Kapolri Diminta Tangani Polemik Penonaktifan Kombes di Polda Kaltara Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Polda Kalimantan Utara (Kaltara) dikabarkan memberhentikan sementara Kombes Teguh Triwantoro sebagai Kabid Propam.

Pemberhentian itu diduga terkait dengan audit yang sedang dilakukan oleh Itwasda Polda Kaltara soal sejumlah kasus yang ditangani.

Baca Juga:

Kapolri Perintahkan Para Jenderal Bintang 3 Pimpin Pengamanan Mudik

Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto menilai selalu ada persaingan antara kelompok di internal kepolisian. Tinggal tinggal bagaimana pimpinan Polri berpihak.

"Apakah memihak kelompok progresif untuk kemajuan Polri atau memihak kelompok pro status quo dengan memelihara kemapanan dengan saling menutupi segala pelanggaran-pelanggarannya," kata Bambang dalam keterangannya.

Ia mempertanyakan komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan jargonnya Polri Presisi.

"Makanya ini kembali pada komitmen Kapolri, apakah benar-benar konsisten melaksanakan Presisi atau hanya sekedar membuatnya hanya sebuah jargon," katanya.

Bambang menilai ada dugaan abuse of power yang dilakukan oleh Polda Kaltara yang memberhentikan sementara Kombes Teguh Triwantoro sebagai Kabid Propam.

"Pemberhentian dan pengangkatan personel AKBP ke atas dilakukan oleh Kapolri cq As SDM Kapolri, bukan dilakukan oleh Kapolda," katanya.

Bambang mengatakan agar tidak semakin memunculkan polemik yang merugikan nama baik institusi, sebaiknya Kapolri Jenderal Sigit memerintahkan Kadiv Propam Irjen Syahardiantono maupun Irwasum untuk menyelidikinya.

"Kompolnas sebagai pengawas eksternal sebaiknya juga turun untuk memastikan obyektifitas penyelidikan yang tak menutup kemungkinan sarat dengan konflik kepentingan banyak pihak di internal," ujarnya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Kaltara Kombes Budi Rachmat menyebut jika Kombes Teguh Triwantoro dinonaktifkan sementara sebagai Kabid Propam.

Ia mengatakan, jika pernyataan resmi dari Polda Kaltara tersebut, sekaligus mengklarifikasi atas dugaan sejumlah informasi yang beredar. Yaitu seperti dugaan kasus pencurian BBM ilegal yang sudah ditangani.

"Sehingga agar tidak mengganggu proses tersebut, maka KBP teguh Triwantoro sementara kami nonaktifkan dari jabatan Kabid Propam Polda Kaltara. Inilah yang akan kami dalami melalui Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang dilakukan oleh Itwasda Polda Kaltara," ujarnya. (*)

Baca Juga:

Kapolri Tegaskan Brigjen Endar Priantoro Masih Anggota KPK

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies-AHY Unggul dalam Survei Simulasi Pasangan Capres-Cawapres
Indonesia
Anies-AHY Unggul dalam Survei Simulasi Pasangan Capres-Cawapres

Pasangan Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) unggul dalam simulasi tiga pasang capres dan cawapres.

KPU DKI Pastikan Aldi Taher Masuk Kepengurusan DPP PBB tapi Ikut Bacaleg di Perindo
Indonesia
KPU DKI Pastikan Aldi Taher Masuk Kepengurusan DPP PBB tapi Ikut Bacaleg di Perindo

Namun di sisi lain, Aldi juga mencalonkan diri sebagai bacaleg DPR dari Perindo.

Tanggapi Survei LSI Denny JA, TKN: Serangan terhadap Gibran Tidak Mempan
Indonesia
Tanggapi Survei LSI Denny JA, TKN: Serangan terhadap Gibran Tidak Mempan

Survei ini melibatkan 1.200 responden dengan metode multistage random sampling dan wawancara tatap muka.

Pesan Luhut ke Prabowo: Jalankan Negeri Ini Bersama Orang Profesional
Indonesia
Pesan Luhut ke Prabowo: Jalankan Negeri Ini Bersama Orang Profesional

Di penghujung pertemuan dengan Prabowo, Luhut memberikan pesan kepada Ketua Umum Partai Gerindra itu untuk bisa menjalankan negeri bersama orang profesional.

Bawaslu: Jangan Sampai Koruptor dan Bekas Narapidana Baru Bebas Lolos Verifikasi Caleg
Indonesia
Bawaslu: Jangan Sampai Koruptor dan Bekas Narapidana Baru Bebas Lolos Verifikasi Caleg

Jangan sampai KPU meloloskan calon negarawan yang masih narapidana lepas.

75 Persen Sekolah di Indonesia Berada di Kawasan Risiko Rawan Bencana
Indonesia
75 Persen Sekolah di Indonesia Berada di Kawasan Risiko Rawan Bencana

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkap lebih dari 50 persen sekolah di Indonesia, letaknya risiko terkena bencana.

Mendag Tegaskan Pemerintah Lindungi UMKM dari Platform Social Commerce
Indonesia
Mendag Tegaskan Pemerintah Lindungi UMKM dari Platform Social Commerce

Persaingan tidak adil di mana produk impor dengan mudah bisa masuk ke pasar Indonesia tanpa memiliki sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), jaminan keamanan, hingga sertifikasi halal

DPR Minta Pemerintah Pastikan Ketersediaan Vaksin untuk Anak
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Pastikan Ketersediaan Vaksin untuk Anak

Kementerian Kesehatan harus segera memastikan ketersediaan vaksin COVID-19 untuk anak.

Puan Maharani Beberkan Sejumlah Nama Cawapres Ganjar
Indonesia
Puan Maharani Beberkan Sejumlah Nama Cawapres Ganjar

Dia pun membeberkan sejumlah nama yang masuk untuk dipertimbangkan.

Dubes Inggris Dominic Jermey Ingin Menguatkan Kerja Sama Perubahan Iklim
Indonesia
Dubes Inggris Dominic Jermey Ingin Menguatkan Kerja Sama Perubahan Iklim

Kemitraan Inggris dan Indonesia terus berkembang semakin kuat, berfokus pada bisnis, perubahan iklim, keanekaragaman hayati serta kemakmuran dan keamanan di Indo Pasifik.