Kapolda Papua Minta Aparat Desa Jangan Beri Dana ke KKB Kapolda Papua Irjen Polisi Paulus Waterpauw. ANTARA/Evarianus Supar

Merahputih.com - Polda Papua melarang aparat desa (kampung) di wilayah itu memberikan bantuan atau dukungan pendanaan kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB).

"Saya mengingatkan para kepala kampung agar jangan memberikan anggaran atau dana sedikitpun kepada kelompok-kelompok ini, apapun alasannya. Kami akan tindak tegas," ujar Kapolda Papua Irjen, Paulus Waterpauw di Timika, Sabtu (23/11).

Baca Juga

Melawan Saat Ditangkap, Salah Satu Anggota KKB Dilumpuhkan Polisi

Hal itu dia sampaikan soal beredarnya surat dari KKB yang ditujukan kepada para kepala kampung untuk meminta dukungan pendanaan.

Ilustrasi: Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Foto: net

Kelompok bersenjata yang selama ini sering melakukan serangkaian aksi teror penembakan maupun pembunuhan terhadap aparat dan warga sipil di pedalaman Papua sering menekan semua pihak untuk menggalang dukungan pendanaan.

Baca Juga

KKB Pimpinan Porum Okiman Wenda Takuti Warga Balingga Hingga Mengungsi

Dana-dana tersebut digunakan oleh kelompok bersenjata untuk membeli dan mendapatkan amunisi maupun senjata api, selain melakukan perampasan dari senjata dan amunisi aparat. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Perintahkan Percepat Vaksinasi di Tempat dengan Mobilitas dan Interaksi Tinggi
Indonesia
Jokowi Perintahkan Percepat Vaksinasi di Tempat dengan Mobilitas dan Interaksi Tinggi

Bogor merupakan salah satu wilayah aglomerasi dan penyangga ibu kota Jakarta sehingga tingkat interaksi dan mobilitas penduduknya tinggi.

Lurah di Kota Tangerang Diperintah Awasi Warga Yang Baru Balik Mudik
Indonesia
Lurah di Kota Tangerang Diperintah Awasi Warga Yang Baru Balik Mudik

SIKM wajib dibawa masyarakat yang merupakan pekerja sektor informal maupun non pekerja yang dilengkapi dengan tanda tangan basah atau elektronik dari Lurah domisili.

Warga Jakarta Nilai Keputusan Anies Tarik Rem Darurat Tepat
Indonesia
Warga Jakarta Nilai Keputusan Anies Tarik Rem Darurat Tepat

"Masyarakat perlu memahami tentang ini senada dengan pak Jokowi dahulukan kesehatan baru perekonomian," tuturnya.

PP Korban Terorisme Sudah Diteken, LPSK Ambil Langkah Cepat
Indonesia
PP Korban Terorisme Sudah Diteken, LPSK Ambil Langkah Cepat

Secara umum, materi anyar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi beberapa hal

Seleksi 1 Juta Guru Honor Jadi PPPK Dimulai 2021
Indonesia
Seleksi 1 Juta Guru Honor Jadi PPPK Dimulai 2021

Untuk dapat diangkat menjadi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diperlukan persyaratan tertentu.

Bayaran Hotma Sitompul Berasal dari 'Fee' Bansos Sembako COVID-19?
Indonesia
Bayaran Hotma Sitompul Berasal dari 'Fee' Bansos Sembako COVID-19?

Saat itu Kemensos sedang mengalami masalah hukum

Alasan Pemerintah Tak Perlu Reaktif Tanggapi 'Manuver' Din Syamsuddin Cs
Indonesia
Alasan Pemerintah Tak Perlu Reaktif Tanggapi 'Manuver' Din Syamsuddin Cs

KAMI jangan marah atau alergi jika publik mengkritik langkah mereka

Rizieq Diminta Atur Jadwal Kunjungan, Wagub DKI: Saya Dengar Masih Banyak yang Berkunjung
Indonesia
Rizieq Diminta Atur Jadwal Kunjungan, Wagub DKI: Saya Dengar Masih Banyak yang Berkunjung

Pemprov DKI sendiri tidak melarang pihak Rizieq Shihab dan jajaran FPI untuk hadir atau menggelar kegiatan

KPK Dinilai Tak Usah Ikut Tangani Kasus Djoko Tjandra
Indonesia
KPK Dinilai Tak Usah Ikut Tangani Kasus Djoko Tjandra

Pakar hukum pidana Suparji Ahmad merasa tidak setuju dengan pandangan sejumlah pihak yang menyarankan KPK mengambil alih penanganan kasus Djoko Tjandra dan jaksa Pinangki Sari.

Sekolah Tatap Muka Tidak Diwajibkan
Indonesia
Sekolah Tatap Muka Tidak Diwajibkan

Pembelajaran harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Anak yang sakit tidak diperkenankan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka.