Kapolri Copot Kewenangan Penyidikan 1.062 Polsek se-Indonesia Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto: Humas Polri

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan keputusan terkait kepolisian sektor (polsek). Isinya, tidak semua polsek dapat melakukan penyidikan. Total, ada 1.062 polsek di Indonesia yang tidak bisa lagi melakukan penyidikan.

Pencabutan kewenangan penyidikan tertuang dalam Keputusan Kapolri Nomor Kep/613/III/2021 tentang Penunjukan Kepolisian Sektor Hanya untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Daerah Tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan).

Baca Juga:

Kapolri: Jiwa Korsa Tetap Ada

"Polsek yang tidak melakukan penyidikan dalam hal kewenangan dan pelaksanaan tugasnya memedomani Surat Kapolri Nomor B/1092/II/REN.1.3/2021 tanggal 17 Februari 2021 perihal direktif Kapolri tentang kewenangan polsek tertentu," tulis Sigit, mengutip surat yang diteken Kapolri 23 Maret 2021.

Keputusan ini adalah tindak lanjut program prioritas Jenderal Sigit yang disampaikan pada Commander Wish. Bagian dari program prioritas Kapolda pada bidang transformasi serta kegiatan penguatan polsek dan polres sebagai lini terdepan pelayanan Polri.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (tengah) saat memberikan keterangan kepada wartawan seusai meninjau lokasi ledakan bom di Gereja Katedral, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (28/3/2021). (Foto: Antara)
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (tengah) saat memberikan keterangan kepada wartawan seusai meninjau lokasi ledakan bom di Gereja Katedral, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (28/3/2021). (Foto: Antara)

Sekaligus memperhatikan usulan dari polda-polda perihal penunjukan polsek yang hanya untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta tidak melakukan penyidikan.

Ada sejumlah kriteria atau alasan sebuah polsek tidak melakukan penyidikan. Mulai dari jarak tempuhnya dekat dengan polres, ada pula yang karena hanya menerima sedikit laporan polisi dalam setahun.

Dari seluruh polda, tak ada polsek di Polda Metro Jaya yang dinyatakan tidak melakukan penyidikan. Itu berarti semua polsek di Polda Metro Jaya dapat melakukan penyidikan.

Keputusan itu berdasarkan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Knu)

Baca Juga:

Kapolri Ungkap Sosok Pelaku Bom Bunuh Diri di Depan Gereja Katedral Makassar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapolri Diminta Tarik dan Copot Komjen Firli Bahuri
Indonesia
Kapolri Diminta Tarik dan Copot Komjen Firli Bahuri

ICW memiliki sejumlah laporan berkaitan kontroversi yang dibuat oleh Firli

Banjir Bandang di Kota Batu, 1 Orang Meninggal, 21 Rumah Rusak
Indonesia
Banjir Bandang di Kota Batu, 1 Orang Meninggal, 21 Rumah Rusak

Satu orang tercatat menjadi korban meninggal dunia, yang merupakan warga RT 6 RW 4, Dusun Sambong, Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, atas nama Wiji, berjenis kelamin perempuan.

Bahlil Pimpin Kementerian Investasi, Nadiem Diprediksi Digeser Kader Muhammadiyah
Indonesia
Bahlil Pimpin Kementerian Investasi, Nadiem Diprediksi Digeser Kader Muhammadiyah

Posisi Nadiem akan diganti oleh sosok dari Muhammadiyah yang lebih punya kapasitas dan kontribusi terhadap dunia pendidikan nasional.

Selama PPKM Lion Air Larang Penumpang di Bawah 18 Tahun
Indonesia
Selama PPKM Lion Air Larang Penumpang di Bawah 18 Tahun

Maskapai Lion Air Group memperbarui kebijakannya terkait adanya pemberlakuan PPKM.

Kejagung Sita Aset Tambang Batu Bara dan Nikel Milik Heru Hidayat-Benny Tjokro
Indonesia
Kejagung Sita Aset Tambang Batu Bara dan Nikel Milik Heru Hidayat-Benny Tjokro

Penyitaan aset para tersangka ini juga terus dilakukan secara masif

Anies Terbitkan Pergub Mitigasi Perubahan Iklim di Jakarta
Indonesia
Anies Terbitkan Pergub Mitigasi Perubahan Iklim di Jakarta

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengaku serius dalam upaya antisipasi perubahan iklim di ibu kota.

BPIP Ingatkan Panglima TNI Baru Tidak Cukup Hanya Punya Penguasaan Teritorial
Indonesia
BPIP Ingatkan Panglima TNI Baru Tidak Cukup Hanya Punya Penguasaan Teritorial

Selain mempersenjatai diri, tetapi bagaiamana memiliki kemampuan memeprsenjatai diri dengan teknologi tepat guna

Emak-emak Viral Naik Motor Masuk Tol Angke Didenda Rp1,5 Juta
Indonesia
Emak-emak Viral Naik Motor Masuk Tol Angke Didenda Rp1,5 Juta

Seorang emak-emak berinisial B, yang viral masuk tol Angke, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu akhirnya ditangkap polisi.

KPK Ultimatum Pemilik Showroom Mobil Rhys Auto Gallery Rudy Hartono Iskandar
Indonesia
KPK Ultimatum Pemilik Showroom Mobil Rhys Auto Gallery Rudy Hartono Iskandar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudy Hartono Iskandar untuk kooperatif menjalani proses hukum kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul Kelurahan Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur.

Pengamat Yakin Tak Mungkin Ada Kudeta Militer di Indonesia, Ini Alasannya
Berita
Pengamat Yakin Tak Mungkin Ada Kudeta Militer di Indonesia, Ini Alasannya

Pada tanggal 1 Februari, Suu Kyi seharusnya melanjutkan masa jabatan periode kedua