Headline
 Kapolda Papua Bantah Operasi Nemangkawi di Nduga sebagai Operasi Militer Kapolda Papua, Irjen Martuani Sormin (tribratanews)

MerahPutih.Com - Upaya penanganan kelompok kriminal bersenjata di Nduga oleh petugas gabungan Polri dan TNI dituding sebagai operasi militer oleh sejumlah pihak. Petugas kepolisian dan TNI mengklaim hal itu sebagai cara penegakan hukum lantaran masyarakat dan pekerja Istaka Karya kerap diganggu KKB.

Kapoloda Papua Irjen Pol Martuani Sormin kepada awak media menegaskan bahwa tidak ada operasi militer di Kabupaten Nduga. Apa yang sedang dilakukan di Nduga hanyalah operasi Nemangkawi yakni penangkapan terhadap para pelaku penembakan terhadap anggota KKB.

"Operasi Nemangkawi itu digelar setelah aksi penembakan dan pembunuhan yang dilakukan KKB terhadap warga sipil di Kabupaten Nduga, "jelas Irjen Sormin di Jayapura, Jumat (1/3).

Lebih lanjut, Kapolda Papua meminta masyarakat tidak perlu mengungsi atau ketakutan serta percaya informasi yang tidak benar atau hoaks.

Jembatan di Nduga
Lokasi pembantaian 31 pekerja oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Nduga, Papua.(DOKUMEN KEMENTERIAN PUPR)

"Penegakan hukum akan terus dilakukan karena aksi yang dilakukan KKB di kawasan itu bukan saja menyerang warga sipil, tetapi anggota serta menyebabkan terhambatnya pembangunan di kawasan itu, "terang Irjen Pol Sormin.

Ketika ditanya tentang masyarakat yang mengungsi, Kapolda Papua mengatakan, hingga kini belum bisa dipastikan karena angota TNI-Polri tidak diizinkan bertemu dengan mereka yang disebut pengungsi.

"Sampai saat ini anggota TNI-Polri tidak diizinkan bertemu dengan katanya masyarakat pengungsi," tutur Irjen Sormin.

Sebagaimana dilansir Antara, KKB pimpinan Egianus Kogoya selama 2018 melakukan sejumlah aksi penembakan dan pembunuhan terhadap warga sipil di berbagai wilayah di Kabupaten Nduga, termasuk karyawan PT Istaka Karya.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Depan Ribuan Perangkat Desa, Tommy Soeharto Singgung Utang Negara Sebesar Rp5000 Triliun

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Aturan Larangan Mudik Dirombak Lagi, Pengamat: Harusnya Pemerintah Jangan Mencla-Mencle
Indonesia
Gandeng KAI dan KCI, Pemkot Bogor Matangkan Rencana Pembangunan Trem
Indonesia
Gandeng KAI dan KCI, Pemkot Bogor Matangkan Rencana Pembangunan Trem

"Pertemuan dengan PT KAI, membicarakan persiapan penandatangan nota kesepahaman antara Pemerintah Kota Bogor dengan PT KAI, terkait rencana pengoperasian trem," ujarnya

Hasil Rapid Test, 18 Warga DIY Positif COVID-19
Indonesia
Hasil Rapid Test, 18 Warga DIY Positif COVID-19

Pasien yang dinyatakan positif namun tidak mengalami gangguan kesehatan diwajibkan melakukan isolasi mandiri.

Hyundai Liburkan Aktivitas Produksi Setelah Satu Pegawai Positif Corona
Indonesia
Hyundai Liburkan Aktivitas Produksi Setelah Satu Pegawai Positif Corona

Hyundai Motor meliburkan sementara kegiatan produksi satu pabriknya di Kota Ulsan, wilayah tenggara Seoul.

 Kementerian Pertahanan Salurkan Paket Makanan Siap Saji untuk Tenaga Medis
Indonesia
Kementerian Pertahanan Salurkan Paket Makanan Siap Saji untuk Tenaga Medis

Kegiatan ini juga merupakan sarana untuk memberdayakan para Kader Bela Negara dalam melaksanakan aksi bela negara di tengah pandemi COVID-19 ini," kata Trenggono.

Pertambahan Kasus COVID-19 Capai 9.640
Indonesia
Pertambahan Kasus COVID-19 Capai 9.640

Jumlah kasus COVID-19 masih belum dapat dikendalikan hingga Minggu (10/11).

Kata Cacat di UU Cipta Kerja Dinilai Rendahkan Penyandang Disabilitas
Indonesia
Anies Larang Warga Salaman dan Peluk Orang Tua
Indonesia
Anies Larang Warga Salaman dan Peluk Orang Tua

Orang tua adalah sosok yang rentan terpapar COVID-19

Eks Dirkeu PT AP II Merasa Dizalimi karena Utang Eks Dirut PT INTI Dianggap Suap
Indonesia
Eks Dirkeu PT AP II Merasa Dizalimi karena Utang Eks Dirut PT INTI Dianggap Suap

Andra Y Agussalam mengungkapkan bahwa isi pertemuannya dengan eks Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mapangara salah satunya membahas mengenai peminjaman uang.