Kapolri Ingatkan Pihak yang Tak Puas dengan Pemilu 2024
Kapolri Jenderal, Listyo Sigit Prabowo, mengantisipasi potensi protes usai pencoblosan Pemilu 2024, Rabu (14/2). Foto: MerahPutih.com/Kanu
MerahPutih.com - Kapolri Jenderal, Listyo Sigit Prabowo, mengantisipasi potensi protes usai pencoblosan Pemilu 2024, Rabu (14/2). Kapolri pun mengimbau semua pihak untuk menggunakan proses hukum yang benar.
"Harapan kita semua dilakukan menggunakan proses hukum yang benar, kan ada Bawaslu, ada KPU, ada MK. Jadi itu tentunya adalah institusi ataupun badan yang diberikan manakala ada protes terkait protes dengan hasil yang mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan itu tentunya imbauan kita gunakan jalur-jalur yang ada," kata Sigit di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
Baca juga:
Wapres Ma'ruf Amin Berpesan kepada Pemenang Pemilu, Rangkul Semua Pihak
Selain itu, Kapolri juga mengingatkan agar semua pihak selalu memakai jalan yang benar.
"Namun demikian tentunya ada potensi yang tidak puas dan turun ke lapangan, tentunya kita mengimbau gunakan jalur yang benar, tetapi kita juga tetap ingin menjaga agar potensi-potensi yang kemudian melakukannya dengan cara-cara yang tentunya tidak sesuai aturan,” jelas dia.
Kapolri menyampaikan, jika masyarakat menemukan adanya dugaan kecurangan, maka ada wadah yang diberikan untuk menyelesaikan hal tersebut. Ia menegaskan, TNI dan Polri siap untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi.
"Kami semua dalam posisi harus siap menghadapi segala kemungkinan," ujar dia. (knu)
Baca juga:
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Rumah Rusak Dihantam Bencana, 170 Anggota Polda Sumbar Tetap Bertugas
Amankan Nataru 2025/2026, Operasi Lilin 2025 Kerahkan 146.701 Personel Gabungan
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Reformasi Polri Harus Menyasar Isu Pengangkatan Kapolri dan Jabatan Sipil Polisi Aktif
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Da'i Bachtiar Minta Aturan Pemilihan Kapolri Dikaji Ulang untuk Hindari Beban Politik