Kapolri Diminta Tarik dan Copot Komjen Firli Bahuri Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

Merahputih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengirim surat kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar menarik Komjen Firli Bahuri dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Surat dikirim melalui Sekretariat Umum Mabes Polri.

ICW juga meminta korps Bhayangkara itu memberhentikan yang bersangkutan dari insitusi Polri lantaran selama menjabat sebagai pimpinan KPK, Firli dinilai banyak menciptakan kontroversi. Tindakan Firli juga kerap meruntuhkan citra kepolisian.

Baca Juga:

Novel Baswedan Mengaku Sedih Laporkan Pimpinan KPK ke Dewas

“Dasar kami datang ke sini karena dalam pengamatan kami belakangan waktu terakhir ada serangkaian kontroversi yang dia ciptakan sehingga tindakan tindakan itu meruntuhkan citra Polri di mata publik,” ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Rabu (26/5).

Jumpa pers KPK soal hasil tes alih status pegawai ke aparatur sipil negara (ASN), di gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/5). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
Jumpa pers KPK soal hasil tes alih status pegawai ke aparatur sipil negara (ASN), di gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/5). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

ICW memiliki sejumlah laporan berkaitan kontroversi yang dibuat oleh Firli. Antara lain kasus pengembalian paksa Kompol Rossa pada tahun 2020. Lalu, ada kasus pelanggaran etik saat Firli menggunakan helikopter mewah. Teranyar, terkait dengan tes wawasan kebangsaan karena dalam tes wawasan kebangsaan .

''Itu ada isu penting yang pertama ada pelanggaran hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang kedua ada indikasi pembangkangan perintah dari Presiden,” kata Kurnia.

Baca Juga:

Komisi III Dorong Pimpinan KPK Tindak Lanjuti Arahan Jokowi Soal Nasib Novel Dkk

Mengenai pembangkangan perintah Presiden yang menyebut tidak boleh ada pemberhentian terhadap 75 pegawai KPK. Dalam UU kepolisian, Kurnia menyebut sudah jelas tertulis jika Presiden adalah atasan dari Polri.

Sudah lebih dari tujuh hari perintah Presiden jelas sekali mengatakan tidak boleh ada pemberhentian 75 pegawai KPK. Tetapi tidak ada produk hukum untuk batalkan surat keputusan penonaktifan atau pemberhentian tersebut. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies Targetkan Vaksinasi Dosis Ketiga bagi Nakes Selesai Akhir Agustus
Indonesia
Anies Targetkan Vaksinasi Dosis Ketiga bagi Nakes Selesai Akhir Agustus

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menuturkan, pihaknya menargetkan pada akhir Agustus 2021 ini semua tenaga medis bisa mendapatkan jatah vaksin dosis ketiga.

KPU Diminta Siapkan Skenario Jika 2024 Pandemi COVID-19 Belum Berakhir
Indonesia
KPU Diminta Siapkan Skenario Jika 2024 Pandemi COVID-19 Belum Berakhir

Mulai dari pendaftaran parpol, verifikasi, dan penetapan sebagai peserta pemilu, penetapan daftar pemilih, dan penghitungan suara hasil pemilu

Jadi Tersangka, Walkot Tanjungbalai Masih Diperiksa KPK
Indonesia
Jadi Tersangka, Walkot Tanjungbalai Masih Diperiksa KPK

Stefanus ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) belakang Gedung Merah Putih KPK

Kompolnas Sebut Ancaman Kapolri 'Potong Kepala' Agar Polisi Tak Semena-mena
Indonesia
Kompolnas Sebut Ancaman Kapolri 'Potong Kepala' Agar Polisi Tak Semena-mena

Pimpinan yang bersikap masa bodoh dengan anak buah bakal berdampak negatif terhadap kinerja anggota Polri

Siapkan Anggaran Rp400 Miliar, Pemprov DKI Targetkan 300 Ribu Sumur Resapan
Indonesia
Siapkan Anggaran Rp400 Miliar, Pemprov DKI Targetkan 300 Ribu Sumur Resapan

Pemprov DKI Jakarta berencana akan membangun 300 ribu sumur resapan sepanjang tahun 2021 hingga 2022.

Pemprov Jabar Tutup Pabrik Tapioka karena Cemari Sungai Cilamaya Karawang
Indonesia
Pemprov Jabar Tutup Pabrik Tapioka karena Cemari Sungai Cilamaya Karawang

Pabrik tepung tapioka dan pemanis di Desa Tegalwaru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, untuk sementara ditutup.

Ratusan Polisi Militer TNI Angkatan Darat Divaksin COVID-19
Indonesia
Ratusan Polisi Militer TNI Angkatan Darat Divaksin COVID-19

Untuk gelombang pertama dilaksanakan Jumat (5/3)

Pemprov DKI Ganti Penutup Sumur Resapan di Cilandak yang Rusak
Indonesia
Pemprov DKI Ganti Penutup Sumur Resapan di Cilandak yang Rusak

Titik sumur resapan terus ditambah oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI.

Harga Komoditas Tambang dan Karet Bikin Ekonomi Bertahan  di 3,5 Persen
Indonesia
Harga Komoditas Tambang dan Karet Bikin Ekonomi Bertahan di 3,5 Persen

Pertumbuhan ekonomi yang tumbuh positif 3,51 persen (yoy) pada Q3 2021, menunjukkan pemulihan ekonomi Indonesia tetap berlanjut dan terjadi resiliensi di tengah lonjakan kasus positif COVID-19 di Q3 tahun 2021.

Raffi Ahmad Cs Bebas dari Jeratan Hukum
Indonesia
Raffi Ahmad Cs Bebas dari Jeratan Hukum

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus menjelaskan, alasan perkara ini hentikan karena tidak ditemukan adanya pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh Raffi Ahmad dan kawan-kawan.