MerahPutih.com - Penanganan kasus mantan Direktur Utama PT CLM Helmut Hermawan (HH) oleh aparat kepolisian, dinilai memiliki sejumlah fakta ketidaksesuaian SOP dan proses penyidikan.
"Saya melihat ini adalah salah satu kasus akibat problem sistemis dalam penegakan hukum khususnya kepolisian,,” kata Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto.
Baca Juga:
Wamenkumham Tegaskan Dua Orang yang Dilaporkan IPW Bukan ASN
Ia menilai, protes publik terkait adanya dugaan kriminalisasi yang dilakukan kepolisian hanya dinilai sebatas asumsi. Hal itu disebabkan karena tidak ada satupun lembaga yang diberi kewenangan oleh negara untuk mengawasi dan menginterupsi kepolisian bila ada indikasi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo seharusnya bisa mendengar dan merespon aspirasi masyarakat dan mengganti jajaran yang terindikasi melakukan penyalahgunaan wewenang dalam jabatannya atau mempunyai beban konflik kepentingan.
“Jadi suara protes dari masyarakat pun seperti perumpamaan ‘anjing menggonggong kafilah tetap berlalu,’ protes publik dianggap hanya sekedar gonggongan saja. Sementara penyalahgunaan kewenangan terus berjalan normal seperti tak terjadi apa-apa,” katanya
Ia bahkan menilai, dengan lahirnya UU ITE, dalam beberapa kasus aparat tidak menuntaskan kasus utamanya malah memproses pengkritik,” lanjutnya lagi.
Bambang mengatakan, jika Kapolri tak merespon dan mengambil langkah, maka dikhawatirkan bawahanya, akan tetap melakukan penyalahgunaan kewenangan yang mengarah kepada abuse of power.
"Ingat kredibilitas institusi menjadi taruhannya!" ujarnya.
Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar mengatakan jika tidak terdapat minimal dua alat bukti yang cukup, maka dugaan kriminalisasi harus ditindaklanjuti.
"Jadi harus ada buktinya, minimal dua alat bukti, jika tidak ada maka dugaan kriminalisasi tersebut harus diproses hukum," kata Fickar kepada wartawan, Rabu 22 Maret 2023.
Menurutnya, dugaan kriminalisasi tersebut bisa dibuktikan dalam persidangan dengan bukti maupun fakta yang dimiliki korban.
Jika Helmut lolos dari hukuman, kata Fickar, maka dugaan kriminalisasi tersebut menjadi terbukti dan pihak Kepolisian serta Kejaksaan bisa dituntut balik.
"Jika diputus bebas atau lepas, maka ini bisa menjadi bukti bahwa telah terjadi kriminalisasi dan polisi serta kejaksaan bisa dituntut ganti rugi yang sebesar-besarnya," kata dia.
Ia mendorong Helmut mengajukan praperadilan jika merasa mengalami kriminalisasi dalam proses penanganan kasusnya di tingkat penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.
"Jika sekarang mengajukan permohonan prapradilan juga boleh, untuk menguji apakah upaya-upaya paksa yang mungkin telah dilakukan termasuk menetapkan seseorang sebagai tersangka telah sah berdasarkan hukum. Jika nanti ternyata dibebaskan atau dilepaskan, polisi bisa dituntut balik ganti rugi," lanjutnya.
Kasus yang menjerat pengusaha tambang ini, juga diramaikan dengan pelaporan Wakil Menteri Hukum dan HAM ke KPK oleh Indonesia Police Watch. (*)
Baca Juga:
Ini Alasan Wamenkumham Tidak Laporkan Balik Ketua IPW
