Kapolri Beberkan Sejumlah Modus Operandi Pelaku Pinjol Ilegal Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (MP/Kanugraha)

Merahputih.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap sejumlah modus operandi pelaku kejahatan finansial teknologi yang perlu diwaspadai masyarakat.

Diantaranya adalah memberikan penawaran kepada calon nasabah dengan persyaratan yang mudah tanpa harus bertemu ataupun bertatap muka.

"Pelaku pinjaman online ilegal memiliki syarat kepada para nasabah untuk mengikuti kebijakan atau ketentuan dalam aplikasi pinjaman online, di mana data nomor kontak dalam ponsel nasabah dapat dibuka oleh pemberi pinjaman," kata Sigit dalam acara penandatanganan pernyataan bersama upaya pemberantasan pinjaman 'online' ilegal secara virtual di Jakarta, Jumat (20/8).

Baca Juga

Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Bunga Dana Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional

Modus operandi lainnya yakni dalam hal penagihan oleh pinjaman online tidak dilakukan dengan tata cara penagihan sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77 POKJ 01/2016 tentang Penyelenggaraan Jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Adanya persyaratan pelaku pinjaman dapat mengakses nomor kontak pada ponsel nasabah apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran, maka pemberi pinjaman melakukan penagihan pada nama-nama yang terdapat dalam kontak ponsel nasabah.

Ilustrasi pinjaman online. Foto: Istimewa

"Kontak dan lokasi kantor penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal ini tidak jelas," beber dia.

Yang paling merugikan adalah peminjam yang sudah membayar pinjaman namun pinjaman tidak dihapus dalam aplikasi dengan alasan tidak masuk dalam sistem.

Baca Juga

MPR Kritik Kemendagri Berikan Data Pribadi Warga ke Pinjol

Sigit mengakui akhir-akhir ini pinjaman online diminati oleh masyarakat, karena memberikan kemudahan akses dan tidak memakan waktu yang lama. Pinjaman online menjembatani masyarakat yang tidak bisa dilayani sektor keuangan formal dengan menawarkan beragam fitur yang menguntungkan konsumen.

"Masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman cukup men-'download' aplikasi atau mengakses 'website' penyedia layanan pinjaman, mengisi data, dan meng-'upladd' dokumen yang dibutuhkan dalam waktu yang relatif cepat," ujar Sigit. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pasien Sembuh Dua Kali Lipat dari Jumlah Pasien Terkonfirmasi COVID-19
Indonesia
Pasien Sembuh Dua Kali Lipat dari Jumlah Pasien Terkonfirmasi COVID-19

Penambahan kasus harian COVID-19 terus terjadi. Jumlah kasus virus Corona COVID-19 bertambah 1.468 kasus pada Sabtu (9/4), sehingga total menjadi 6.031.636. Lalu, kasus sembuh bertambah dua kali lipat pasien positif. Yakni ada 3.865, total sembuh menjadi 5.801.909

Ada Barikade Halau Peserta Reuni 212, Karyawan di Kawasan Monas Wajib Tunjukkan ID
Indonesia
Ada Barikade Halau Peserta Reuni 212, Karyawan di Kawasan Monas Wajib Tunjukkan ID

Jalur protokol yang ditutup meliputi Jalan Merdeka Selatan, Jalan Merdeka Utara, Jalan Merdeka Barat, Jalan Budi Kemuliaan, Jalan Veteran dan Jalan Museum.

Legislator Minta PPKM Darurat Jangan Susahkan Rakyat Kecil
Indonesia
Legislator Minta PPKM Darurat Jangan Susahkan Rakyat Kecil

Kebijakan PPKM yang sudah tepat ini jangan sampai membuat rakyat kecil susah.

Politisi Demokrat Protes Usulan Penundaan Pemilu Oleh Cak Imin
Indonesia
Politisi Demokrat Protes Usulan Penundaan Pemilu Oleh Cak Imin

Anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menolak usulan Cak Imin untuk menunda Pemilu 2024.

Penambahan Pasien Sembuh Dua Kali Lipat Angka Terkonfirmasi Positif COVID-19
Indonesia
Penambahan Pasien Sembuh Dua Kali Lipat Angka Terkonfirmasi Positif COVID-19

Sampai sekarang ada varian baru yang under investigation seperti varian Lambda

NIK Terintegasi dengan NPWP, Warga Bakal Makin Mudah Urus Pajak
Indonesia
NIK Terintegasi dengan NPWP, Warga Bakal Makin Mudah Urus Pajak

Kebijakan pengurusan satu pintu makin meluas. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil bakal mengoperasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

3,6 Persen Siswa Terpapar COVID-19, PTM Di Kota Bandung Akan Diteruskan
Indonesia
3,6 Persen Siswa Terpapar COVID-19, PTM Di Kota Bandung Akan Diteruskan

Pihaknya belum memberikan rekomendasi untuk pemberhentian secara keseluruhan. Tapi kalau 5 persen untuk kasus di sekolah otomatis mereka berhenti.

Sebut NATO Takut Rusia, Presiden Ukraina Tak Sudi Lagi Berlutut Memohon Gabung
Dunia
Sebut NATO Takut Rusia, Presiden Ukraina Tak Sudi Lagi Berlutut Memohon Gabung

Awalnya, Ukraina berkeinginan menjadi anggota NATO, yang menjadi masalah sensitif alasan Rusia melancarkan invasi

Wapres Minta MUI Hati-hati dalam Pendataan Anggota
Indonesia
Wapres Minta MUI Hati-hati dalam Pendataan Anggota

MUI harus lebih waspada dan hati-hati dalam melakukan seleksi dan pendataan terhadap anggota majelis tersebut.

Menpan RB Punya Dasar Hukum Tindak ASN Penerima Bansos
Indonesia
Menpan RB Punya Dasar Hukum Tindak ASN Penerima Bansos

Sanksi agi ASN penerima bansos didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.