Kapolri Ingin Tempeleng Pilot Polisi yang Bubarkan Demo Pakai Helikopter Kapolri Jenderal Idham Azis dalam kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba di Polda Metro Jaya, Kamis (2/7). Foto: MP/Kanu

MerahPutih.com - Komisi III DPR RI menyoroti cara kepolisian membubarkan massa unjuk rasa dengan cara menerbangkan helikopter dengan rendah. Anggota Komisi III DPR, Supriansa mengatakan Kapolri perlu menganalisis motif anggota kepolisian yang menerbangkan helikopter tersebut.

"Saya kira prosedur ini juga pak Kapolri harus menganalisa secara baik apa motif di balik itu. Sehingga tidak bisakah kepolisian yang ada di Kendari di Tenggara di sana, supaya tidak ada korban berjatuhan terlalu banyak, melakukan pendekatan secara baik pak Kapolri," kata Supriansa dalam rapat kerja Komisi III dengan Kapolri, Rabu (30/9).

Politikus Partai Golkar tersebut menyayangkan tindakan tersebut. Dirinya mengaku tidak habis pikir mengapa kemudian pilot melakukan manuver yang membahayakan dengan terbang rendah dekat dengan massa unjuk rasa yang sedang berkumpul.

Baca Juga

Polisi Mengaku Kerja Profesional Usut Kasus Irjen Napoleon Bonaparte

"Untung baik saja kalau helikopter tidak jatuh, coba bayangkan kalau jatuh di situ pak Kapolri," ungkapnya.

Kapolri Jenderal Idham Azis mengaku sudah menindak pilot helikopter yang viral di media sosial karena terbang rendah untuk membubarkan aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO).

Suasana rapat antara Komisi III DPR dan Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis di kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (30-9-2020). Rapat membahas evaluasi pengamanan dan pengawalan selama era Normal Baru serta penanganan kasus-kasus hukum terkini. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp.
Suasana rapat antara Komisi III DPR dan Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis di kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (30-9-2020). Rapat membahas evaluasi pengamanan dan pengawalan selama era Normal Baru serta penanganan kasus-kasus hukum terkini. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp.

Hal itu disampaikan Idham saat menjawab pertanyaan dalam rapat dengan Komisi III di Kompleks DPR RI, Rabu (30/9). Idham mengatakan, tidak ada prosedur pembubaran aksi dengan menerbangkan helikopter dengan di ketinggian rendah.

"Itu pilotnya itu udah saya tindak itu, dan sudah diperiksa sama Propam itu. Itu ngarang-ngarang aja, tidak ada SOP-nya di udara itu, yang di Kendari itu," kata dia.

Menurut Idham, pernyataan pilot hanya karangan belaka. Meski geram, Idham menyerahkan sepenuhnya proses kepada Propam.

"Jadi sekaligus saya jawab juga yang tadi pak. Udah saya tindak, itu pilotnya ngarang-ngarang itu. Cuma sekarang gak boleh main tempeleng-tempeleng. Jadi diperiksa Propam saja. Kalau masih boleh, saya tempeleng itu," kata Idham.

Ia menyayangkan adanya pembubaran massa unjuk rasa dengan cara seperti itu. "Itu ngarang-ngarang saja itu tidak ada SOP-nya di udara itu, yang di Kendari itu," kata Idham.

Idham menegaskan telah menindak pilot yang menerbangkan helikopter tersebut. Dirinya memastikan yang bersangkutan telah diproses di Propam Polri.

"Sudah saya tindak, itu pilotnya ngarang-ngarang itu. Cuma sekarang enggak boleh main tempeleng-tempeleng, jadi diperiksa Propam saja. Kalau masih boleh saya tempeleng itu," tegasnya.

Baca Juga

Jaksa Pinangki Jalani Sidang Eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta

Sebelumnya, para mahasiswa menggelar unjuk rasa di Perempatan markas Polda Sultra, Sabtu (26/9) untuk memperingati setahun kematian dua mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Randi dan Muhammad Yusuf Kardawi.

Kedua mahasiswa tersebut meninggal pada 26 September 2019 lalu, saat mengikuti demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dari beberapa Universitas di Kendari. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Diminta Lobi Arab Saudi untuk Pastikan Pelaksanaan Umrah
Indonesia
Pemerintah Diminta Lobi Arab Saudi untuk Pastikan Pelaksanaan Umrah

Karena sebagian besar masyarakat Indonesia memakai vaksin Sinovac

Ngotot Revisi UU Pemilu, PKS Siap Lakukan Lobi Politik
Indonesia
Ngotot Revisi UU Pemilu, PKS Siap Lakukan Lobi Politik

Dengan Pilkada diselenggarakan sesuai dengan jadwal semestinya, proses peneyelenggaraan pemungutan suara dengan rakyat sebagai aktor utamanya tidak menumpuk pada 2024.

Selama PPKM Level 4, Mobilitas Warga Jakarta Menurun
Indonesia
Selama PPKM Level 4, Mobilitas Warga Jakarta Menurun

Dimana pada masa PPKM level 3 itu juga masih diberlakukan ketentuan sektor esensial dan kritikal

Anies Sebut Aktivitas Masyarakat Akan Normal Apabila Seluruh Warga Sudah Vaksin
Indonesia
Anies Sebut Aktivitas Masyarakat Akan Normal Apabila Seluruh Warga Sudah Vaksin

Kewajiban vaksinasi tersebut bertujuan untuk meminimalisir potensi penularan

Buru Penipu Jual-Beli Donor Plasma Konvalesen, Polda Jatim Patroli Siber
Indonesia
Buru Penipu Jual-Beli Donor Plasma Konvalesen, Polda Jatim Patroli Siber

Ada dugaan jika para penipu dan calo plasma konvalesen, memanfaatkan media sosial

Saksi Sebut Pinangki Minta Kenalkan dengan Djoko Tjandra
Indonesia
Saksi Sebut Pinangki Minta Kenalkan dengan Djoko Tjandra

Jaksa penuntut umum menghadirkan dua orang saksi dalam sidang lanjutan perkara gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) dengan terdakwa jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Dilarang Mudik, Ridwan Kamil Ingatkan PNS Jadi Teladan
Indonesia
Dilarang Mudik, Ridwan Kamil Ingatkan PNS Jadi Teladan

Kepolisian Daerah (Polda) Jabar sudah menyiapkan skenario penyekatan sebagai antisipasi mudik di daerah Jabar.

Kebijakan Penyaluran Kredit Mulai Longgar
Indonesia
Kebijakan Penyaluran Kredit Mulai Longgar

Hasil survei mengindikasikan responden tetap optimistis terhadap pertumbuhan kredit untuk keseluruhan 2021 dengan perkiraan bisa mencapai enam persen pada akhir tahun.

Wagub DKI: BOR RS Rujukan COVID-19 di Bawah 50 Persen
Indonesia
Wagub DKI: BOR RS Rujukan COVID-19 di Bawah 50 Persen

Pemprov DKI Jakarta mengungkapkan, keterisian kasur atau bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit (RS) rujukan COVID-19 untuk perawatan pasien virus corona di bawah angka 50 persen.

Pemprov DKI Pantau Bendung Katulampa Awasi Kiriman Banjir Bandang
Indonesia
Pemprov DKI Pantau Bendung Katulampa Awasi Kiriman Banjir Bandang

"BPBD memantau tinggi Muka Air di Katulampa," ujar Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI, M Insaf