Kapolri Listyo Salahkan Anak Buahnya soal Telegram yang Atur Kerja Media Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (1/4/). (Foto: MP/Istimewa)

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyalahkan anak buahnya soal Surat Telegram (ST) ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 tentang pelaksanaan peliputan bermuatan kekerasan dengan mengeluarkan ST/759/IV/HUM.3.4.5./2021.

"Arahan saya adalah masyarakat ingin polri bisa tampil tegas namun humanis, namun kita lihat di tayangan media masih banyak terlihat tampilan anggota yang arogan," kata Listyo kepada wartawan di Jakarta, Selasa (6/4).

Baca Juga

Batalkan Surat Telegram yang Atur-Atur Kerja Media, Polri Minta Maaf

Listyo tidak ingin citra Polri menjadi buruk karena tayangan soal kelakuan aparat. Jangan sampai ada beberapa perbuatan oknum yang arogan merusak satu institusi.

"Karena itu saya minta agar membuat arahan agar anggota lebih hati-hati saat tampil di lapangan," ungkap Listyo.

Sehingga tampilan anggota semakin terlihat baik, tegas namun humanis. Listyo menduga, anak buahnya salah mengartikan sehingga membuat narasi di Telegram Rahasia yang seolah 'mengatur' kerja media.

"Mungkin di penjabaran surat telegram tersebut anggota salah menuliskan sehingga menimbulkan beda penafsiran. STR yang dibuat tersebut keliru sehingga malah media yang dilarang merekam anggota yang berbuat arogan dilapangan," tambahnya.

Mantan Kabareskrim Polri ini menegaskan, tak pernah melarang media melakukan peliputan.

"Saya sudah perintahkan kadiv humas untuk mencabut STR tersebut," jelas Listyo.

Ia bahkan meminta maaf kepada insan pers. "Saya mohon maaf atas terjadinya salah penafsiran yg membuat ketidaknyamanan teman-teman media. Kami selalu butuh koreksi dari teman media dan ekternal untuk perbaikan insititusi Polri agar bisa jadi lebih baik," tutup Listyo Sigit. (Knu)

Baca Juga

Telegram Kapolri yang Atur Kerja Pers Dinilai Berpotensi Halangi Publik Dapat Informasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Elektabilitas Puan Maharani Melonjak, Diduga karena Huru-hara di PDIP
Indonesia
Elektabilitas Puan Maharani Melonjak, Diduga karena Huru-hara di PDIP

Parameter Politik Indonesia (PPI) menemukan bahwa tren kenaikan elektabilitas Ketua DPR Puan Maharani.

Empat Kasus COVID-19 Varian Baru dari Inggris Kembali Ditemukan di Indonesia
Indonesia
Empat Kasus COVID-19 Varian Baru dari Inggris Kembali Ditemukan di Indonesia

Keempatnya ini sudah dites positif, GWS juga positif

Pasien Positif COVID-19 di DIY Kini 1.445
Indonesia
Pasien Positif COVID-19 di DIY Kini 1.445

Tambahan kasus pada Selasa ini berasal dari hasil pemeriksaan laboratorium di DIY terhadap 462 sampel spesimen dari 385 orang.

Kompolnas Beberkan Sederet Tantangan Bagi Komjen Listyo Sigit
Indonesia
Kompolnas Beberkan Sederet Tantangan Bagi Komjen Listyo Sigit

Sementara program-program yang sudah baik dilakukan Kapolri terdahulu tetap harus dilanjutkan

Petugas Lapas Sampit Gagalkan Penyelundupan  Sabu dalam Kaleng Cat
Indonesia
LPSK: Korban Pelecehan Seksual Anak Buah Anies Lebih dari Satu Orang
Indonesia
LPSK: Korban Pelecehan Seksual Anak Buah Anies Lebih dari Satu Orang

LPSK membenarkan pemecatan Blessmiyanda dari Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI terkait dugaan kasus pelecehan seksual.

BPOM: Dexamethasone Tidak Bermanfaat untuk Kasus COVID-19 Ringan dan Sedang
Indonesia
BPOM: Dexamethasone Tidak Bermanfaat untuk Kasus COVID-19 Ringan dan Sedang

Dexamethason yang digunakan tanpa indikasi medis dan tanpa resep dokter dapat mengakibatkan efek samping

Kasus Djoko Tjandra, Kejagung tak Temukan Pelanggaran Disiplin Kajari Jaksel
Indonesia
Kasus Djoko Tjandra, Kejagung tak Temukan Pelanggaran Disiplin Kajari Jaksel

"Sehingga klarifikasinya atau pemeriksaannya dihentikan," ujar Hari.

Bareskrim Lakukan Rangkaian Persiapan Periksa Maria Pauline
Indonesia
Bareskrim Lakukan Rangkaian Persiapan Periksa Maria Pauline

BNI yang curiga dengan transaksi keuangan PT Gramarindo Group mulai melakukan penyelidikan dan mendapati perusahaan tersebut tak pernah melakukan ekspor

Kubu Moeldoko Tak Hadir, Sidang Gugatan AD/ART Partai Demokrat Ditunda
Indonesia
Kubu Moeldoko Tak Hadir, Sidang Gugatan AD/ART Partai Demokrat Ditunda

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunda sidang gugatan terkait AD/ART Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).