Kapolri Cabut Maklumat COVID-19, Wakil Rakyat Khawatir Ledakan Gelombang 2 Kapolri Jenderal Idham Azis ungkap pihaknya terus memburu penyebar hoaks terkait Covid-19 (Foto: antaranews)

MerahPutih.com - Anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboebakar Alhabsyi menyoroti langkag Kapolri Jenderal Idham Azis yang mencabut maklumatnya tentang penanganan wabah COVID-19 meski pertambahan kasus terus terjadi.

Wakil Rakyat yang duduk Komisi III DPR itu khawatir pencabutan maklumat ini malah membuat pengawasan terhadap warga menjadi kian mengendur yang memicu ledakan kasus gelombang dua di Tanah Air.

Baca Juga:

Kapolri Cabut Maklumatnya Soal Larangan Unjuk Rasa dan Pernikahan

"Protokol kesehatan harus dipatuhi, jaga jarak harus dipertahankan dan kerumunan tetap harus dilarang," kata Aboebakar dalam keterangannya kepada wartawan yang dikutip di Jakarta, Senin (29/6).

Menurut Aboebakar, masih banyak wilayah yang dikategorikan zona merah, bahkan sampai zona hitam. Dia mewanti-wanti dengan pencabutan Maklumat Kapolri tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran COVID-19 tak serta-merta membuat masyarakat berhenti mematuhi protokol kesehatan.

Pencbutan maklumat Kapolri (@divhumas_polri)

Aboebakar beralasan kenyataan di lapangan masih menunjukkan banyak daerah yang masih berada di zona merah. Fakta ini, lanjut dia, tidak bisa dianggap sembarangan karena kunci keberhasilan melawan pesebaran Covid-19 sangat bergantung pada kedisiplinan diri.

"Jangan sampai ada euforia yang dapat membuat second wave dari COVID-19," imbau politikus PKS itu.

Baca Juga:

IPW: Maklumat Kapolri Tak Berwibawa di Mata Kapolsek

Lebih jauh, Aboebakar meminta Polri tetap berkoordinasi dengan para kepala daerah yang sekaligus ketua gugus tugas di daerah masing-masing, meskipun Makmulat Kapolri sudah dicabut.

"Apalagi untuk wilayah zona merah, kita minta Polri terus membantu penyelenggaraan tertib masyarakat," tutup anggota Komisi DPR bidang hukum itu.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan telegram terkait adaptasi kebijakan kenormalan baru (new normal). Telegram itu juga mencabut Maklumat Kapolri tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus Corona (COVID-19). Aturan baru ini tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor STR/364/VI/OPS.2./2020 tanggal 25 Juni 2020. (Knu)

Baca Juga:

Motif Kapolsek Kembangan Sampai Berani Abaikan Maklumat Kapolri

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Debat Perdana Gibran Vs Bagyo Berlangsung Dalam 8 Segmen
Dunia
Debat Perdana Gibran Vs Bagyo Berlangsung Dalam 8 Segmen

Debat akan dilaksanakan di The Sunan Hotel Solo, dengan membatasi 50 orang peserta dan menerapkan protokol sangat ketat.

Pengamat Peringatkan Pemerintah Jokowi jika Ingin Rekonsiliasi dengan Rizieq Cs
Indonesia
Pengamat Peringatkan Pemerintah Jokowi jika Ingin Rekonsiliasi dengan Rizieq Cs

Wacana rekonsiliasi nasional pasca-kepulangan pimpinan FPI Rizieq Shihab menuai sorotan.

 KPK Tahan Bupati Bengkalis Amril Mukminin
Indonesia
KPK Tahan Bupati Bengkalis Amril Mukminin

"Penyidik melakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak 6 Februari 2020 sampai dengan 25 Februari 2020 untuk tersangka AM (Amril Mukminin).

Lion Air Buka Suara Terkait Pengurangan Ribuan Karyawannya
Indonesia
Lion Air Buka Suara Terkait Pengurangan Ribuan Karyawannya

Lion Air Group mengumumkan pengurangan 2.600 tenaga kerja Indonesia dan asing (expatriate).

Polisi Duga 'Motif Balas Dendam' Tak Ada Dalam Penyerangan Novel
Indonesia
Polisi Duga 'Motif Balas Dendam' Tak Ada Dalam Penyerangan Novel

Pemeriksaan dilakukan kepada pelaku untuk mendapati kronologi

Jakarta Nyatakan Siap Siaga Hadapi Banjir
Indonesia
Jakarta Nyatakan Siap Siaga Hadapi Banjir

"Jakarta sendiri kita tau lokasinya ada di dataran rendah dialiri 13 sungai dari pegunungan dan pada saat musim hujan kita akan berhadapan dengan 3 front pada saat bersamaan," kata Anies.

Polri Masih Ragu Larang Mudik Lebaran Saat Wabah Corona, Ini Alasannya!
Indonesia
Polri Masih Ragu Larang Mudik Lebaran Saat Wabah Corona, Ini Alasannya!

Tapi, Korlantas juga sedang menunggu keputusan pemerintah terkait hal ini

ASN DKI Jakarta Dilarang Mudik
Indonesia
ASN DKI Jakarta Dilarang Mudik

kebijakan pelarangan pulang kampung bagi ASN DKI hanya mengikuti anjuran yang telah dikeluarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB ) Tjahjo Kumolo.

Sejumlah Daerah di Indonesia Bakal Alami Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang
Indonesia
Sejumlah Daerah di Indonesia Bakal Alami Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang

Dwikorita juga berpesa kepada masyarakat untuk selalu waspada COVID-19

Polisi Selidiki DNA dan Sidik Jari di Tombol Lift Gedung Kejagung
Indonesia
Polisi Selidiki DNA dan Sidik Jari di Tombol Lift Gedung Kejagung

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri, memeriksa memeriksa DNA dan sidik jari yang terdapat di tombol lift di Gedung Kejaksaan Agung RI.