Frengky Aruan
MerahPutih.com - Program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka 5 tahun ke depan, yakni swasembada pangan dan makan bergizi gratis, mendapat dukungan penuh dari Polri.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan, langkah pihaknya mendukung program-program tersebut. Di antaranya Polri sudah meneken nota kesepahaman dengan Kementerian Pertanian (Kementan).
"Sesuai dengan apa yang disampaikan bapak presiden dalam gugus strategi transformasi, pangan dan energi dan air merupakan syarat utama dari kemandirian dan kedaulatan sebuah negara," kata Listyo dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11).
Listyo menjelaskan pihaknya sudah membuat program pekarangan pangan bergizi. Dalam program tersebut, Babinkamtibmas sebagai motor dan edukasi sosialisasi tentang produksi pangan di pekarangan.
Baca juga:
Kemudian, lanjut Listyo, program pemanfaatan lahan-lahan yang tidak terpakai. Ia menyebut lahan-lahan tersebut sudah dikelola untuk ditanam jagung, ubi dan membuat kolam ikan.
"Dan hal-hal lain yang bisa kita lakukan termasuk juga ternak dan sebagainya dengan bekerja sama dengan Kementan," ungkapnya.
Polri juga tengah melakukan pengawasan secara ketat soal distribusi pupuk, sarana dan prasarana pertanian serta hasil pangan.
"Karena apabila ini tidak tepat sasaran, tentunya berdampak negatif terhadap perjalanan dari program swasembada tersebut," ungkapnya.
Selain itu, kata dia, Polri juga melakukan rekrutmen khusus terhadap anggota yang memiliki kompetensi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, gizi dan kesehatan masyarakat.
"Ini sebagai upaya kita untuk betul-betul bisa mendukung program tersebut," imbuhnya.
Baca juga:
Rapat Kerja dengan DPR, Kapolri Pamer Sudah Tindak 4 Anggota yang Langgar Netralitas Pilkada
Listyo menambahkan Polri memiliki SMK Bhayangkara yang nanti akan menyediakan kurikulum untuk mendukung program swasembada pangan dan makan bergizi gratis.
Menurut dia, kurikulumnya nanti dirancang untuk memperkuat pendidikan terkait swasembada pangan, makan bergizi gratis serta pendidikan advokasi.
"Kami terus melakukan pengawalan terkait dengan kegiatan perizinan, mempercepat penyelesaian sengketa lahan dan mencegah potensi konflik di sektor energi untuk mendukung program hilirisasi yang dicanangkan oleh pemerintah," tutup Listyo. (Pon)
