Kapolri Nyatakan Segera Gelar Sidang Etik terhadap Irjen Napoleon Mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte. (Foto: MP/Kanugrahan)

MerahPutih.com - Kepastian soal nasib karier Irjen Napoleon Bonaparte di institusi Polri segera terjawab. Saat ini, eks Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri itu masih berstatus sebagai anggota Polri, meski sudah mendekam di penjara.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan sidang etik akan segera digelar setelah putusan terhadap Napoleon berkekuatan hukum tetap. Namun, belum bisa dipastikan detail kapan sidang etik akan digelar.

Polri Ungkap Alasan Belum Dilakukan Pemecatan terhadap Irjen Napoleon

"Irjen Napoleon, setelah inkrah, akan segera kami sidang," kata Jenderal Sigit, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/6).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan keterangan pers usai rapat dengar pendapat di Gedung Nusantara II Parlemen, Jakarta, Rabu (8/6/2022). (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Adapun perkara hukum yang masih dijalani Irjen Napoleon adalah dugaan kasus penganiayaan terhadap Muhammad Kece di dalam Rutan Bareskrim Polri. Kini, kasusnya masih dalam persidangan.

Sebagai informasi, Napoleon sebelumnya telah divonis bersalah dalam kasus suap dari Djoko Tjandra. Mahkamah Agung (MA) juga telah menolak permohonan kasasi yang diajukan dalam kasus suap itu.

Dengan putusan MA tersebut, maka Napoleon tetap dihukum empat tahun penjara karena terbukti menerima suap dari Djoko Tjandra yang juga merupakan terpidana kasus pengalihan hak tagih utang (cessie) Bank Bali.

Baca Juga:

Irjen Napoleon Bonaparte Tinggalkan Rutan Bareskrim Polri

Jauh sebelumnya, permohonan banding Napoleon juga ditolak oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Keputusan itu ada dalam salinan putusan PT Jakarta Nomor 13/Pid.TPK/2021/PT DKI tertanggal 21 Juli 2021 yang diakses laman MA.

Dengan demikian, Napoleon harus tetap menjalani vonis pada Pengadilan Tipikor Jakarta. Adapun majelis hakim memvonis Napoleon 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan.

Napoleon terbukti menerima suap USD 370 ribu dolar AS dan 200 ribu dolar Singapura dari Djoko Tjandra melalui Tommy Sumardi.

Pemberian uang itu dimaksudkan agar Napoleon Bonaparte menghapus nama Djoko Tjandra dari daftar pencarian orang (DPO) yang dicatat oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. (Knu)

Baca Juga:

Kasasi Irjen Napoleon Ditolak, Saatnya Polri Ketok Nasib Polisi Penerima Suap Djoker

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Jelang Idul Adha Kasus COVID-19 Naik Lagi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jelang Idul Adha Kasus COVID-19 Naik Lagi

Beredar informasi berupa postingan di Facebook yang menyatakan bahwa angka COVID-19 naik secara disengaja menjelang Idul Adha.

Vaksin Booster COVID Umum Mulai Desember, PBI BPJS Gratis Lainnya Bayar
Indonesia
Vaksin Booster COVID Umum Mulai Desember, PBI BPJS Gratis Lainnya Bayar

Bagi masyarakat yang penghasilannya cukup diarahkan secara berbayar

DPR Waspadai Calon Tak Layak Lolos Seleksi Anggota KPU-Bawaslu
Indonesia
DPR Waspadai Calon Tak Layak Lolos Seleksi Anggota KPU-Bawaslu

Tahapan tes calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera berlanjut.

Tiket Masih Dijual, Puncak World Superbike Mandalika Diperkirakan Ditonton 20.000 Orang
Indonesia
Tiket Masih Dijual, Puncak World Superbike Mandalika Diperkirakan Ditonton 20.000 Orang

Jumlah penonton pada Free Practice 1 dan 2 World Superbike (WSBK) di Sirkuit Mandalika mencapai 15.000 orang, Jumat (19/11).

ICW Nilai Perpim Perjalanan Dinas KPK Buka Celah Praktik Gratifikasi
Indonesia
ICW Nilai Perpim Perjalanan Dinas KPK Buka Celah Praktik Gratifikasi

"Bagi ICW, Perpim KPK 6/2021 ini sangat membuka ruang terjadinya praktik gratifikasi dan juga berpotensi konflik kepentingan. Betapa tidak, pihak yang menjadi pengundang KPK nantinya dapat menyajikan berbagai fasilitas, mulai dari penerbangan atau penginapan mewah tanpa ada pengecualian apa pun," ujar Kurnia.

KPK Garap Sekretaris Dirut Jasindo
Indonesia
KPK Garap Sekretaris Dirut Jasindo

"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka SLH," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (30/8).

Syarat Naik KA Lokal Kaligung
Indonesia
Syarat Naik KA Lokal Kaligung

Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 3 Cirebon, Suprapto mengatakan penumpang KA Kaligung tidak perlu menunjukkan surat bebas COVID-19, baik dari hasil tes antigen maupun RT-PCR.

Peran Indonesia Diharapkan Bisa Beri Solusi Penanganan Konflik di Ukraina
Indonesia
Peran Indonesia Diharapkan Bisa Beri Solusi Penanganan Konflik di Ukraina

Direktur Kristalina menganggap penting peran Presidensi G20 Indonesia tahun ini, terutama untuk membantu memberi solusi penanganan konflik di Ukraina.

Taman Margasatwa Ragunan Segera Dibuka untuk Pengunjung
Indonesia
Taman Margasatwa Ragunan Segera Dibuka untuk Pengunjung

Wisata Taman Margasatwa Ragunan (TMR), Jakarta Selatan bersiap untuk dibuka melayani pengunjung menikmati berbagai jenis satwa di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan (PPKM).

PSI-PDIP Gulirkan Hak Interpelasi Formula E, Tiga Hal Ini Bakal Ditanyakan ke Anies
Indonesia
PSI-PDIP Gulirkan Hak Interpelasi Formula E, Tiga Hal Ini Bakal Ditanyakan ke Anies

Pemprov DKI telah membayar fee Rp 560 miliar untuk Formula E