Kapal Feri Tabrak Dermaga di Merak, DPR Minta Kemhub Evaluasi Seluruh Armada untuk Mudik Lebaran

Frengky AruanFrengky Aruan - Senin, 17 Maret 2025
Kapal Feri Tabrak Dermaga di Merak, DPR Minta Kemhub Evaluasi Seluruh Armada untuk Mudik Lebaran

Kondisi jembatan bergerak usai ditabrak kapal di Dermaga VI Pelabuhan Merak, Banten, Senin, (17/3/2025). (ANTARA/HO-ASDP)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, merespons insiden Kapal Feri KMP Portlink III milik PT ASDP Indonesia yang menabrak dermaga di Pelabuhan Merak, Banten, Senin (17/3).

Ia meminta Kementerian Perhubungan (Kemhub) untuk segera melakukan evaluasi serta mempersiapkan seluruh aspek kelaikan operasional atau inspeksi keselamatan menjelang arus mudik Lebaran 2025.

"Dalam rapat kerja sebelumnya, kita sudah mengingatkan agar Kemhub mempersiapkan kelancaran mudik Lebaran, termasuk memastikan kelaikan operasional," ujar Danang Wicaksana dalam keterangannya Senin (17/3).

Legislator Gerindra ini menegaskan bahwa insiden seperti ini harus menjadi peringatan serius bagi seluruh pihak terkait.

Ia menyampaikan keselamatan dan kelancaran arus transportasi, khususnya jalur penyeberangan Merak-Bakauheni, harus menjadi prioritas utama mengingat tingginya volume penumpang saat musim mudik.

Baca juga:

DPR Tekankan Koordinasi Lintas Sektor untuk Mudik Lebaran yang Aman dan Nyaman

"Kemhub harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh armada yang beroperasi serta memastikan kesiapan infrastruktur pelabuhan guna meminimalisir masalah teknis," tambahnya.

Selain itu, Danang juga mendorong pihak PT ASDP Indonesia untuk meningkatkan standar operasional prosedur (SOP) keselamatan, termasuk peningkatan keterampilan awak kapal dalam menangani situasi darurat.

Hingga berita ini diturunkan, pihak berwenang masih melakukan investigasi lebih lanjut terkait penyebab kecelakaan ini. Tidak ada laporan korban jiwa, namun insiden ini menyebabkan sejumlah kerugian materil.

Pihak ASDP dan Kementerian Perhubungan diharapkan segera mengambil langkah konkret guna memastikan keamanan dan kenyamanan penumpang menjelang puncak arus mudik Lebaran 2025. (Pon)

#Komisi V DPR #Arus Mudik #Pelabuhan #Pelabuhan Bakauheni #Pelabuhan Merak Banten #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Bagikan