Kapolri Instruksikan Anak Buahnya Berantas Pinjol Ilegal Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Foto: MP/Humas Polri)

MerahPutih.com - Aksi pinjaman online (pinjol) ilegal kini dinilai meresahkan masyarakat.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk menindak tegas penyelenggara financial technology peer to peer lending (fintech P2P lending) itu.

Tindak tegas tersebut, kata Sigit, juga merupakan instruksi langsung dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi), yang memberikan perhatian khusus terhadap kejahatan pinjol.

Baca Juga:

Tangani 370 Kasus Pinjol, Polri Barus Selesaikan 93 Perkara

"Lakukan upaya pemberantasan dengan strategi preemtif, preventif maupun represif," kata Sigit dalam memberikan pengarahan kepada polda jajaran melalui vicon di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (12/10).

Pelaku kejahatan pinjol, lanjut Sigit, kerap memberikan promosi atau tawaran yang membuat masyarakat tergiur untuk menggunakan jasa layanan tersebut.

Sehingga, hal tersebut menjadi salah satu penyebab banyaknya korban dari pinjol.

"Harus segera dilakukan penanganan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat," ujar Sigit.

Di tengah pandemi COVID-19, menurut Sigit, penyelenggara pinjol juga memanfaatkan situasi masyarakat yang perekonomiannya terdampak.

Sehingga, warga banyak yang tergiur untuk menggunakan jasa pinjol ilegal.

Padahal, kata Sigit, pinjol ilegal sangat merugikan masyarakat, karena data diri korban bakal dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan apabila telat membayar atau pun tidak bisa melunasi pinjaman.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Foto: MP/Humas Polri)
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Foto: MP/Humas Polri)

Yang tambah miris lagi, Sigit menyebut, ada beberapa kasus bunuh diri lantaran tidak mampu bunga yang besar dari pinjol ilegal tersebut.

Banyak juga ditemukan penagihan yang disertai ancaman.

"Bahkan dalam beberapa kasus ditemukan para korban sampai bunuh diri akibat bunga yang semakin menumpuk dan tidak membayar," ucap eks Kapolda Banten tersebut.

Untuk diketahui, hingga Oktober 2021, Polri tercatat menerima sebanyak 370 laporan polisi terkait kejahatan pinjol ilegal. Dari jumlah itu, 91 di antaranya telah selesai, 278 proses penyelidikan dan tiga tahap penyidikan.

Oleh karena itu, dari segi preemtif, Sigit menekankan kepada seluruh jajarannya untuk aktif melakukan edukasi dan sosialisasi serta literasi digital kepada masyarakat akan bahayanya memanfaatkan layanan pinjol ilegal.

Kemudian, mendorong kementerian/lembaga untuk melakukan pembaharuan regulasi pinjol

Baca Juga:

Akhiri Tekanan Mental dan Bunga Tinggi Pinjol

Selanjutnya di sisi preventif, Sigit meminta kepada jajarannya melakukan patroli siber di media sosial.

Berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dalam membatasi ruang gerak transaksi keuangan dan penggunaan perangkat keras ilegal.

"Buat posko penerimaan laporan dan pengaduan dan lakukan koordinasi serta asistensi dalam setiap penanganan perkara," papar Sigit.

Terkait hal ini, Polri telah memiliki kerja sama tentang pemberantasan pinjaman online ilegal dengan OJK, Bank Indonesia, Kemenkominfo, serta Kementerian Koperasi dan UMKM. (Knu)

Baca Juga:

LBH Sebut Perempuan Pengguna Aplikasi Pinjol Rentan Alami Kekerasan Gender

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kepuasan Kinerja Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin Jomplang
Indonesia
Kepuasan Kinerja Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin Jomplang

Mayoritas publik mengaku puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu terungkap dalam salah satu temuan survei Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Politisi Senayan Sarankan Pegawai KPK Tak Lolos ASN, Ikut Tes Pegawai Kontrak
Indonesia
Politisi Senayan Sarankan Pegawai KPK Tak Lolos ASN, Ikut Tes Pegawai Kontrak

"Setelah KPK melaksanakan TWK, lembaga tersebut dapat menjalankan fungsinya untuk memberantas korupsi di Indonesia melalui tenaga-tenaga terpilih," Pangeran Khairul Saleh

Ketersediaan Terbatas, Vaksinasi COVID-19 bagi Lansia Bakal Dilakukan Bertahap
Indonesia
Ketersediaan Terbatas, Vaksinasi COVID-19 bagi Lansia Bakal Dilakukan Bertahap

Proses vaksinasi untuk lansia dan petugas pelayanan publik ini dilakukan secara bertahap.

 Deretan Klaim 'Palsu' Terakhir Trump Beberapa Jam Sebelum Turun Jabatan
Indonesia
Deretan Klaim 'Palsu' Terakhir Trump Beberapa Jam Sebelum Turun Jabatan

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali membuat klaim palsu

KPK Sidik Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah untuk SMKN 7 Tangsel
Indonesia
KPK Sidik Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah untuk SMKN 7 Tangsel

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan penyidikan dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017

Pengamat Nilai Peluang Ganjar Jadi Capres Sangat Kecil
Indonesia
Pengamat Nilai Peluang Ganjar Jadi Capres Sangat Kecil

Wajar kalau banyak pihak yang terheran-heran dengan tingginya elektabilitas Ganjar

Kejar Target 50 Ribu Suntikan Per Hari, Pemkot Bandung Latih 1.000 Tenaga Vaksinasi
Indonesia
Kejar Target 50 Ribu Suntikan Per Hari, Pemkot Bandung Latih 1.000 Tenaga Vaksinasi

"Kalau per hari satu orang vaksinator bisa menyuntik 50 orang, saya pikir bisa 50.000 orang per hari," kata Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana.

DKI Bersyukur MA Menangkan Anies Cabut Izin Reklamasi Pulau I
Indonesia
DKI Bersyukur MA Menangkan Anies Cabut Izin Reklamasi Pulau I

MA membatalkan putusan sebelumnya yang dilayangkan pengembang Pulau I oleh PT Jaladri Kartika Pakci.

[Hoaks atau Fakta]: Minum Berlebih Bahayakan Ginjal
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Minum Berlebih Bahayakan Ginjal

Takaran dalam meminum air mineral bergantung pada faktor usia, iklim, intensitas olahraga, penyakit, kehamilan dan kondisi menyusui.

Masih Ada Jarak Pelaku Politik-Masyarakat, Fahri: Bangsa Kita Masih Mengedepankan Perasaan
Indonesia
Masih Ada Jarak Pelaku Politik-Masyarakat, Fahri: Bangsa Kita Masih Mengedepankan Perasaan

Untuk itu, sudah saatnya Indonesia ke depan meningkatkan lagi inovasi