Kapolri Instruksikan Anak Buahnya Berantas Pinjol Ilegal Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Foto: MP/Humas Polri)

MerahPutih.com - Aksi pinjaman online (pinjol) ilegal kini dinilai meresahkan masyarakat.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk menindak tegas penyelenggara financial technology peer to peer lending (fintech P2P lending) itu.

Tindak tegas tersebut, kata Sigit, juga merupakan instruksi langsung dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi), yang memberikan perhatian khusus terhadap kejahatan pinjol.

Baca Juga:

Tangani 370 Kasus Pinjol, Polri Barus Selesaikan 93 Perkara

"Lakukan upaya pemberantasan dengan strategi preemtif, preventif maupun represif," kata Sigit dalam memberikan pengarahan kepada polda jajaran melalui vicon di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (12/10).

Pelaku kejahatan pinjol, lanjut Sigit, kerap memberikan promosi atau tawaran yang membuat masyarakat tergiur untuk menggunakan jasa layanan tersebut.

Sehingga, hal tersebut menjadi salah satu penyebab banyaknya korban dari pinjol.

"Harus segera dilakukan penanganan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat," ujar Sigit.

Di tengah pandemi COVID-19, menurut Sigit, penyelenggara pinjol juga memanfaatkan situasi masyarakat yang perekonomiannya terdampak.

Sehingga, warga banyak yang tergiur untuk menggunakan jasa pinjol ilegal.

Padahal, kata Sigit, pinjol ilegal sangat merugikan masyarakat, karena data diri korban bakal dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan apabila telat membayar atau pun tidak bisa melunasi pinjaman.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Foto: MP/Humas Polri)
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Foto: MP/Humas Polri)

Yang tambah miris lagi, Sigit menyebut, ada beberapa kasus bunuh diri lantaran tidak mampu bunga yang besar dari pinjol ilegal tersebut.

Banyak juga ditemukan penagihan yang disertai ancaman.

"Bahkan dalam beberapa kasus ditemukan para korban sampai bunuh diri akibat bunga yang semakin menumpuk dan tidak membayar," ucap eks Kapolda Banten tersebut.

Untuk diketahui, hingga Oktober 2021, Polri tercatat menerima sebanyak 370 laporan polisi terkait kejahatan pinjol ilegal. Dari jumlah itu, 91 di antaranya telah selesai, 278 proses penyelidikan dan tiga tahap penyidikan.

Oleh karena itu, dari segi preemtif, Sigit menekankan kepada seluruh jajarannya untuk aktif melakukan edukasi dan sosialisasi serta literasi digital kepada masyarakat akan bahayanya memanfaatkan layanan pinjol ilegal.

Kemudian, mendorong kementerian/lembaga untuk melakukan pembaharuan regulasi pinjol

Baca Juga:

Akhiri Tekanan Mental dan Bunga Tinggi Pinjol

Selanjutnya di sisi preventif, Sigit meminta kepada jajarannya melakukan patroli siber di media sosial.

Berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dalam membatasi ruang gerak transaksi keuangan dan penggunaan perangkat keras ilegal.

"Buat posko penerimaan laporan dan pengaduan dan lakukan koordinasi serta asistensi dalam setiap penanganan perkara," papar Sigit.

Terkait hal ini, Polri telah memiliki kerja sama tentang pemberantasan pinjaman online ilegal dengan OJK, Bank Indonesia, Kemenkominfo, serta Kementerian Koperasi dan UMKM. (Knu)

Baca Juga:

LBH Sebut Perempuan Pengguna Aplikasi Pinjol Rentan Alami Kekerasan Gender

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Didatangi Langsung Jokowi, Pemerintah Ukraina Ungkapkan Rasa Terima Kasih
Indonesia
Didatangi Langsung Jokowi, Pemerintah Ukraina Ungkapkan Rasa Terima Kasih

Pemerintah Ukraina berterima kasih atas kunjungan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo ke Ibu Kota Keiv.

Bakal Cawapres AHY Kuasai Banten dan DKI, Erick Thohir Kuat di Jateng
Indonesia
Bakal Cawapres AHY Kuasai Banten dan DKI, Erick Thohir Kuat di Jateng

Lembaga Poltracking Indonesia merilis hasil survei soal bakal calon wakil presiden potensial di Pemilu 2024.

Survei CPCS: 79,3 Persen Masyarakat Masih Puas Kinerja Jokowi
Indonesia
Survei CPCS: 79,3 Persen Masyarakat Masih Puas Kinerja Jokowi

Dalam survei tersebut, 79,3 persen responden merasa puas dengan kinerja Jokowi-Ma'ruf Amin. Kemudian, 8,5 persen di antaranya menyatakan sangat puas.

Respons AHY saat Ditanya Peluang Koalisi dengan NasDem
Indonesia
Respons AHY saat Ditanya Peluang Koalisi dengan NasDem

"Sangat terbuka, sangat terbuka (koalisi dengan Partai Nasdem di Pemilu 2024)," kata AHY di DPP Partai Nasdem.

Anggota DPR Soroti Pernyataan Mahfud MD Soal Motif Penembakan Brigadir J
Indonesia
Anggota DPR Soroti Pernyataan Mahfud MD Soal Motif Penembakan Brigadir J

Pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD soal motif pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J oleh eks Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo menuai kritik.

Pemilik Kendaraan yang Pajaknya Mati 2 Tahun Bakal Menerima SP1
Indonesia
Pemilik Kendaraan yang Pajaknya Mati 2 Tahun Bakal Menerima SP1

Menurut Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Yusri Yunus mobil ataupun motor yang datanya dihapus itu tidak melanggar ketentuan pidana, namun tak bisa dipakai lagi di jalanan.

Raker Komisi I DPR dengan Menhan, Panglima TNI dan KSAD Digelar Tertutup
Indonesia
Raker Komisi I DPR dengan Menhan, Panglima TNI dan KSAD Digelar Tertutup

Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, KSAD Jenderal Dudung Abdurrachman, KSAL Yudo Margono, Senin (26/9).

Update Gempa Turki: 3.700 Orang Tewas, 13.000 Terluka
Dunia
Update Gempa Turki: 3.700 Orang Tewas, 13.000 Terluka

Dilansir Reuters, Selasa (7/2), setidaknya 1.444 orang di seluruh wilayah Suriah menjadi korban tewas. Sementara di Turki, tercatat jumlah korban meninggal mencapai 2.300 orang.

Ekosistem Pembiayaan Terintegrasi Dorong UMKM Naik Kelas
Indonesia
Ekosistem Pembiayaan Terintegrasi Dorong UMKM Naik Kelas

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pengembangan UMKM merupakan kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kuota BBM Bersubsidi Ditambah Hampir 10 Juta Kiloliter
Indonesia
Kuota BBM Bersubsidi Ditambah Hampir 10 Juta Kiloliter

Pertalite ditambah sebanyak 6,86 juta kiloliter (KL) sedangkan untuk BBM solar subsidi ditambah 2,73 juta KL.