Kapok Kalah di MK, Fadli Zon: People Power Sah dan Konstitusional Prabowo memeluk Sandi sebelum acara simposium kecurangan Pilpres 2019 di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (14/5) (Divisi Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandi)

MerahPutih.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Gerindra Fadli Zon memastikan kubu Prabowo-Sandi tidak akan membawa laporan dugaan kecurangan pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) berkaca pada pengalaman gugatan mereka saat Pilpres 2014 silam.

"Pengalaman mengajukan ke MK pada 2014 dengan sejumlah bukti kecurangan yang begitu besar berkontainer-kontainer waktu itu saksinya memang kita bagi tugas ada dari PKS, tapi tidak ada satu box pun yang dibuka MK," kata Fadli di Jakarta, Rabu (15/5).

MK
Mahkamah Konstitusi (MK). (ANT)

Fadli menegaskan upaya hukum ke MK merupakan langkah yang sia-sia. Petinggi Gerindra itu juga tidak membantah terkait adanya kemungkinan menggunakan kekuatan People Power menolak hasil Pilpres 2019.

Hanya saja, Fadli membantah jika people power tersebut diartikan sebagai makar. Dia menekankan People Power merupakan gerakan yang sah secara konstitusional.

Fadli Zon
Politikus Gerindra Fadli Zon. (MP/Asropih)

"People power itu bukan makar, people power adalah suatu yang sah dan konstitusional. Kalau ada yang mengatakan people power itu makar itu bodoh sekali orang itu pasti enggak ngerti bahasa inggris," tutup politikus yang kini duduk sebagai Wakil Ketua DPR RI itu. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BMKG Minta Warga Jatim Waspada Tanah Longsor dan Banjir Bandang
Indonesia
BMKG Minta Warga Jatim Waspada Tanah Longsor dan Banjir Bandang

BMKG mengimbau masyarakat untuk menghindari lereng dan berada di lembah sungai apabila terjadi hujan

Demokrat Sebut PPN Sembako dan Pendidikan Kebijakan Kejam
Indonesia
Demokrat Sebut PPN Sembako dan Pendidikan Kebijakan Kejam

Pemerintah berencana mengerek pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen dari sebelumnya 10 persen. Salah satunya skema PPN yang bakal diterapkan terhadap sembilan bahan pokok.

Di Jakarta, Kini Ada 106 RS Rujukan COVID-19
Indonesia
Di Jakarta, Kini Ada 106 RS Rujukan COVID-19

Sementara itu, ada penambahan 12.156 kasus dalam 24 jam terakhir. Dengan demikian, hingga saat ini pemerintah mencatat ada 1.147.010 kasus COVID-19 di Tanah Air,

Akhiri Polemik Kombinasi Obat COVID-19 Versi Unair
Indonesia
Akhiri Polemik Kombinasi Obat COVID-19 Versi Unair

"Ini wujud ikhtiar nyata yang seharusnya patut kita banggakan bersama,” kata Said

Kawasan Kumuh di Bodebek Belum Tertangani Capai 822.46 Hektar
Indonesia
Kawasan Kumuh di Bodebek Belum Tertangani Capai 822.46 Hektar

Pada Tahun Anggaran 2020 Program KOTAKU dilaksanakan di 364 kelurahan di seluruh Indonesia, dengan anggaran Rp429,5 miliar yang akan menyerap 12.979 tenaga kerja.

Diplomasi Vaksin COVID-19 Ala Indonesia
Indonesia
Diplomasi Vaksin COVID-19 Ala Indonesia

"Perang melawan covid-19 masih jauh dari selesai, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi dampak sosial-ekonominya," kata Menlu Retno.

Kasus Kenaikan COVID-19 di Jateng Meroket Dua Kali Lipat
Indonesia
Kasus Kenaikan COVID-19 di Jateng Meroket Dua Kali Lipat

Wiku merinci peningkatan kasus ini paling banyak terjadi di Jawa Tengah yang meroket dua kali lipat dari pekan sebelumnya.

Pemilih Pemula Rentan Disuap Calon Kepala Daerah
Indonesia
Pemilih Pemula Rentan Disuap Calon Kepala Daerah

Menurut Dewi, salah satu penyebab pemilih pemula menjadi sasaran politik uang adalah kurangnya pemahaman terhadap pendidikan politik sejak dini.

Terapkan Hukuman Kontroversial Pelanggar PSBB, Pemprov DKI Dinilai Tak Serius
Indonesia
Terapkan Hukuman Kontroversial Pelanggar PSBB, Pemprov DKI Dinilai Tak Serius

Penerapan masuk peti mati dapat disimpulkan main-main dan terkesan Pemprov tidak tegas.

Di Tengah Pandemi, UU ITE Bikin Tambah Kesusahan Masyarakat
Indonesia
Di Tengah Pandemi, UU ITE Bikin Tambah Kesusahan Masyarakat

Rencana merevisi UU ITE menuai dukungan. Pasalnya, aturan itu selama ini dianggap mengekang hak warga untuk menyampaikan kritik.