Kapolri Disarankan TWK Ulang Eks Pegawai KPK, Tapi Siap-Siap Berpolemik Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Foto: MP/Humas Polri)

MerahPutih.com - Pengangkatan mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri harus sesuai Undang-Undang (UU). Untuk itu, Guru Besar Universitas Indonesia (UI), Hamdi Muluk, mengingatkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak asal menampung 57 eks KPK yang gagal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di lembaga antirasuah.

Syarat yang diusulkan Hamdi, mantan penyidik KPK Novel Baswedan dan kawan-kawan yang mau bergabung dengan Polri harus mengikuti ulang tes kebangsaan sesuai amanat UU ASN di institusi korps baju cokelat. “Kita enggak masalah Pak Kapolri menampung (57 eks pegawai KPK), tetapi sesuai UU saja,” kata Hamdi, dalam rilis, Sabtu (20/11).

Baca Juga:

Sederet Batu Sandungan Novel Cs Jadi ASN Polri

Hamdi menambahkan eks pegawai KPK itu juga harus lulus TWK ulang sebelum bergabung di bawah Polri. jika tidak, lanjut dia, maka akan timbul persepsi bahwa Polri dan KPK memiliki standar ganda terkait pengangkatan ASN.

Namun, diakuinya, ketika mereka lulus TWK di bawah Polri juga berpotensi menimbulkan polemik. “Ya kalau untuk ASN, agak kontradiktif juga ya, masa dua institusi punya standar yang enggak sama? Di KPK tidak memenuhi syarat, di Polri bisa (diterima),” imbuh Hamdi.

Novel baswedan
Novel Baswedan bersama 57 pegawai KPK yang dipecat lantaran tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) membentuk IM57+ Institute. Foto: ANTARA

Hanya saja, Hamdi menyatakan polemik itu masih bisa diredam dengan dalih materi tes berbeda dan 57 mantan pegawai KPK itu akan mengisi wilayah atau bidang kerja yang beda di Polri. Yang penting, kata dia, tetap ke-57 mantan pegawai KPK itu harus menjalani serangkaian tes ulang yang diamanatkan aturan perundang-undangan.

“Jadi kalau deskripsi dan kualifikasi yang di Polri dirumus ulang, konsekuensinya tesnya dibikin beda lagi dengan yang di KPK kemarin. Jadi BK (Badan Kepegawaian) dan Kemenpan RB bisa menyatakan bahwa mereka memenuhi Syarat (MS) untuk kerjaan Polri,” papar Guru Besar UI itu

Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memberikan tawaran pekerjaan untuk bekerja di Institusi Kepolisian kepada 57 mantan pegawai KPK yang tak lolos TWK.

Namun, berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, khususnya pasal 63 ayat 1, menyatakan bahwa peserta yang lolos seleksi kompetensi dasar harus lolos wawasan kebangsaan, sedangkan 57 eks pegawai KPK itu tidak lolos saat mengikuti TWK di KPK. Artinya, jika memang mereka mau dipekerjakan di Polri, maka mereka harus tetap mengikuti serangkaian tes lagi yang dipersyaratkan UU.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 pada pasal 23 ayat 1 huruf a, menyatakan bahwa batas usia paling maksimal pada saat melamar ASN adalah 35 tahun. Dalam hal ini, 57 eks pegawai KPK usianya sudah banyak yang melebihi 35 tahun. Dengan demikian, mereka tidak memenuhi syarat yang tercantum dalam PP tersebut jika diangkat menjadi ASN. (Asp)

.

Baca Juga

Mabes Polri Segera Panggil Novel Baswedan cs Bahas Perekrutan Jadi ASN

Penulis : Asropih Asropih
Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies Salurkan Bantuan untuk Mustahik, dari Aktivis Dakwah hingga Pedagang Warteg
Indonesia
Anies Salurkan Bantuan untuk Mustahik, dari Aktivis Dakwah hingga Pedagang Warteg

Baznas (Bazis) DKI Jakarta melakukan penandatangan kerja sama dengan Dompet Dhuafa dalam rangka pemberdayaan mustahik di bidang ketahanan pangan.

Pemerintah Jual ORI-020 Dengan Bunga 4,95 Persen
Indonesia
Pemerintah Jual ORI-020 Dengan Bunga 4,95 Persen

Penerbitan ORI-020 merupakan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) ritel keenam selama 2021, setelah ORI-019 pada Januari, SR-014 pada Februari, SWR-002 pada April, SBR-010 pada Juni dan SR-015 pada Agustus.

12 DPD Partai Gerindra Dorong Prabowo Kembali Maju di Pilpres 2024
Indonesia
12 DPD Partai Gerindra Dorong Prabowo Kembali Maju di Pilpres 2024

12 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau provinsi Partai Gerindra mendorong Prabowo Subianto kembali maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ancaman Kapolri ke Anak Buah, Tak Bisa Dibina Bakal 'Diselesaikan'
Indonesia
Ancaman Kapolri ke Anak Buah, Tak Bisa Dibina Bakal 'Diselesaikan'

"Kalau sudah tidak bisa dibina, yang begitu-begitu segera 'selesaikan'," kata Sigit dalam sambutannya.

Pelaku Pinjol Ilegal di Cengkareng Dijerat Pasal Berlapis
Indonesia
Pelaku Pinjol Ilegal di Cengkareng Dijerat Pasal Berlapis

Pihak kepolisian akan menjerat pemilik kantor usaha itu dengan pasal berlapis.

Kemensos Salurkan Bantuan ke Pengungsi Yalimo Papua
Indonesia
Kemensos Salurkan Bantuan ke Pengungsi Yalimo Papua

Kementerian Sosial menyalurkan bantuan logistik untuk para pengungsi di pengungsian Yalimo, Papua, Senin (5/7) pagi.

Pengamat: Golkar Sudah Terbiasa Terhadap Persoalan Korupsi
Indonesia
Pengamat: Golkar Sudah Terbiasa Terhadap Persoalan Korupsi

Partai Golkar sudah terbiasa menghadapi persoalan korupsi. Sehingga bukan hal yang aneh jika saat ini ada beberapa kader Golkar yang ditangkap KPK dan Kejagung.

DKI Jakarta Cerah Sepanjang Kamis, Suhu 33 Derajat
Indonesia
DKI Jakarta Cerah Sepanjang Kamis, Suhu 33 Derajat

Seluruh wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu diprakirakan cerah sepanjang hari pada Kamis (29/7) dengan suhu maksimal 33 derajat celcius.

Menaker: Pengusaha Wajib Bayarkan THR Kepada Pekerja
Indonesia
Menaker: Pengusaha Wajib Bayarkan THR Kepada Pekerja

THR tetaplah merupakan kewajiban pengusaha kepada pekerja/buruh yang harus ditunaikan.

[Hoaks atau Fakta]: Polisi Lalu Lintas di Seluruh Indonesia Gelar Razia Masker
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Polisi Lalu Lintas di Seluruh Indonesia Gelar Razia Masker

Dalam narasi tersebut juga dikatakan bahwa orang-orang yang didapati tidak memakai masker akan didenda sebanyak Rp. 250 ribu.