Kapolda Metro Diminta Usut Tuntas Mafia Kasus yang Seret Sesjamdatun Chaerul Amir Kapolda Metro Jaya Fadil Imran di Polda Metro Jaya, Senin (12/4). Foto: MP/Kanu

MerahPutih.com - Perkara dugaan mafia kasus yang menyerat Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Sesjamdatun) Chaerul Amir perlu dilakukan pengembangan. Aparat harus tegas menindaklanjuti kasus penipuan modus penangguhan penahanan ini.

"Jika ada perbuatan yang terbukti memenuhi unsur pertanggungjawaban yang lain, maka tentunya sanksi tidak sekadar pencopotan," kata Pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad di Jakarta, Minggu (2/5).

Baca Juga

Jaksa Agung Copot Sekretaris JAM-Datun Kejagung

Suparji mengatakan pihak-pihak lain yang terlibat dalam masalah itu perlu diungkap. Namun, lanjutnya, jika tidak ditemukan perbuatan yang memenuhi unsur untuk diterapkan sanski lain, maka pencopotan dari jabatan struktural sudah proposional.

Hanya saja dalam pemeriksaan terbukti pelanggaran etik penyalahgunaan wewenang pada Sesjamdatun. Apalagi Natalia Rusli saat diperiksa di ruang Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) sudah mengakui menerima Rp550 juta dari Korban SK untuk penangguhan penahanan.

Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Sesjamdatun) Chaerul Amir

Sudah sepantasnya penyidik Keamanan Negara (Kamneg) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya segera memproses Natalia Rusli untuk memberi efek jera.

"Sangat memalukan aparat penegak hukum oknum lawyer dan jaksa yang justru malah mencelakakan korban. Kejaksaan sudah tegas dan menjatuhkan hukuman kepada Sesjamdatun. Kepolisian tunggu apalagi? Kapolda segera perintahkan penyidik agar segera tangkap dan tahan Oknum-oknum yang terlibat. Sangat memalukan Negara Indonesia," tegasnya

Sementara itu, kepala Humas dan media, LQ Indonesia Lawfirm, Sugi menuturkan sudah seharusnya pihak Polda Metro Jaya segera usut kasus dugaan penipuan ini Jangan cuma Sesjamdatun yang dikenakan hukuman etik.

"Natalia Rusli ini biangnya yang memiliki niat dan kesengajaan menipu korban SK." ujarnya

Dalam melancarkan aksi dugaan penipuannya itu, Natalia Rusli mencatut nama Kapolri, Jaksa Agung, Jampidum, kejati Jatim dan bahkan Kapolda Metro Jaya. Untuk membuktikan bahwa aparat kepolisian bersih, diharapkan Polda Metro Jaya dibawah Subdit Kamneg segera merampungkan proaes pemeriksaan dan menetapkan Natalia Rusli sebagai Tersangka dugaan penipuan agar bisa di proses ke pengadilan.

"Jangan biarkan Natalia Rusli merusak nama institusi Kepolisian. Institusi Kejaksaan saja langsung bertindak tegas, diharapkan kepolisian dapat tegas dan segera memproses kedua aduan' LP # 1860 /IV/ YAN 2.5 /2021/ SPKT PMJ Tanggal 7 April 2021dan LP No 1671/ III/ YAN 2.5/2021 SPKT PMJ Tanggal 26 Maret 2021." ujar LQ Indonesia Lawfirm, Jaka Maulana. (Asp)

Baca Juga

Kapolri Diminta Usut Penipuan Bermodus Penangguhan Penahanan

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Malam Ini Debat Pilwakot, KPU Wajibkan Gibran dan Bagyo Pakai Masker
Indonesia
Malam Ini Debat Pilwakot, KPU Wajibkan Gibran dan Bagyo Pakai Masker

"Sesuai kesepakatan dan komitmen bersama kedua paslon harus memakai masker saat debat. Mereka enggak pakai face shield tidak masalah," kata Nurul

Nyaris 50 Orang yang Kontak dengan Menag Dites Swab, Begini Hasilnya
Indonesia
Nyaris 50 Orang yang Kontak dengan Menag Dites Swab, Begini Hasilnya

Tracing dan swab juga dilakukan untuk sejumlah pejabat Kanwil Kemenag NTB dan UIN Mataram

Saat Presiden Jokowi Kecewa Pada Kebijakan PPKM
Indonesia
Saat Presiden Jokowi Kecewa Pada Kebijakan PPKM

Selama 20 hari pelaksanaan PPKM ada penambahan kasus 241.596 atau setiap harinya 12 ribu kasus tambahan.

Jasa Marga Gandeng BUMD DKI Kembangkan Proyek TOD TMII
Indonesia
Jasa Marga Gandeng BUMD DKI Kembangkan Proyek TOD TMII

Rencananya, pengembangan TOD TMII ini diperuntukkan bagi hotel, retail, auditorium, dan sentra klinik

Kapitra Ampera Tuding Aksi 1310 Hanya Tunggangi Isu UU Cipta Kerja
Indonesia
Kapitra Ampera Tuding Aksi 1310 Hanya Tunggangi Isu UU Cipta Kerja

Padahal sejatinya, agenda utamanya adalah menolak RUU HIP.

Anies Targetkan 1,3 Juta Anak Jakarta Divaksin COVID-19
Indonesia
Anies Targetkan 1,3 Juta Anak Jakarta Divaksin COVID-19

Pemprov DKI Jakarta menargetkan lebih dari 1 juta anak berumur 12 - 17 tahun mendapat vaksinasi COVID-19 jenis Sinovac.

Amnesty International Indonesia Nilai UU Cipta Kerja Tidak Progresif
Indonesia
Amnesty International Indonesia Nilai UU Cipta Kerja Tidak Progresif

"UU Cipta Kerja ini sangat tidak progresif dan melanggar prinsip non-retrogresi yang basicly ini dalam konteks pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya," kata Ary

Eks Pejabat Kemensos Akui Ditarget Juliari Kumpulkan Fee Bansos Rp35 Miliar
Indonesia
Eks Pejabat Kemensos Akui Ditarget Juliari Kumpulkan Fee Bansos Rp35 Miliar

Eks Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso mengakui ditarget oleh bekas Mensos Juliari P Batubara untuk mengumpulkan fee dari para pengusaha penggarap proyek bansos sebanyak Rp 35 miliar.

Ridwan Kamil Wacanakan Pengetatan Bandung Raya, Kakorlantas Berikan Dukungan
Indonesia
Ridwan Kamil Wacanakan Pengetatan Bandung Raya, Kakorlantas Berikan Dukungan

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mewacanakan pengetatan kawasan Bandung Raya akibat tingginya kasus COVID-19.

Polisi Bongkar Pabrik Tembakau Gorila Beromzet Ratusan Juta
Indonesia
Polisi Bongkar Pabrik Tembakau Gorila Beromzet Ratusan Juta

Polisi menangkap empat tersangka dalam kasus peredaran gelap narkotika jenis tembakau sintetis atau tembakau gorila, di wilayah Kabupaten Tangerang dan Jakarta.