khususnya bagi yang punya rencana untuk melaksanakan mudik karena bisa WFA," jelasnya.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengaku telah mempersiapkan total 66.714 personel untuk membantu pengamanan mudik oleh Korps Bhayangkara.

"Dan sebagian akan stand by di satuannya untuk menghadapi apabila terjadi bencana alam untuk perbantuan kepada masyarakat," ujarnya.

#Mudik #Arus Mudik #Kapolri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Indonesia
Selain Presiden Prabowo, Listyo Sigit dkk Diduga Juga Sadap Sejumlah Pejabat
Jenderal LSP yang menjabat kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Selain Presiden Prabowo, Listyo Sigit dkk Diduga Juga Sadap Sejumlah Pejabat
Indonesia
Kapolri Perintahkan Kabareskrim dan Kapolda Berantas Calo Tenaga Kerja
Praktik percaloan dan pungli masih menjadi persoalan yang merugikan masyarakat, terutama para pencari kerja yang tengah berjuang mendapatkan pekerjaan.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Perintahkan Kabareskrim dan Kapolda Berantas Calo Tenaga Kerja
Berita Foto
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berjabat tangan degan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR  Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Prabowo membahas dugaan penyadapan ilegal saat bertemu 10 mantan Kapolri di Hambalang. Dasco mengungkap isu tersebut turut disinggung dalam pertemuan.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Presiden RI, Prabowo Subianto, bertemu dengan 10 mantan Kapolri di Hambalang, Bogor, Minggu (8/11). Pertemuan berlangsung tertutup.
Soffi Amira - Minggu, 08 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo, Polri Bantah 2 Mantan Kapolri Ditangkap
Kabareskrim Polri membantah isu dua mantan Kapolri ditangkap terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Minggu, 08 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo, Polri Bantah 2 Mantan Kapolri Ditangkap
Indonesia
Dahnil Cium Upaya Pengalihan Isu Penyadapan Presiden Prabowo dengan Dasco Jadi Wapres
Dahnil menyayangkan adanya tindakan penyadapan oleh para jenderal aktif Polri tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Dahnil Cium Upaya Pengalihan Isu Penyadapan Presiden Prabowo dengan Dasco Jadi Wapres
Indonesia
Ancaman Serius terhadap Perlindungan Hak Warga Negara, Pengusutan Dugaan Penyadapan Presiden Perlu Dilakukan Menyeluruh
Hendardi menilai kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden memiliki dimensi lebih luas dari sekadar tindak pidana penyadapan.
Yusuf Abdillah - Jumat, 06 November 2026
Ancaman Serius terhadap Perlindungan Hak Warga Negara, Pengusutan Dugaan Penyadapan Presiden Perlu Dilakukan Menyeluruh
Indonesia
Presiden Prabowo Beri Arahan ke Kapolri: Ungkap Tuntas Penyadapan, jangan Ditutupi
Prabowo meminta agar proses hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, secara objektif, dan transparan.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Presiden Prabowo Beri Arahan ke Kapolri: Ungkap Tuntas Penyadapan, jangan Ditutupi
Bagikan