Pilkada Serentak 2020
Kapolri Larang Anak Buahnya Foto Bareng Cakada dan Narsis di Media Sosial Kapolri Jenderal Idham Azis dalam prosesi serah terima jabatan (sertijab) di Rupatama Polri, Jakarta Selatan, Jumat (20/11). Foto: Humas Polri

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan aturan baru bagi anggotanya saat pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Ia melarang jajarannya berfoto dengan gaya tertentu.

Sebab, tindakan itu berpotensi dimanfaatkan sejumlah pihak untuk menuding keberpihakan anggota kepolisian selama Pilkada Serentak 2020.

Baca Juga

Polisi Bubarkan Kerumunan Warga di Jakarta Pusat

Aturan ini tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor STR/800/XI/HUK.7.1./2020 tertanggal 20 November 2020 dan terkonfirmasi dari Humas Polri. Surat telegram tersebut ditandatangani oleh Kadiv Propam Polri Brigjen Ferdy Sambo mewakili Kapolri Jenderal Idham Azis.

"Dilarang foto/ selfie di medsos dengan gaya mengacungkan jari telunjuk, jari jempol, maupun dua jari membentuk huruf 'V' yang berpotensi dipergunakan oleh pihak tertentu untuk menuding keberpihakan atau ketidaknetralan Polri," demikian bunyi surat tersebut, Minggu (22/11).

Selain itu, anggota kepolisian juga dilarang berfoto bersama dengan calon kepala daerah serta massa simpatisan paslon.

Personel Polri juga dilarang membantu deklarasikan paslon, dilarang memberi atau meminta atau mendistribusikan janji hingga bantuan dalam bentuk apapun. Termasuk dilarang menggunakan dan menyuruh orang lain memasang atribut pemilu.

Kapolri Jenderal Idham Azis dalam kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba di Polda Metro Jaya, Kamis (2/7). Foto: MP/Kanu
Kapolri Jenderal Idham Azis dalam kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba di Polda Metro Jaya, Kamis (2/7). Foto: MP/Kanu

Anggota polisi juga dilarang hadir atau menjadi pembicara dalam kegiatan deklarasi, rapat, kampanye, dan pertemuan partai politik. Kecuali dalam rangka pengamanan berdasarkan surat perintah tugas.

"Dilarang mempromosikan, menanggapi, menyebarluaskan gambar atau foto bakal pasangan calon kepala daerah, baik melalui media massa, media online, dan media sosial," demikian bunyi surat tersebut.

Lantas, anggota Polri dilarang memberikan dukungan politik, menjadi pengurus, memberikan keuntungan atau fasilitas pada paslon tertentu dan melakukan black campaign.

Sementara terkait penyelenggaraan perhitungan suara, anggota Polri tidak boleh memberikan informasi terkait perhitungan suara dan menjadi anggota KPU atau Bawaslu.

Demi mengawasi kenetralan anggota Polri, Kapolri meminta agar pengawasan internal ditingkatkan. Warga diminta segera melakukan pelaporan jika ada anggota Polri yang melakukan pelanggaran.

Kapolri juga menegaskan anggota Polri yang melanggar akan ditindak secara tegas. Tak lupa, Idham juga meminta kepada Bhayangkari yang memiliki hak suara agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang tersebut. Karena dapat berpengaruh terhadap institusi Polri. (Knu)

Baca Juga

Kakak Kandung Jaksa Agung Minta Pemerintah tak Ragu Bubarkan FPI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Oknum Bea Cukai Diduga Terlibat Narkoba, 5 Orang Ditetapkan Jadi Tersangka
Indonesia
Oknum Bea Cukai Diduga Terlibat Narkoba, 5 Orang Ditetapkan Jadi Tersangka

Dalam penangkapan ini disita 20 butir ekstasi, tujuh butir ekstasi dan dua serbuk ketamin

Tingkatkan Keamanan Pengendara, Jasa Marga Perkuat Jembatan Jagorawi
Indonesia
Tingkatkan Keamanan Pengendara, Jasa Marga Perkuat Jembatan Jagorawi

Pelaksanaan perbaikan jembatan dilakukan pada dua lokasi yaitu di Kilometer ( Km) 15+408 Lajur 4 arah Jakarta, dimulai hari Senin 19 Oktober pukul 09.00 WIB sampai dengan Sabtu (24/10) pukul 12.00 WIB.

Terduga Teroris Serangan Katedral Makassar Berhubungan dengan FPI
Indonesia
Terduga Teroris Serangan Katedral Makassar Berhubungan dengan FPI

Polri menduga empat terduga teroris terkait dengan kasus bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar pernah mengikuti baiat dan i'dad di Front Pembela Islam (FPI).

KPU Larang Konser Musik Saat Kampanye
Indonesia
KPU Larang Konser Musik Saat Kampanye

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya melarang pasangan calon untuk menggelar konser musik saat kampanye terbuka Pilkada 2020.

MPR Minta Natal di Saat Pandemi COVID Kuatkan Toleransi
Indonesia
MPR Minta Natal di Saat Pandemi COVID Kuatkan Toleransi

Momentum peringatan Natal di Indonesia, tegas ia, adalah saat yang tepat untuk mengamalkan nilai-nilai kebangsaan.

PSI Kritik Rencana Anies Hapus Proyek LRT Rute Rawamangun-Dukuh Atas
Indonesia
PSI Kritik Rencana Anies Hapus Proyek LRT Rute Rawamangun-Dukuh Atas

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI mengkritik rencana Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang akan menghapus pembangunan proyek LRT rute Velodrome Rawamangun ke Dukuh Atas.

Pemprov DKI Belum Izinkan Bioskop dan Gym Beroperasi
Indonesia
Pemprov DKI Belum Izinkan Bioskop dan Gym Beroperasi

Pemprov DKI Jakarta memperpanjang pembatasan jenis usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang boleh beroperasi pada masa PSBB Transisi Fase 1

Tanggapi Pandangan DPRD, Wagub DKI Janji Perbaiki Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Indonesia
Tanggapi Pandangan DPRD, Wagub DKI Janji Perbaiki Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

"Hal-hal yang bersifat teknis kiranya dapat dibahas pada Rapat Kerja Komisi bersama Eksekutif," tuturnya.

Nekat Mudik, Warga Solo Digelandang ke Rumah Karantina
Indonesia
Nekat Mudik, Warga Solo Digelandang ke Rumah Karantina

Sedikitnya tiga orang kedapatan mudik Natal dan tahun baru dengan tujuan Solo, Jawa Tengah.

Hasil Uji Klinis Vaksin di Bandung Diumumkan Oktober 2020
Indonesia
Hasil Uji Klinis Vaksin di Bandung Diumumkan Oktober 2020

Hasil uji klinis fase III vaksin COVID-19 ditargetkan akan diumumkan pada pertengahan Oktober atau memasuki kuartal IV-2020.