Kapolri Disarankan TWK Ulang Eks Pegawai KPK, Tapi Siap-Siap Berpolemik Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Foto: MP/Humas Polri)

MerahPutih.com - Pengangkatan mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri harus sesuai Undang-Undang (UU). Untuk itu, Guru Besar Universitas Indonesia (UI), Hamdi Muluk, mengingatkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak asal menampung 57 eks KPK yang gagal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di lembaga antirasuah.

Syarat yang diusulkan Hamdi, mantan penyidik KPK Novel Baswedan dan kawan-kawan yang mau bergabung dengan Polri harus mengikuti ulang tes kebangsaan sesuai amanat UU ASN di institusi korps baju cokelat. “Kita enggak masalah Pak Kapolri menampung (57 eks pegawai KPK), tetapi sesuai UU saja,” kata Hamdi, dalam rilis, Sabtu (20/11).

Baca Juga:

Sederet Batu Sandungan Novel Cs Jadi ASN Polri

Hamdi menambahkan eks pegawai KPK itu juga harus lulus TWK ulang sebelum bergabung di bawah Polri. jika tidak, lanjut dia, maka akan timbul persepsi bahwa Polri dan KPK memiliki standar ganda terkait pengangkatan ASN.

Namun, diakuinya, ketika mereka lulus TWK di bawah Polri juga berpotensi menimbulkan polemik. “Ya kalau untuk ASN, agak kontradiktif juga ya, masa dua institusi punya standar yang enggak sama? Di KPK tidak memenuhi syarat, di Polri bisa (diterima),” imbuh Hamdi.

Novel baswedan
Novel Baswedan bersama 57 pegawai KPK yang dipecat lantaran tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) membentuk IM57+ Institute. Foto: ANTARA

Hanya saja, Hamdi menyatakan polemik itu masih bisa diredam dengan dalih materi tes berbeda dan 57 mantan pegawai KPK itu akan mengisi wilayah atau bidang kerja yang beda di Polri. Yang penting, kata dia, tetap ke-57 mantan pegawai KPK itu harus menjalani serangkaian tes ulang yang diamanatkan aturan perundang-undangan.

“Jadi kalau deskripsi dan kualifikasi yang di Polri dirumus ulang, konsekuensinya tesnya dibikin beda lagi dengan yang di KPK kemarin. Jadi BK (Badan Kepegawaian) dan Kemenpan RB bisa menyatakan bahwa mereka memenuhi Syarat (MS) untuk kerjaan Polri,” papar Guru Besar UI itu

Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memberikan tawaran pekerjaan untuk bekerja di Institusi Kepolisian kepada 57 mantan pegawai KPK yang tak lolos TWK.

Namun, berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, khususnya pasal 63 ayat 1, menyatakan bahwa peserta yang lolos seleksi kompetensi dasar harus lolos wawasan kebangsaan, sedangkan 57 eks pegawai KPK itu tidak lolos saat mengikuti TWK di KPK. Artinya, jika memang mereka mau dipekerjakan di Polri, maka mereka harus tetap mengikuti serangkaian tes lagi yang dipersyaratkan UU.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 pada pasal 23 ayat 1 huruf a, menyatakan bahwa batas usia paling maksimal pada saat melamar ASN adalah 35 tahun. Dalam hal ini, 57 eks pegawai KPK usianya sudah banyak yang melebihi 35 tahun. Dengan demikian, mereka tidak memenuhi syarat yang tercantum dalam PP tersebut jika diangkat menjadi ASN. (Asp)

.

Baca Juga

Mabes Polri Segera Panggil Novel Baswedan cs Bahas Perekrutan Jadi ASN

Penulis : Asropih Asropih
Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mendagri Minta Kepala Daerah Susun Peraturan THR dan Gaji ke-13 ASN
Indonesia
Mendagri Minta Kepala Daerah Susun Peraturan THR dan Gaji ke-13 ASN

"Berdasarkan Peraturan Pemerintah yang sudah ada dan petunjuk-petunjuk Kementerian Keuangan untuk segera menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji 13 yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2022,” ujar Tito

KRL Tetap Beroperasi Normal Saat Libur Imlek
Indonesia
KRL Tetap Beroperasi Normal Saat Libur Imlek

Hari Raya Imlek atau Tahun Baru Cina jatuh pada Selasa (1/2). Kereta Rel Listrik (KRL) tetap beroperasi normal

BI Naikkan Suku Bunga, Milenial Makin Sulit Miliki Rumah
Indonesia
BI Naikkan Suku Bunga, Milenial Makin Sulit Miliki Rumah

Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan alias BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 basis poin (bps) dari 3,5 persen menjadi 3,75 persen.

Aturan Naik Pesawat Berubah Lagi, Kini Penumpang tidak Perlu Tes PCR
Indonesia
Aturan Naik Pesawat Berubah Lagi, Kini Penumpang tidak Perlu Tes PCR

"Untuk perjalanan ada perubahan yaitu untuk wilayah Jawa dan Bali, perjalanan udara tidak lagi mengharuskan tes PCR tetapi cukup tes Antigen," ucap Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy

Libur Lebaran, Penumpang KRL Yogya-Solo Capai Angka Tertinggi
Indonesia
Libur Lebaran, Penumpang KRL Yogya-Solo Capai Angka Tertinggi

Untuk mengantisipasi tingginya jumlah penumpang, KAI Commuter menambah 4 perjalanan KRL selama masa arus balik Lebaran 2022.

98 Pendaftar Lolos Seleksi Administrasi Calon Anggota Komnas HAM
Indonesia
98 Pendaftar Lolos Seleksi Administrasi Calon Anggota Komnas HAM

"Panitia Seleksi telah melakukan proses pemeriksaan serta verifikasi berkas pendaftar dan menyatakan sebanyak 96 orang pendaftar Calon Anggota Komnas HAM RI lolos seleksi administrasi," jelas Makarim.

Gibran tidak Khawatir Data Pribadinya Diumbar ke Publik
Indonesia
Gibran tidak Khawatir Data Pribadinya Diumbar ke Publik

"Saya tidak khawatir data pribadi saya diumbar ke publik. Bahkan, saya merasa data pribadinya sudah lama tersebar sehingga tidak perlu dirahasiakan lagi," kata Gibran

Menteri Nadiem Beberkan Soal Pandemi Kekerasan Seksual di Kampus
Indonesia
Menteri Nadiem Beberkan Soal Pandemi Kekerasan Seksual di Kampus

Mendikbudristek mengeluarkan data survei yang menyebutkan sebanyak 77 persen dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus.

Petinggi Parpol Ramai-ramai Tolak Penundaan Pemilu 2024
Indonesia
Petinggi Parpol Ramai-ramai Tolak Penundaan Pemilu 2024

"Pak Prabowo Subianto menyatakan beliau menghormati konstitusi kita dan ingin terus menjaga konstitusi kita, serta merawat demokrasi kita yang sehat," kata Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak di Jakarta, Rabu (2/3).

Jaring Caleg Sejak Dini, Zulhas Kampanyekan Politik Jalan Tengah
Indonesia
Jaring Caleg Sejak Dini, Zulhas Kampanyekan Politik Jalan Tengah

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan terus melakukan kampanye politik di internal partainya dengan mengusung politik jalan tengah. Hal itu digaungkan saat melakukan koordinasi secara internal PAN Jatim, yang dikemas dalam bentuk raker dengan tema "Konsolidasi Saksi Nasional", di Sheraton Surabaya.