Kapolri Copot Kapolda Sumsel Irjen Eko Indra Heri Mantan Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Eko Indra Heri meminta maaf atas kegaduhan sumbangan Rp 2 triliun dari keluarga almarhum Akidi Tio, Kamis (5/8). ANTARA/M Riezko Bima Elko P

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Listyp Sigit Prabowo mencopot Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Eko Indra Heri. Keputusan tersebut tertuang dalam telegram Kapolri bernomor ST/1701/VIII/KEP/2021 tertanggal Rabu 25 Agustus 2021.

Selepas dicopot dari jabatannya, Eko mendapatkan jabatan baru yakni Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) Polri. Posisi Eko digantikan Irjen Toni Harmanto.

Baca Juga

Penjelasan Mabes Polri soal Isu Pencopotan Kapolda Sumsel

Sementara, Irjen Toni Harmanto yang tadinya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat, posisinya akan diisi oleh Irjen Teddy Minahasa Putra.

Kapolri juga merotasi Kapolda Sulteng Irjen Abdul Rakhman Baso. Ia memasuki masa pensiun. Sedangkan, Kapolda Sulteng nantinya akan diisi oleh Irjen Rudy Sufahriadi.

Selain itu, Kapolri Listyo merotasi posisi lain di lingkup Kapolres dan pamen Polri.

Arsip: Salah seorang anak almarhum Akidi Tio, Heriyati menyatakan akan memberikan bantuan Rp 2 triliun. ANTARA/HO-Pemprov Sumsel
Arsip: Salah seorang anak almarhum Akidi Tio, Heriyati menyatakan akan memberikan bantuan Rp 2 triliun. ANTARA/HO-Pemprov Sumsel

Mutasi terhadap Irjen Eko Indra Heri ini tak lama setelah kasus sumbangan fiktif dari keluarga pengusaha asal Aceh Akidi Tio Rp 2 triliun.

Namun hingga kini uang tersebut tidak ada. Eko juga telah menjalani pemeriksaan yang dilakukan Tim Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Inspektorat Pengawasan Umum dan Tim Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. (Knu)

Baca Juga

Hasil Pemeriksaan Kapolda Sumsel Terkait Sumbangan Akidi Tio Dilaporkan ke Kapolri

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Alasan Pemerintah Tidak Ajukan Revisi UU ITE di Prolegnas 2021
Indonesia
Alasan Pemerintah Tidak Ajukan Revisi UU ITE di Prolegnas 2021

"Kebijakan adalah prolegnas dievaluasi per semester maka lihat perkembangan selanjutnya (rencana memasukkan RUU ITE dalam Prolegnas 2021)," ujar Yasonna.

[HOAKS atau FAKTA]: Kartel Narkoba Lolos, Presiden Duterte Peringatkan Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kartel Narkoba Lolos, Presiden Duterte Peringatkan Jokowi

Beredar di media sosial Facebook sebuah narasi berisi peringatan Presiden Filipina Rodrigo Duterte kepada Presiden Joko Widodo terkait ancaman kartel narkoba internasional.

Polisi Bakal Turun ke Jalan Antisipasi Takbir Keliling
Indonesia
Polisi Bakal Turun ke Jalan Antisipasi Takbir Keliling

Polri di wilayah melakukan sosialisasi kepada masyarakat

KKB Kembali Berulah di Ilaga, Kapolda Papua Minta Warga Batasi Mobilitas
Indonesia
KKB Kembali Berulah di Ilaga, Kapolda Papua Minta Warga Batasi Mobilitas

Satgas Nemangkawi di-backup Brimob dan Satuan Raider TNI AD memburu Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) setelah penembakan seorang ojek bernama Udin di Distrik Ilaga.

PKS Desak Ketua DPRD DKI Bahas Penjualan Saham Bir Delta
Indonesia
PKS Desak Ketua DPRD DKI Bahas Penjualan Saham Bir Delta

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI, Mohammad Arifin mengatakan, dikirimkannya surat ini berdasarkan rencana Gubernur Anies yang ingin melepas saham bir PT Delta.

Luhut Wacanakan Masuk Malioboro Tunjukan Kartu Vaksin
Indonesia
Luhut Wacanakan Masuk Malioboro Tunjukan Kartu Vaksin

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mewacanakan kewajiban vaksinasi COVID-19 sebagai syarat masuk daerah wisata, salah satunya Malioboro.

Cuitan Novel Baswedan Soal Maaher At-Thualibi Bukan Provokasi
Indonesia
Cuitan Novel Baswedan Soal Maaher At-Thualibi Bukan Provokasi

masyarakat agar selektif dalam membuat laporan ke polisi. Jangan sampai setiap pendapat yang berseberangan selalu dibawa ke polisi.

Restrukturisasi dan Sita Aset Jadi Andalan Selamatkan Jiwasraya dan Asabri
Indonesia
Restrukturisasi dan Sita Aset Jadi Andalan Selamatkan Jiwasraya dan Asabri

"Jiwasraya yang dirampok besar-besaran, kami restrukturisasi dan sekarang berhasil merestrukturisasi 94-98 persen," ujar Arya.

Dianggap Kurang Efektif, PPUU DPD Sarankan Bentuk UU SPBE
Indonesia
Dianggap Kurang Efektif, PPUU DPD Sarankan Bentuk UU SPBE

“Tidak maksimalnya SPBE tersebut mungkin disebabkan oleh pengaturan SPBE dalam bentuk Perpres. Regulasi berupa Perpres masih kurang tepat jika dijadikan aturan sebagai acuan implementasi SPBE di Indonesia karena lingkupnya terbatas,” kata Wakil Ketua PPUU DPD Ajbar saat RDPU di Gedung DPD, Jakarta, Rabu (10/11).

13 Calon Penumpang KA di Stasiun Cirebon Positif COVID-19
Indonesia
13 Calon Penumpang KA di Stasiun Cirebon Positif COVID-19

terdapat 13 orang yang dinyatakan positif COVID-19 dan diisolasi terlebih dahulu di ruangan yang telah disediakan sebelum di serahkan ke Satgas Penanganan COVID-19 Kota Cirebon.