Kapolri Diminta Usut Penipuan Bermodus Penangguhan Penahanan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat membuka Rapat Kerja Teknis Divisi Propam Polri di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (13/4). Foto: MP/Kanu

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta untuk mengusut kasus dugaan penipuan bermodus penangguhan. Sebagai pemimpin kepolisian, Listyo wajib bertindak tegas dan berantas semua mafia kasus tanpa pandang bulu.

Dalam kasus ini, pihak pelapor adalah pengacara dari kantor advokasi LQ Indonesia Lawfirm, Jaka Maulana. Sedangkan pihak terlapornya adalah pengacara bernama Natalia Rusli.

Baca Juga

Jaksa Agung Copot Sekretaris JAM-Datun Kejagung

"Apalagi Natalia Rusli dalam pemeriksaan Jamwas sudah mengakui terima uang dari korban SK dan ada rekaman suara. Tunggu apalagi," kata Ketua Harian LSM SIKAT MAFIA, Bambang Hartono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (30/4)

Bambang meminta, agar Kapolri segera menindak tegas Natalia Rusli dalam aduan LP # 1860 /IV/ YAN 2.5 /2021/ SPKT PMJ Tanggal 7 April 2021 dugaan penipuan pasal 378 KUH Pidana. Apalagi Kapolri dalam hal ini sudah dicatut namanya dan dibilang terlibat dalam perkara markus Natalia Rusli.

Sudah sewajarnya pucuk Korps Bhayangkara itu memerintahkan jajaran Penyidik Subdit Kamneg PMJ untuk mengusut segera kasus ini jangan dibiarkan melebar menjadi polemik dan skandal Negara.

"Negara ini butuh pemimpin aparat penegak hukum yang tegas dan berani bertindak, jangan sampai ada anggapan bahwa benar Kapolri terlibat dalam kasus modus penangguhan dengan mandeknya pemeriksaan kasus dugaan pidana penipuan Pasal 378 KUH Pidana dan melindungi mafia kasus," jelas dia.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto: MP/Kanu

Kasus ini juga menyeret nama Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Ses Jamdatun) Kejakgung, Chaerul Amir. Jaksa Agung ST Burhanuddin pun sudah mencopot Chaerul Amir.

Sebelumnya Natalia Rusli diadukan korbannya SK dan DH dengan 2 Laporan polisi LP # 1860 /IV/ YAN 2.5 /2021/ SPKT PMJ Tanggal 7 April 2021dan LP No 1671/ III/ YAN 2.5/2021 SPKT PMJ Tanggal 26 Maret 2021.

Kedua laporan polisi ini ditangani Subdit Kamneg Polda Metro Jaya dan sedang dalam proses pemeriksaan saksi pelapor.

Dalam laporan ini, Natalia Rusli mencatut nama Kapolri, Jampidum dan kajati Jatim dalam percakapan WAnya dengan korban SK untuk meyakinkan korban SK untuk memberikan uang sebesar Rp550 juta yang akhirnya diberikan korban sebanyak 3x pemberian yakni Rp150 juta dan Rp350 juta dalam bentuk bank note US Dollar dan 50 juta transfer ke rekening Sheilla Ariestia Edina.

Korban SK yang dihubungi media dengan sedih menyatakan, dirinya hanya ingin agar Natalia Rusli segera ditangkap agar dapat diproses di persidangan.

"Hidup saya hancur karena Natalia Rusli, anak dipenjara dan uang saya hilang diambil Natalia. Parahnya Natalia tidak ada itikad baik dan malah memfitnah anak saya." isak Korban SK.

Natalia Rusli yang dihubungi oleh media tidak mau menjawab terkait kasus yang menjeratnya. (Asp)

Baca Juga

Kejagung Sita Puluhan Bidang Tanah Aset Korupsi Asabri di Kendari

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jabar Siapkan Mobil Khusus Bagi Vaksinasi Lansia
Indonesia
Jabar Siapkan Mobil Khusus Bagi Vaksinasi Lansia

"Jadi nanti jangan kaget kalau orang divaksin ada mobil vaksin Jabar muter-muter di daerah yang sulit atau menjemput lansia," kata Ridwan Kamil.

Total Kasus COVID-19 di AS Capai 4.601.526 dengan 154.002 Kematian
Dunia
Total Kasus COVID-19 di AS Capai 4.601.526 dengan 154.002 Kematian

Jumlah kasus COVID-19 bertambah 58.947 kasus dan tercatat 1.132 kematian baru.

Pegawai KPK Cabut Permohonan MK, Ini Alasannya
Indonesia
Pegawai KPK Cabut Permohonan MK, Ini Alasannya

Dalam pertimbangan putusan itu, MK menyatakan adanya ketentuan mekanisme pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN

Anggota Komisi III Ini Siap Tampung Informasi Soal Kematian Pengawal Rizieq
Indonesia
Anggota Komisi III Ini Siap Tampung Informasi Soal Kematian Pengawal Rizieq

Investigasi khusus ini harus melibatkan Komnas HAM

Soal Kisruh Partai Demokrat, SBY Diminta Tak Keluarkan Tudingan ke Pihak Luar
Indonesia
Soal Kisruh Partai Demokrat, SBY Diminta Tak Keluarkan Tudingan ke Pihak Luar

“SBY seyogyanya batasi evaluasinya dalam bingkai konflik internal elit Partai Demokrat saja,” kata Hikam

Warga DKI Diperingatkan Kembali dari Liburan sebelum Tanggal 1 November
Indonesia
Warga DKI Diperingatkan Kembali dari Liburan sebelum Tanggal 1 November

Dishub Provinsi DKI Jakarta memprediksi puncak arus balik liburan panjang akan terjadi pada Minggu 1 November 2020.

Jakarta Rajai Penambahan Kasus COVID-19 Nyaris 400 Pasien
Indonesia
Jakarta Rajai Penambahan Kasus COVID-19 Nyaris 400 Pasien

Pemerintah melaporkan ada 1.882 kasus baru COVID-19 yang terkonfirmasi pada hari Rabu (22/7).

Puncak Mudik Diprediksi Berlangsung H-2 Lebaran
Indonesia
Puncak Mudik Diprediksi Berlangsung H-2 Lebaran

PT Jasa Marga (Persero) Tbk memperediksi 109.327 kendaraan diprediksi bakal meninggalkan Jabotabek pada H-2 Lebaran 2021 atau Selasa (11/5).

Wapres Ma'ruf: Mengkritik Bukan Tindakan Radikal
Indonesia
Wapres Ma'ruf: Mengkritik Bukan Tindakan Radikal

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut mengkritik pemerintah bukanlah tindakan radikal selama disampaikan sesuai koridor hukum dan tidak mengancam terjadinya perpecahan bangsa.