Kapolri Cabut Maklumatnya Soal Larangan Unjuk Rasa dan Pernikahan Kapolri Jenderal Idham Azis ungkap pihaknya terus memburu penyebar hoaks terkait Covid-19 (Foto: antaranews)

Merahputih.com - Kapolri Jenderal Idham Azis mencabut maklumat Nomor MAK/2/III/2020 yang diterbitkan pada 19 Maret 2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona atau COVID-19.

Maklumat itu sempat digunakan polisi untuk melakukan sejumlah langkah di lapangan, termasuk patroli menyisir dan membubarkan kerumunan massa selama pandemik COVID-19.

Baca Juga:

Pemkot Solo Klaim Zero Positif COVID-19, 2 Pasien Dinyatakan Sembuh

Maklumat itu juga melarang acara pengumpulan massa termasuk kegiatan olahraga, unjuk rasa, hingga penikahan.

Pencabutan maklumat itu diatur dalam Surat Telegram Rahasia (TR) Kapolri Nomor STR/364/VI/OPS.2./2020 tertanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh As Ops Kapolri Irjen Herry Rudolf Nahak. Maklumat itu dicabut karena grafik angka positif Covid-19 masih terus naik.

“Alasan pencabutan maklumat adalah dalam upaya mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia terkait dengan menjelang penerapan tatanan kehidupan normal yang baru atau new normal di tengah pandemi COVID-19,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam keterangannya, Jumat (26/6).

Pencbutan maklumat Kapolri (@divhumas_polri)

New normal atau adaptasi kebiasaan baru memang akan dan sudah dilakukan di daerah-daerah yang berkategori zona hijau dan zona kuning dalam rangka menghambat penyebaran virus corona.

Meskipun maklumat telah dicabut, dalam telegram Asops itu, ditulis seluruh jajaran kepolisian tetap diingatkan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masih harus tetap dilakukan di daerah-daerah yang masih dalam zona oranye atau zona kategori merah.

Baca Juga:

Antisipasi COVID-19, Menteri Yasonna Teken Kepmen Pembebasan Narapidana

Polisi tetap akan melakukan pengawasan dan pendisiplinan soal penerapan protokol kesehatan pada masyarakat. Polisi juga tetap melakukan edukasi dan sosialisasi pendisiplinan dengan mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif.

Argo menyakinkan jika TNI dan Polri akan tetap berada di 1.800 titik untuk mendisiplinkan masyarakat selama pandemi Covid-19 berlangsung. Tujuannya agar Indonesia bisa menerapkan tatanan kehidupan normal yang baru atau new normal. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Indonesia dan Singapura Bahas Aturan Perjalanan Bisnis
Indonesia
Indonesia dan Singapura Bahas Aturan Perjalanan Bisnis

Kedua Menlu juga sepakat menugaskan tim masing-masing untuk memulai negosiasi pada kesempatan pertama.

Stafsus Jokowi Minta Proses Pencarian dan Penyelamatan Korban Sriwijaya Air Terapkan 3M
Indonesia
Stafsus Jokowi Minta Proses Pencarian dan Penyelamatan Korban Sriwijaya Air Terapkan 3M

Pesawat jenis Boeing 737-500 itu hilang kontak pada posisi 11 mil laut

Bupati Sleman Tetapkan Status Darurat Siaga Bencana & Dana Darurat Rp30 Miliar
Indonesia
Bupati Sleman Tetapkan Status Darurat Siaga Bencana & Dana Darurat Rp30 Miliar

Pemkab pun menyiapkan anggaran dana darurat bencana sekitar Rp30 Miliar.

KPK Dalami Aliran Duit Korupsi PT Dirgantara Indonesia ke Dirut PT PAL
Indonesia
KPK Dalami Aliran Duit Korupsi PT Dirgantara Indonesia ke Dirut PT PAL

KPK sebelumnya menyebut Budiman diduga turut bersama-sama sejumlah mantan petinggi PT Dirgantara Indonesia menerima aliran dana senilai Rp96 miliar.

KPK Sita Dokumen dari Kantor Bupati Labuhan Batu Utara
Indonesia
KPK Sita Dokumen dari Kantor Bupati Labuhan Batu Utara

Penggeledahan ini dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan suap dana perimbangan keuangan daerah.

Polisi Didesak Segera Lanjutkan Kasus Hukum Rizieq Shihab
Indonesia
Polisi Didesak Segera Lanjutkan Kasus Hukum Rizieq Shihab

kepulangan Habib Rizieq diharapkan menjadi momentum untuk menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkannya.

Wartawan Merahputih.com Hilang saat Meliput Demo Tolak UU Cipta Kerja
Indonesia
Wartawan Merahputih.com Hilang saat Meliput Demo Tolak UU Cipta Kerja

Jurnalis MERAHPUTIH.COM atas nama Ponco Sulaksono yang bertugas meliput aksi Demonstrasi Penolakan UU Omnibus Law di kawasan Monas Gambir Jakarta Pusat.

MK Gelar Sidang Uji Materi Pengalihan Program ASABRI ke BPJS TK
Indonesia
MK Gelar Sidang Uji Materi Pengalihan Program ASABRI ke BPJS TK

Agenda sidang yakni mendengarkan Keterangan Pihak Terkait yaitu PT ASABRI, PT Taspen dan BPJS Ketenagakerjaan

Bakal Dibuka, Ini Aturan Main Baru di Tempat Wisata dan Hiburan
Indonesia
Bakal Dibuka, Ini Aturan Main Baru di Tempat Wisata dan Hiburan

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta menyusun pedoman pelayanan pariwisata saat new normal.

Bantu Urai Penumpukan Penumpang KRL, Kereta Bandara Banjir Promo
Indonesia
Bantu Urai Penumpukan Penumpang KRL, Kereta Bandara Banjir Promo

Promo harga tiket itu berlaku di seluruh kanal pembelian