Kapolda Metro Diminta Tindak Makelar Kasus yang Diduga Libatkan Anak Buahnya Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane. Foto: MP/Kanu

MerahPutih.com - Kasus Budianto menunjukkan bahwa di lingkungan Polda Metro Jaya, khususnya di Polres Jakarta Selatan masih bebas berkeliaran para makelar kasus (Markus).

Kapolda Metro Jaya harus memerintahkan Propam segera menuntaskan kasus Budianto ini secara Promoter (Profesional, Modern, dan Terpercaya), dengan cara menangkap dan memeriksa markus A yang sempat diungkapkan Budianto saat diperiksa Propam.

Baca Juga

Soal Kasus Pemerasan Oknum Polisi, Informasi IPW Diduga Hoaks

Indonesia Police Watch (IPW) menilai keberadaan markus ini, seperti yang diungkap Budianto tidak bisa dibiarkan dan berkembang biak, karena sangat merusak semangat Promoter yang sudah dibangun Kapolri.

“Kapolda Metro Jaya perlu memerintahkan Propam untuk segera kembali memeriksa Kasat Serse Polres Jaksel, Budianto, dan markus A. Sehingga bisa diketahui seperti apa hubungan markus A dengan Kasat Serse dan siapa saja perwira di Polres Jaksel khususnya, dan Polda Metro Jaya umumnya yang menjadi jaringan markus A,” kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/1).

IPW sengaja fitnah oknum polisi untuk naik jabatan
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane (MerahPutih/Rizki Fitrianto)

Selain itu, lanjut Neta, Kapolda Metro Jaya perlu mengevaluasi kinerja Kapolres Jaksel yang kurang mengontrol kinerja anak buahnya hingga markus bisa bergentayangan di lingkungan kerjanya.

Baca Juga

IPW Bantah Sebar Hoaks Kasus Pemerasan Eks Kasat Reskrim Polres Jaksel

Neta menambahkan, seperti pengakuan Budianto, markus A ini menjanjikan bisa menyelesaikan kasusnya.

“Bagaimana pun pengakuan Budi ini tidak bisa dibiarkan, Kapolda Metro Jaya harus mengusutnya dengan tuntas agar kinerja Polda Metro Jaya benar benar Promoter,” kata Neta.

Sebelumnya, Budianto Tahapary sudah mengirimkan surat kepada Kapolda Metro Jaya, dengan No: 009/PPKH_PID.B/XII/2019 tgl 16 Desember 2019 tentang Permohonan Perlindungan dan Kepastian Hukum.

Percakapan IPW dengan Budianto, Foto: MP/Kanu
Percakapan WA Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dengan Budianto yang melaporkan pemerasan oleh mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Andi Sinjaya Ghalib. Foto: MP/Kanu

Surat tersebut diterima Korsepri Kapolda Metro Jaya. Dalam point C suratnya, Budianto menjelaskan bahwa Kasatserse Dr Andi Sinjaya SH SIK MH pada Senin (24/8) saat berjumpa di Coffee Club Pasific Place meminta nominal rupiah yang sangat fantastis besarnya, yaitu sebesar Rp 1 miliar. Namun saat diperiksa Propam, Budianto mengatakan, yang meminta uang kepadanya bukan Kasat Reskrim tapi markus A.

eberadaan Markus ini juga diungkapkan Budianto saat diperiksa Propam. Dari penuturan Budianto ini terungkap bahwa markus ternyata masih bergentayangan di wilayah hukum Polda Metro Jaya, khususnya di Polres Jaksel.

Baca Juga

Kasus Pemerasan AKBP Andi Sinjaya Tak Terbukti, IPW Dituntut Minta Maaf

IPW menilai keberadaan markus ini tidak boleh dibiarkan dan harus dibersihkan, dengan cara ditangkap dan diperiksa Propam, untuk kemudian diperiksa Reserse agar diproses hukum ke pengadilan. Tujuannya kinerja Polda Metro Jaya bisa benar benar Promoter.

Percakapan WA Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dengan Budianto yang melaporkan pemerasan oleh mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Andi Sinjaya Ghalib
Percakapan WA Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dengan Budianto yang melaporkan pemerasan oleh mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Andi Sinjaya Ghalib

Jika Kapolda Metro Jaya membiarkannya sama artinya konsep Promoter Kapolri dikangkangi oleh bawahannya. (Knu)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo Positif COVID-19
Indonesia
Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo Positif COVID-19

Purnomo terpapar COVID-19 dalam kondisi sehat atau orang tanpa gejala (OTG).

KAMI Dipersilakan Kritik Pemerintah Tapi Disertai Data Akurat
Indonesia
KAMI Dipersilakan Kritik Pemerintah Tapi Disertai Data Akurat

"Jika melakukan kritik, sebaiknya kritiknya konstruktif, disertai data-data yang akurat dan solusi penyelesaian masalah. Ini lebih baik daripada sekadar menyalahkan dan mencari kesalahan,” terangnya.

DPR Nilai PSBB Masa Transisi DKI Jadi Contoh Penanganan COVID-19 Secara Terukur
Indonesia
DPR Nilai PSBB Masa Transisi DKI Jadi Contoh Penanganan COVID-19 Secara Terukur

"Hasil dari berbagai indikator tadi adalah tetap memperpanjang PSBB dengan pelonggaran di beberapa aktivitas dengan protokol ketat," tutur Kurniasih

DPR Apresiasi Kinerja Yasonna Bawa Buronan Dari Serbia
Indonesia
DPR Apresiasi Kinerja Yasonna Bawa Buronan Dari Serbia

Lembaga penegak hukum dapat menyelesaikan proses peradilan terhadap Maria Pauline Lumowa dan menuntaskan kasus ini secara menyeluruh.

Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Perbaiki Surat Izin Formula E
Indonesia
Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Perbaiki Surat Izin Formula E

"Saya sebagai pimpinan tidak menolak adanya Formula E. Saya pun menyetujui anggaran revitalisasi untuk dioptimalkan secara baik," kata Prasetyo

Jokowi Jadi Salah Satu Pemimpin Muslim Dunia Berpengaruh 2021, Ini Respon PKB
Indonesia
Jokowi Jadi Salah Satu Pemimpin Muslim Dunia Berpengaruh 2021, Ini Respon PKB

Kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi menunjukkan sikap yang mendukung toleransi

Novel Baswedan tidak Hadiri Sidang Perdana Kasusnya
Indonesia
Novel Baswedan tidak Hadiri Sidang Perdana Kasusnya

"Kita pantau betul apakah persidangan jalan atau pengadilan ini penuh dengan tekanan," kata Saor

Yusril Dianggap Berikan Alternatif Solusi COVID-19
Indonesia
Yusril Dianggap Berikan Alternatif Solusi COVID-19

Beberapa kali, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) menyampaikan kritik pedas kepada pemerintah karena dianggap terlambat dalam menangani COVID-19.

Rakyat Pikirkan Pandemi, RUU HIP Dinilai Tidak Punya Urgensi
Indonesia
Rakyat Pikirkan Pandemi, RUU HIP Dinilai Tidak Punya Urgensi

Disaat situasi seperti ini, publik malah dikejutkan dengan rencana pembahasan RUU HIP yang kurang bersentuhan langsung dengan apa yang dihadapi masyarakat.

Pilkada Serentak 2020 Ujian Kepemimpinan dan Keberpihakan AHY
Indonesia
Pilkada Serentak 2020 Ujian Kepemimpinan dan Keberpihakan AHY

Demokrat jangan menjadi partai yang gagal karena tidak mampu menciptakan kader yang siap memimpin