Kapolri Minta Semua Perusahaan Berikan Cuti Lebih Awal untuk Pegawainya Calon pemudik bersiap berangkat dari Terminal Bus Lebak Bulus, Jakarta, Rabu (21/4/2021). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

MerahPutih.com - Potensi kemacetan saat arus mudik Lebaran 2022 membuat pemerintah mengimbau agar masyarakat untuk pulang kampung lebih awal.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta perusahaan swasta agar memberikan jatah cuti mudik Lebaran lebih awal kepada para karyawannya. Pasalnya, menurut Sigit, puncak arus mudik Lebaran tahun ini diprediksi akan mulai terjadi pada tanggal 28-30 April 2022.

Baca Juga

Polda Metro Siapkan Dua Rest Area bagi Pemudik yang Gunakan Motor

"Maka diimbau agar pelaksanaan mudik ini bisa diatur oleh teman-teman instansi swasta untuk memberikan kesempatan mudik lebih awal bagi pegawainya," ungkap Sigit dalam apel Operasi Ketupat 2022 di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (22/4).

Menurut Sigit, diperkirakan ada sebanyak 24 juta mobil dan 17 juta motor akan melakukan mudik dan memadati jalan tol ataupun jalan arteri.

Dia berharap dengan pemberian cuti mudik lebih awal ini bisa mengurangi penumpukan kendaraan di jalan raya dan ruas tol selama masa mudik Lebaran.

"Kita harap dengan memanfaatkan waktu yang ada, potensi kemacetan di jalur tol bisa dikelola dengan baik. Jadi semuanya siap untuk mendukung agar semuanya bisa berjalan dengan baik," jelas dia. Sigit melanjutkan, berdasarkan survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub), jumlah pemudik tahun ini diprediksi mencapai 85 juta orang.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan keterangan pers usai Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2022 di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (22/4/2022). (ANTARA/Mentari)
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan keterangan pers usai Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2022 di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (22/4/2022). (ANTARA/Mentari)

Sementara itu, khusus di Pulau Jawa, diprediksi ada 23 juta kendaraan roda empat dan 17 juta kendaraan roda dua yang akan mudik tahun ini.

Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan, ada 144.392 personel dari Polri dan instansi terkait yang akan diturunkan untuk mengawal mudik Lebaran 2022.

Secara rinci, 87.880 personel dari Polri, sedangkan 56.512 lainnya dari instansi lain seperti TNI, BNPB, Jasa Raharja, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan.

"Mereka akan mengisi kurang lebih 2720 pos yang terdiri dari 1.710 pos pengamanan 734 pos pelayanan dan 258 pos terpadu untuk melaksanakan pengamanan di pusat-pusat keramaian," ujarnya.

Sigit pun mengimbau pemudik menggunakan sejumlah jalur alternatif. Misalnya, menggunakan jalur selatan atau Pantai Selatan (Pansela) Jawa.

Selain itu, lanjut dia, pemudik juga bisa mengikuti program mudik gratis yang disediakan sejumlah instansi, baik dari pemerintah maupun swasta.

Ia meyakini, hal ini bisa mengurangi kemacetan mudik. "Ini pun bisa dimanfaatkan untuk mengurangi beban agar jalan tol bisa dikurangi," tutup Sigit. (Knu)

Baca Juga

Ridwan Kamil Nyatakan Jawa Barat Siap Hadapi Mudik Lebaran 2022

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPAI: PJJ Sisakan Banyak Persoalan
Indonesia
KPAI: PJJ Sisakan Banyak Persoalan

Sisanya anak-anak menggunakan kuota internet untuk berselancar di dunia maya seperti bermain game perang-perangan

Ada Drama Penolakan dari PKS, RUU TPKS Resmi Jadi Usul Inisiatif DPR
Indonesia
Ada Drama Penolakan dari PKS, RUU TPKS Resmi Jadi Usul Inisiatif DPR

Seluruh anggota Baleg DPR lantas menyatakan setuju RUU TPKS menjadi usul inisiatif DPR

Penambahan Kasus Sembuh Cukup Banyak Dibandingkan Lima Hari Terakhir
Indonesia
Penambahan Kasus Sembuh Cukup Banyak Dibandingkan Lima Hari Terakhir

Presiden Joko Widodo menyebutkan Indonesia telah berhasil mengendalikan COVID-19 dan memulihkan ekonomi nasional.

Jokowi Tetapkan 1 Maret Jadi Hari Penegakan Kedaulatan Negara
Indonesia
Jokowi Tetapkan 1 Maret Jadi Hari Penegakan Kedaulatan Negara

Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 tahun 2022. Keppres tersebut berisi penetapan 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negar

RUU TPKS Masuk Paripurna, Gerindra Harap Pasal Hilang Relasi Kuasa Balik Lagi
Indonesia
RUU TPKS Masuk Paripurna, Gerindra Harap Pasal Hilang Relasi Kuasa Balik Lagi

Saat pembahasan RUU TPKS antara Pemerintah dan DPR, poin yang sebelumnya dihilangkan dapat dimasukan kembali. Salah satu yang menjadi sorotan Saras, ialah soal relasi kuasa.

Kemenkumham Terbitkan Aturan Baru Permohonan Visa Indonesia
Indonesia
Kemenkumham Terbitkan Aturan Baru Permohonan Visa Indonesia

Dalam beleid tersebut, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memperbarui syarat berupa sejumlah daftar kegiatan orang asing untuk permohonan pengajuan visa Indonesia.

Tolak Kenaikan BBM, Ratusan Mahasiswa Solo Raya Demo di Gladak
Indonesia
Tolak Kenaikan BBM, Ratusan Mahasiswa Solo Raya Demo di Gladak

Sebanyak ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM se-Solo Raya menggelar aksi unjuk rasa di kawasan bundaran Gladak Jalan Slamet Riyadi, Kamis (14/4). Dalam aksi tersebut mahasiswa menuntut pemerintah tidak menaikan harga BBM, menstabilkan harga minyak goreng agar terjangkau, dan mengkaji ulang UU IKN.

KIB Respons Arahan "Ojo Kesusu" Jokowi
Indonesia
KIB Respons Arahan "Ojo Kesusu" Jokowi

Jokowi memberikan arahan soal calon presiden 2024 kepada seluruh relawan Projo dalam rakernas V di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (21/5).

Ketua DPR: Peluncuran Tahapan Pemilu 2024 Bukti Tidak Ada Penundaan
Indonesia
Ketua DPR: Peluncuran Tahapan Pemilu 2024 Bukti Tidak Ada Penundaan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan peluncuran tahapan tahapan Pemilu 2024 di kantor KPU RI, Selasa (14/6).

Pemprov Jatim Bagikan 77 Ribu Bendera Jelang 17 Agustus
Indonesia
Pemprov Jatim Bagikan 77 Ribu Bendera Jelang 17 Agustus

Masyarakat diharapkan mendaftar secara daring terlebih dahulu melalui link https://bit.ly/benderaGratisJatim.