Kapolda Metro Beri 'Ruang' Komnas HAM Investigasi Kematian Enam Pengawal Rizieq Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran (kiri) dan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (tengah) di Kantor Komnas HAM (MP/Kanugraha)

Merahputih.com - Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran berjanji akan transparan memberikan informasi kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengenai peristiwa tewasnya enam pengawal pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Pemeriksaan terhadap Fadil untuk mendalami simpang siur informasi mengenai kematian enam laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek pada Senin (7/12) pukul 00.30 WIB lalu. Karena menimbulkan dua versi kronologi antara Polri dan FPI.

Baca Juga:

Penahanan Rizieq Shihab Jadi Kado Bagi Rakyat Indonesia

“Polda Metro Jaya akan transparan dan memberikan ruang kepada komnas HAM, agar hasil investigasi ini menjadi akuntabel di mata publik,” ujar Fadil kepada wartawan, Senin (14/12).

Menurut Fadil, kedatangannya memenuhi panggilan Komnas HAM untuk meyakini ke masyarakat bahwa dirinya taat hukum. Masyarakat juga dimingta taat hukum jika terdapat panggilan dari aparat.

Kapolda Metro Jaya Fadil Imran saat mendatangi ke Komnas HAM. (Foto: MP/Kanugrahan)

“Saya taat hukum, hari ini saya dipanggil saya datang. Saya datang sendiri nggak pakai di antar banyak-banyak orang,” cetus Fadil.

Fadil memastikan, pihaknya akan memberikan fakta yang terjadi di lapangan terkait bentrokan anggota Polri dengan laskar FPI.

Baca Juga:

Obok-Obok TKP Penembakan Laskar FPI, Komnas HAM Klaim Temukan Fakta Baru

Dia menegaskan, mendukung langkah Komnas HAM untuk melakukan investigasi terkait peristiwa tersebut.

“Kami mau menyajikan fakta, kami tidak mau membangun narasi dan itu akan kami support kepada semuanya,” tegas Fadil. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Akibat COVID-19, Terminal Kampung Rambutan Lengang
Indonesia
Akibat COVID-19, Terminal Kampung Rambutan Lengang

Penumpang yang masuk ke dalam terminal melalui pintu tersebut terlebih dahulu dicek menggunakan alat pengukur suhu tubuh

Ada Kepentingan Parpol di Balik Dukungan kepada Gibran dan Bobby di Pilkada 2020?
Indonesia
Ada Kepentingan Parpol di Balik Dukungan kepada Gibran dan Bobby di Pilkada 2020?

"Bisa saja diantara partai saling memberikan dukungan pada daerah yang memang satu partai membutuhkan partai yang lain," imbuh dia

Kemendes akan Cek Oknum di Balik Skandal Surat Stafsus Andi Taufan
Indonesia
Kemendes akan Cek Oknum di Balik Skandal Surat Stafsus Andi Taufan

"Saya tanya konsukuensinya, konsukuensinya mereka diminta menanggung biaya pelatihan itu," kata Budi

Wagub DKI: 75 Persen Nakes Telah Disuntik Vaksin COVID-19
Indonesia
Wagub DKI: 75 Persen Nakes Telah Disuntik Vaksin COVID-19

Pemprov DKI Jakarta menyebut sampai hari ini sudah sekitar 75 persen dari 122.379 tenaga kesehatan yang disuntik vaksin COVID-19 dosis pertama dan kedua.

Mabes Polri Selidiki Senpi Milik Terduga Teroris ZA
Indonesia
Mabes Polri Selidiki Senpi Milik Terduga Teroris ZA

"Yang jelas ini masih didalami masalah senjatanya," ujar Rusdi dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (1/4).

Larangan Polisi Tilang SIM Diperpanjang Sampai 31 Agustus
Indonesia
Larangan Polisi Tilang SIM Diperpanjang Sampai 31 Agustus

Lantaran membludaknya pemohon memperpanjang SIM di wilayah hukum Polda Metro Jaya dan wilayah lain di Indonesia.

JHL Group Tak Pernah Kendor Beri Bantuan untuk Tenaga Medis
Indonesia
JHL Group Tak Pernah Kendor Beri Bantuan untuk Tenaga Medis

Menurut Jerry, bantuan ini merupakan bentuk kepedulian JHL Group untuk semua tenaga medis yang masih terus bekerja

100 Dokter Wafat Akibat COVID-19 Bukti Pemerintah Lemah Tangani Corona
Indonesia
100 Dokter Wafat Akibat COVID-19 Bukti Pemerintah Lemah Tangani Corona

Menurutnya, bertambahnya angka kematian tenaga medis tersebut merupakan konsekuensi dari model penanganan COVID-19 oleh pemerintah yang lemah dalam memprioritaskan aspek kesehatan.

Kubu AHY Tantang Anak Buah Moeldoko Buktikan Bukti Baru Kasus Hambalang
Indonesia
Kubu AHY Tantang Anak Buah Moeldoko Buktikan Bukti Baru Kasus Hambalang

"Silakan jika para penegak hukum ingin membuka kasus ini kembali," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra

Pemerintah Segera Satukan Bank Syariah
Indonesia
Pemerintah Segera Satukan Bank Syariah

Saat ini, bank syariah yang dikelola diantaranya Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BTN Syariah dan BNI Syariah.