Kapolri Diminta Pantau Kasus Dugaan Kriminalisasi Pada Investor Presiden Jokowi memberikan arahan kepada jajaran Polri, Jumat (14/10/2022), di Istana Negara, Jakarta. (Foto: BPMI Setpres)

MerahPutih.com - Kasus dugaan Istri Mantan Menteri ATR/BPN Ferry Mursidan Baldan, Hanifah Husein tengah ditangani penyidik di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri.

Kuasa Hukum Hanifah Husein, Marudut Sianipar mendesak Kapolri agar segera mengimplementasikan perintah Presiden Joko Widodo, terkait pernyataan Jokowi agar tidak mencari-cari kesalahan.

Baca Juga:

Bangun Kembali Kepercayaan, Mahfud Ingatkan Polisi Hilangkan Friksi Internal

Ia mengingatkan, hasil yang diungkapkan Presiden Jokowi, punya dasar. Yakni dari hasil survei masyarakat.

"Yang dialami Ibu Hanifah ini pun merupakan salah satu poin dari hasil survei yang disampaikan Presiden Jokowi, yakni sebagai korban kesewenang-wenangan yang gemar mencari kesalahan berdasarkan pesan dari pihak ketiga," tegasnya.

Seharusnya, kata dia, Polri merupakan aparat penegak hukum yang bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

"Faktanya hal tersebut tidak diimplementasikan, yang justru mengkriminalisasi investor. Kami mendesak Irwasum Polri untuk segera melakukan gelar perkara Hanifah Husein," katanya.

Ia membandingkan, kerja Kapolri bisa bertindak tegas dan super cepat untuk urusan Sambo, sepak bola dan Teddy Minahasa.

"Mengapa urusan pertambangan tidak bisa? Jika kriminalisasi investor pertambangan ini terus dilanjutkan, maka diduga sudah melakukan pembiaran atas hilangnya sumber pendapatan negara yang sangat signifikan."

Ia menilai kliennya diduga ditekan untuk mengembalikan saham kepada PT BL. Padahal, kehadiran kliennya justru sebagai penyelamat PT BL yang saat itu terlilit utang karena tidak mampu membayar kewajiban untuk royalti dan juga jaminan reklamasi.

"Ada dugaan pihak ketiga yang kemudian muncul ingin merebut tambang di lokasi IUP PT. BL tersebut dengan menggunakan perangkat negara, ini ilegal," ungkapnya.

Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Stategis Studien (SESS), Bambang Rukminto menegaskan, kasus yang ditangani Dittipideksus, karena kekhususannya sering luput dari sorotan publik.

Sehingga, kasus yang membelit pengusaha perlu pengawasan khusus dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

"Hal ini dikarenakan memberikan dampak tak kecil bagi publik, khususnya iklim investasi di Indonesia," ujarnya.

Kapolri, kata ia, harus memberi perhatian khusus kepada satuan ini mengingat kesalahan tindakan yang dilakukan satuan ini bisa berimplikasi pada terganggunya iklim investasi atau bisnis dan kemudian berimbas pada stabilitas ekonomi negara.

"Dan sepertinya itu tak bakal bisa dipecahkan Kapolri sendirian. Makanya butuh political will dari Presiden sebagai kepala negara," katanya dalam keterangannya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumpulkan petinggi polri di Istana Kepresidenan, Jakarta. Salah satu hal yang ditekankan adalah turunnya kepercayaan pada polisi.

Dalam arahannya Jokowi mengingatkan terkait tingginya persepsi negatif pada polisi soal pungli, tindakan sewenang-wenang, mencari-cari kesalahan dan hidup mewah. (*)

Baca Juga:

Jokowi Perintahkan Kapolri Mengerem Total Gaya Hidup Polisi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Larang Ekspor Produk Hasil Kelapa Sawit Mulai Malam Ini
Indonesia
Pemerintah Larang Ekspor Produk Hasil Kelapa Sawit Mulai Malam Ini

Pemerintah secara resmi melarang ekspor semua produk hasil kelapa sawit ke luar negeri baik CPO, RPO, RDB Palm Olein, Pome dan Use Coocking Oil.

DPRD Tak Terlibat dalam Pemilihan Sekda DKI
Indonesia
DPRD Tak Terlibat dalam Pemilihan Sekda DKI

Pemerintah DKI Jakarta tengah mempersiapkan proses lelang jabatan untuk posisi sekretaris daerah (sekda).

Menteri Sandiaga Ultimatum Pemilik Usaha Jangan Ketok Harga ke Pemudik
Indonesia
Menteri Sandiaga Ultimatum Pemilik Usaha Jangan Ketok Harga ke Pemudik

Musim libur Lebaran sebentar lagi. Sejumlah obyek wisata terutama di luar Jabodetabek diprediksi bakal ramai pengunjung.

Richard Eliezer dan Putri Candrawathi Hadapi Sidang Tuntutan Hari Ini
Indonesia
Richard Eliezer dan Putri Candrawathi Hadapi Sidang Tuntutan Hari Ini

Putri Candrawathi dan Bharada Richard Eliezer menghadapi sidang tuntutan perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J hari ini.

PAM Jaya Gandeng Polda Metro untuk Mengamankan Pelayanan Operasional
Indonesia
PAM Jaya Gandeng Polda Metro untuk Mengamankan Pelayanan Operasional

Yandri menambahkan, Pamobvit akan melakukan perlindungan terhadap aset-aset vital milik PAM Jaya, serta melakukan perlindungan kepada personel yang melakukan kegiatan di lapangan, serta menertibkan pencurian air.

Larangan Jual Rokok Batangan Cuma Berimbas ke Warung Kecil dan Asongan
Indonesia
Larangan Jual Rokok Batangan Cuma Berimbas ke Warung Kecil dan Asongan

Penjualan rokok ketengan, selama ini hanya terjadi di warung-warung kecil karena adanya kebutuhan riil masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas.

Prabowo Teratas, Anies Geser Posisi Ganjar di Peringkat Ke-2 Survei Pilpres 2024
Indonesia
Prabowo Teratas, Anies Geser Posisi Ganjar di Peringkat Ke-2 Survei Pilpres 2024

Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) menempatkan Prabowo Subianto berada di urutan teratas.

Desmond Sebut Mahkamah Agung Sarang Koruptor
Indonesia
Desmond Sebut Mahkamah Agung Sarang Koruptor

Komisi III DPR RI buka suara menanggapi adanya hakim agung yang kembali terjerat kasus korupsi.

Warga Ende Sambut Kedatangan Presiden Jokowi
Indonesia
Warga Ende Sambut Kedatangan Presiden Jokowi

Pesawat kepresidenan Indonesia membawa orang nomor satu di Indonesia itu dan mendarat di Bandara H Hasan Aroeboesman di Ende.

BLT BBM di Solo Cair 6 September, Dibagikan ke 63 Ribu KPM
Indonesia
BLT BBM di Solo Cair 6 September, Dibagikan ke 63 Ribu KPM

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyerahkan pembagian BLT BBM ke Dinas Sosial (Dinsos) dan Kantor Pos.