Kapolda Metro Minta Warga Tak Liburan di Akhir Bulan Ini Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana (kiri) bersama Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdu Rachman di Jakarta Pusat, Selasa (20/10). (ANTARA/Livia Kristianti)

MerahPutih.com - Menjelang libur panjang pada 28-30 Oktober 2020, potensi kenaikan kasus COVID-19 cenderung tinggi. Hal ini karena adanya pergerakan warga untuk berwisata.

Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana menuturkan, dengan ada pelonggaran PSBB, warga diharapkan tidak terlena dengan kondisi tersebut.

Nana mengimbau agar warga tetap menerapkan protokol kesehatan dan menjaga pola hidup sehat dan bersih di tengah pandemi COVID-19.

Baca Juga:

Bamsoet Minta Pemerintah Antisipasi Kenaikan Kasus COVID-19 saat Libur Panjang

"Upaya pencegahanlah yang paling terbaik, dengan mematuhi protokol kesehatan. Selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak," tuturnya kepada awak media yang dikutip Kamis (22/10).

Nana meminta warga DKI Jakarta untuk tidak berpergian ke luar kota. Pasalnya, tingkat penyebaran COVID-19 di Jakarta masih terbilang tinggi.

"Di wilayah hukum Polda Metro Jaya, khususnya DKI, perkembangan penyebaran COVID-19 saya sampaikan masih tinggi. Menurut WHO-pun untuk di Jakarta dan sekitarnya berisiko tinggi," kata Nana.

Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta sudah melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan kembali mengizinkan tempat wisata beroperasi. Oleh karena itu, lebih baik warga berlibur di Jakarta tanpa harus ke luar kota.

Ilustrasi kemacetan di jalur Puncak, Bogor, Jawa Barat. Foto: ANTARA
Ilustrasi kemacetan di jalur Puncak, Bogor, Jawa Barat. Foto: ANTARA

Menurutnya, warga lebih baik menghabiskan waktu liburnya dengan berada di rumah, mengingat penyebaran COVID-19 yang meluas.

Terlebih Pemprov DKI Jakarta kini sudah melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sehingga tempat wisata dibuka dengan sejumlah ketentuan.

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Letjen TNI Doni Monardo mengajak semua komponen untuk terus belajar dari libur panjang sebelumnya.

“Memang kita harus belajar banyak dari apa yang telah terjadi pada masa selama pandemi ini, ada banyak misteri yang belum terungkap, ada banyak teka-teki yang juga masih belum terjawab,” ucapnya.

Doni mengatakan, semua pihak harus mau belajar dari apa yang terjadi pada masa-masa sebelumnya.

Pertama saat Idulfitri. Pemerintah dengan tegas dan mengajak semua komponen untuk bisa menahan diri, guna bisa bersabar agar tidak mudik, agar tidak pulang ke kampung dulu.

“Alhamdulillah setelah lebaran Idulfitri kasus yang terjadi tidak mengalami peningkatan yang cukup signifikan, walaupun ada peningkatan,” katanya.

Baca Juga:

Libur Panjang, Masyarakat Tidak Berangkat di 28 Oktober

Selanjutnya pada akhir Juli yakni peringatan Iduladha. Namun, kata Doni, di sini mulai ada pelonggaran dan upaya-upaya bersama untuk mengingatkan masyarakat agar bisa mematuhi protokol kesehatan tidak sekencang saat Idulfitri.

“Kemudian dilanjutkan liburan 17 Agustus dan juga libur panjang bersama pada minggu ketiga akhir Agustus. Apa yang terjadi? Kasus mengalami peningkatan pada akhir Agustus dan juga awal September,” tutur jenderal TNI bintang tiga ini.

Sampai akhirnya, kata Doni, Gubernur DKI Anies mengumumkan kekhawatiran pemerintah DKI atas kenaikan kasus termasuk jumlah bed occupancy rate (BOR) ICU di rumah sakit Jakarta yang diperkirakan akan penuh pada 17 September yang akan datang. Termasuk juga mengubah kebijakan dari PSBB transisi kembali ke PSBB yang ketat.

“Nah, apa yang disampaikan Pak Gubernur bukanlah tanpa alasan. Data-data yang dikumpulkan oleh Dinas Kesehatan DKI menunjukkan tren peningkatan kasus positif COVID-19, termasuk juga keterbatasan ruang ICU di sejumlah rumah sakit di Jakarta,” jelas mantan Danjen Kopasuss ini. (Knu)

Baca Juga:

Korlantas Polri Antisipasi Lonjakan Kendaraan saat Libur Panjang Akhir Oktober

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bawaslu Dukung Rencana Facebook Buka Data Dana Calon Kepala Daerah
Indonesia
Bawaslu Dukung Rencana Facebook Buka Data Dana Calon Kepala Daerah

"Memang dalam Pilkada tidak mengenal berapa pembatasan dana yang dipakai untuk iklan, tetapi itu bisa menjadi bagian untuk akuntabilitas saat pelaporan dana kampanye," tegasnya.

 Napi Asimilasi Kembali Berulah, Yasonna: Mereka Akan Menyesal
Indonesia
Napi Asimilasi Kembali Berulah, Yasonna: Mereka Akan Menyesal

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengaku kesal atas perbuatan sejumlah narapidana yang mendapat program asimilasi dan integrasi

Bakal Didemo PA 212, Begini Respons KPK
Indonesia
Bakal Didemo PA 212, Begini Respons KPK

Penanganan kasus korupsi di lembaga antirasuah tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun.

Pemprov DKI Resmi Tunda Formula E
Indonesia
Pemprov DKI Resmi Tunda Formula E

Hal itu diketahui dari selembaran Surat Pemberitahuan dengan Nomor 117/-1.857.73.

Malaysia Wajibkan Tes Swab ke Pekerja Asing
Dunia
Malaysia Wajibkan Tes Swab ke Pekerja Asing

Pemerintah Malaysia mewajibkan tes swab bagi pekerja warga negara asing untuk mengurangi resiko penularan COVID-19.

Anies: 61 Tenaga Medis di Jakarta Terpapar COVID-19
Indonesia
Anies: 61 Tenaga Medis di Jakarta Terpapar COVID-19

Sementara itu, hingga Sabtu (28/3) pagi, jumlah positif corona di Jakarta kini mencapai 603 kasus

Dua Pelaku Pembakaran Truk Satpol PP Sukoharjo Diamankan Polisi
Indonesia
Dua Pelaku Pembakaran Truk Satpol PP Sukoharjo Diamankan Polisi

Dua orang diduga pelaku kasus pembakaran truk Satpol PP, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo, Jawa Tengah diamankan Polres Sukoharjo.

Afsel Nyatakan Penularan Lokal Pertama Virus Corona
Dunia
Afsel Nyatakan Penularan Lokal Pertama Virus Corona

Afrika Selatan mengonfirmasi laporan kasus pertama penularan lokal virus corona (COVID-19), pada Kamis (12/3).

KKP Hentikan Sementara Penerbitan Surat Ekspor Benur
Indonesia
KKP Hentikan Sementara Penerbitan Surat Ekspor Benur

KKP menghentikan sementara penerbitan surat penetapan waktu pengeluaran (SPWP) terkait ekspor benih lobster atau benur.