Kapolri Diminta Copot Anak Buahnya yang Gunakan UU ITE untuk Kriminalisasi Ketua Presidium IPW Neta S. Pane. (Antaranews Papua)

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta bersikap tegas untuk mengamankan dan menjalankan kebijakannya. Terutama soal konsistensi penerapan UU ITE agar tak disalahgunakan.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, jika ada perwira yang mbalelo dan membangkang dalam menjalankan kebijakan, harus segera dicopot dari jabatannya.

"Sehingga kebijakan Kapolri punya wibawa," ujarnya kepada wartawan, Rabu (24/2).

Baca Juga:

Kabareskrim Komjen Agus Diwanti-wanti Kapolri Soal Kasus FPI

Neta menilai, jika seorang Kombes saja berani membangkang kebijakan Kapolri, bagaimana pula dengan jenderal-jenderal lain.

Sebab itu, wibawa dan marwah kebijakan Kapolri harus dijaga dengan sikap tegas oleh Kapolri sendiri.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Foto: Antara)
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Foto: Antara)

"Kapolri Sigit sudah berkali-kali mengatakan bahwa dalam penerapan UU ITE penyidik agar lebih selektif karena UU ITE bukan alat kriminalisasi," ungkapnya.

Neta mengatakan, bahkan Kapolri menekankan rasa keadilan dalam menggunakan payung hukum Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) harus dikedepankan.

Baca Juga:

Temui Kapolri, Sandiaga Uno Bahas Rencana Membangkitkan Ekonomi

Sebab itu, pihaknya memberi apresiasi pada Kapolri Sigit yang sudah mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2921 tertanggal 19 Februari 2021.

Dalam surat edaran itu, Kapolri menekankan bahwa penyidik perlu mengedepankan upaya preemtif dan preventif dalam memonitor.

Terutama mengedukasi serta memberikan peringatan agar potensi tindak pidana siber di tengah masyarakat dapat dicegah. (Knu)

Baca Juga:

Reaksi Kapolri Tahu Anak Buahnya Berkhianat ke KKB

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Begini Uji Klinik Ivermectin Sebagai Obat COVID-19
Indonesia
Begini Uji Klinik Ivermectin Sebagai Obat COVID-19

Pengamatan obat akan dilakukan 28 hari setelah pasien diberikan obat. Pemberian obat adalah selama lima hari dan akan dilihat keamanan dan khasiat obat pada subyek penelitian.

Deklarasi Jokowi Tiga Periode di NTT Langgar Konstitusi
Indonesia
Deklarasi Jokowi Tiga Periode di NTT Langgar Konstitusi

Deklarasi referendum mendukung Presiden Jokowi kembali memimpin untuk periode ketiga kalinya yang dilakukan warga Nusa Tenggara Timur (NTTI) dinilai melanggar konstitusi.

PKS: Rakyat Dilarang Bepergian, TKA Tiongkok Malah Bebas Masuk
Indonesia
PKS: Rakyat Dilarang Bepergian, TKA Tiongkok Malah Bebas Masuk

Alifudin juga meminta pemerintah membatalkan atau memulangkan TKA China jika tidak sesuai prosesur, dan kami akan panggil pihak terkait agar hal ini tidak menjadi penyebab kembali tingginya kasus covid, kasian Rakyat, kemana mana dilarang, orang asing malah bebas masuk

Konsumsi Masih Lemah, Pertumbuhan Ekonomi Triwulan Pertama Minus 1 Persen
Indonesia
Konsumsi Masih Lemah, Pertumbuhan Ekonomi Triwulan Pertama Minus 1 Persen

Program PEN untuk UMKM dan korporasi juga harus dikaji kembali agar lebih tepat sasaran sehingga dapat mempercepat pertumbuhan perekonomian nasional.

Kasus Asabri, Kejagung Sita Hotel Milik Benny Tjokro di Sukoharjo
Indonesia
Kasus Asabri, Kejagung Sita Hotel Milik Benny Tjokro di Sukoharjo

"Ya benar, ada penyitaan aset berupa bangunan hotel (Hotel Brothers) di Sukoharjo terkait kasus dugaan korupsi Asabri," ujar Tatang, Senin (5/4).

Mendagri Siapkan Sanksi bagi Plt dan Pjs Kepala Daerah yang Tak Netral saat Pilkada
Indonesia
Mendagri Siapkan Sanksi bagi Plt dan Pjs Kepala Daerah yang Tak Netral saat Pilkada

Mantan Kapolri itu tidak segan-segan akan menggunakan instrumen hukum yang ada untuk memberikan sanksi bagi para kepala daerah yang terbukti melanggar.

[HOAKS atau FAKTA]: Virus Corona Ganas dan Mematikan, tapi yang Mati Selalu di RS
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Virus Corona Ganas dan Mematikan, tapi yang Mati Selalu di RS

Postingan yang berupa gambar tersebut terdapat narasi bahwa virus corona ganas dan mematikan, namun korban tewas akibat COVID-19 selalu di rumah sakit.

Pemerintah Diharapkan Segera Vaksinasi COVID-19 Agar Perekonomian Kembali Pulih
Indonesia
Pemerintah Diharapkan Segera Vaksinasi COVID-19 Agar Perekonomian Kembali Pulih

"Dengan adanya vaksin yang mesti segera diimplementasikan maka pemerintah sebaiknya menggodok kembali grand plan nasional Indonesia selama 25 tahun ke depan," kata Bayutami

Pegawai KPK Lengkapi Bukti Judicial Review ke MK
Indonesia
Pegawai KPK Lengkapi Bukti Judicial Review ke MK

Sehingga, putusan MK tersebut dapat dimanfaatkan, berguna, dan tidak sia-sia

Polisi Bakal Tindak Pelaku Kebut-kebutan di Dekat Istana Negara
Indonesia
Polisi Bakal Tindak Pelaku Kebut-kebutan di Dekat Istana Negara

Kawasan Medan Merdeka rupanya kerap dijadikan arena kebut-kebutan para pengendara motor baik berkecapatan sedang hingga tinggi.