Kapolda Metro dan Dandim Jakarta Pusat Datangi Pasar Atom Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana mendatangi Pasar Atom di Sawah Besar, Jakarta Pusat. (Foto: MP/Kanugrahan)

MerahPutih.com - Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana mendatangi Pasar Atom di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ia ingin melihat langsung protokol kesehatan dan penerapannya di lokasi tersebut.

Nana didampingi sejumlah pejabat Polda Metro Jaya dan TNI. Ada Dandim 0501/JP BS Kolonel (Inf) Luqman Arief, Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Heribertus Ompusunggu dan Kapolsek Sawah Besar Kompol Eliantoro Jalmaf.

Baca Juga:

Anies Klaim Pasar di DKI Sudah Relatif Aman dari COVID-19

Nana terlihat mendatangi satu per satu kios dan lapak pedagang yang buka. Yang tak menggunakan masker langsung dimintanya memakai.

Beberapa pedagang memang mengeluhkan sepinya penjualan selama COVID-19 ini.

"Sepi, Pak. Belakangan ini memang pembeli lagi jaga jarak dan enggan datang ke pasar," kata salah satu pedagang, Senin (27/7).

Nana meminta mereka untuk tetap semangat berjualan dan ikuti aturan anjuran pemerintah agar penderita COVID bisa menurun.

"Kalau sudah berhasil (menekan laju pertambahan kasus ( dan masyarakat bisa menerapkan protokol kesehatan, saya yakin bakal pulih kembali," kata Nana.

Nana yang mengenakan masker ini mengakui pasar merupakan salah satu klaster pertambahan pasien yang positif COVID-19.

"Kami melihat Pasar Atom ini untuk masalah penerapan penempatan alat protokol kesehatan sudah cukup baik. Tadi ada pengecekan disinfektan, suhu tubuh, kanalisasi bagi para penjual maupun pengunjung," jelas Nana.

 Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana mendatangi Pasar Atom di Sawah Besar, Jakarta Pusat. (Foto: MP/Kanugrahan)
Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana mendatangi Pasar Atom di Sawah Besar, Jakarta Pusat. (Foto: MP/Kanugrahan)

Nana juga mengechek kesiapan personel di sana.

"Ada 60 personel setiap hari di sini. Mereka melakukan pengawasan protokol kesehatan. Tugasnya mengingatkan masyarakat sadar diri dan disiplin protokol kesehatan," ungkap Nana.

"Selain imbauan, sosialisasi dan edukasi juga ada teguran kepada masyarakat yang tak patuh," terang Nana.

Terkait adanya laju penambaham kasus tak henti di Jakarta, Nana menegaskan personel pengawasan di lapangan bakal diperkuat.

Saat ini, ada 5 ribu personel TNI dan Polri yang dikerahkan untuk menyadarkan masyarakat dalam bentuk pengamanan dan pengawasan.

"Khususnya di lokasi keramaian seperti Pasar , Terminal dan Stasiun," jelas Nana.

Ia meminta kepada setiap pedagang untuk mentaati aturan yang ada mengingat potensi penyebaran virus yang besar.

"Sekarang masih PSBB transisi menuji adaptasi kebiasan baru. Kami minta masyarakat tetap disiplin dan jaga kesehatan," ungkap Nana.

Sementara itu, Dandim 0501/JP BS Kolonel (Inf) Luqman Arief memastikan TNI bakal terus disiagakan menjaga protokol kesehatan warga.

"Kami akan pantau dan minta masyarakat disiplin untuk menekan angka penyebaran COVID ini," terang Luqman.

Baca Juga:

Jalani Tes Usap, Enam dari 159 Pedagang Pasar Pramuka Positif COVID-19

Sebelumnya, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) melaporkan per Sabtu (25/7/2020) sebanyak 1.251 pedagang terkonfirmasi positif COVID-19. Kasus penularan pedagang tertinggi berada di DKI Jakarta.

Adapun secara total, pedagang yang terinfeksi virus corona berasal 211 pasar di 89 kabupaten/kota dari 27 provinsi. Sementara, di DKI Jakarta sebanyak 317 pedagang dari 47 pasar positif Covid-19.

DKI Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah kasus tertinggi di Indonesia.

Beberapa pasar yang terbilang cukup tinggi penambahan kasusnya, yakni Pasar Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dengan temuan 70 kasus dan Pasar Kramatjati, Jakarta Timur, dengan 49 kasus.

Ikappi pun meminta pemerintah daerah lebih serius mencegah penularan virus corona di pasar tradisional karena hingga hari ini penularan COVID-19 kepada para pedagang masih tinggi. (Knu)

Baca Juga:

Lagi, Tiongkok Tutup Pasar Ikan Setelah Ditemukan Kasus Baru Corona

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Terapkan WFO 25 Persen
Indonesia
KPK Terapkan WFO 25 Persen

KPK menerapkan sistem 25 persen pegawai bekerja dari kantor atau work from office (WFO).

MAKI Sebut Penegak Hukum Bisa Proses Wakil Ketua KPK Lili Pintauli
Indonesia
MAKI Sebut Penegak Hukum Bisa Proses Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

"Bukan delik aduan, jadi tanpa ada laporan penegak hukum bisa proses," kata Boyamin saat dikonfirmasi, Selasa (31/8).

Mabes TNI Bantah Terlibat 'Proyek' Vaksin Nusantara
Indonesia
Mabes TNI Bantah Terlibat 'Proyek' Vaksin Nusantara

Dukungan yang akan diberikan TNI, baru akan dilakukan jika penelitiannya telah memenuhi kriteria

Sungai Bengawan Solo Meluap, Banjir Terjang 3 Wilayah Soloraya
Indonesia
Sungai Bengawan Solo Meluap, Banjir Terjang 3 Wilayah Soloraya

Curah hujan tinggi di wilayah hulu Gunung Merapi, Gunung Merbabu, dan Gunung Lawu membuat Sungai Bengawan Solo naik dan menyebabkan banjir, Kamis (4/2).

Terbang dari Aceh ke Jakarta, Pesawat Batik Air Tiba-tiba Mendarat Darurat di Kualanamu
Indonesia
Terbang dari Aceh ke Jakarta, Pesawat Batik Air Tiba-tiba Mendarat Darurat di Kualanamu

Pesawat Batik Air yang terbang dari Aceh menuju Jakarta mendarat darurat di Bandara Kualanamu, Sumatera Utara.

KPK Geledah Ruangan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin
Indonesia
KPK Geledah Ruangan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin

Dalam kasus tersebut, nama Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin disebut dalam konstruksi perkara

Komandan Jaga Lapas Tangerang dan Sejumlah Anak Buahnya Diperiksa Polisi
Indonesia
Komandan Jaga Lapas Tangerang dan Sejumlah Anak Buahnya Diperiksa Polisi

Polisi memeriksa 20 saksi untuk mengungkap penyebab kebakaran yang terjadi di Lapas Tangerang, Rabu (8/9) dini hari kemarin.

Ratusan Anggota FPI Diduga Tersandung Pelanggaran Hukum, Salah Satunya Terorisme
Indonesia
Eks Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup
Indonesia
Eks Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

"Menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap Harry Prasetyo," kata Jaksa Yanuar Utomo

PKS Tegaskan Reformasi Perpajakan Harus Menjunjung Prinsip Keadilan
Indonesia
PKS Tegaskan Reformasi Perpajakan Harus Menjunjung Prinsip Keadilan

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan reformasi perpajakan untuk mengejar pemenuhan target tahun 2022.