Kanwil DJP Jawa Tengah II Sita Aset Tujuh Penunggak Pajak Rp 2,7 Miliar

Dwi AstariniDwi Astarini - Sabtu, 31 Agustus 2024
Kanwil DJP Jawa Tengah II Sita Aset Tujuh Penunggak Pajak Rp 2,7 Miliar

Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah II, Kantor menyita aset penunggak pajak, Jumat (30/8). (Foto: Merahputih.com/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - DIREKTORAT Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah II, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta menyita aset tujuh penunggak pajak di Solo. Hal itu dilakukan sebagai upaya pencairan piutang pajak dalam rangka mengamankan penerimaan negara.

Kepala KPP Pratama Surakarta Herry Wirawan mengatakan penyitaan tersebut tetap dilakukan di tengah momentum pilkada sebagai wujud komitmen KPP Pratama Surakarta dalam melaksanakan amanah undang-undang, khususnya terkait dengan penegakan hukum di bidang perpajakan.

“Ini merupakan bagian program Pekan Sita agar wajib pajak bisa memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak,” kata Herry, Jumat (30/8).

Dia mengatakan berdasarkan data dari JSPN KPP Pratama Surakarta, aset milik ketujuh penunggak pajak yang menjadi objek sita antara lain berupa lima unit mobil, dua unit truk, dan satu unit sepeda motor. Untuk total nilai taksiran sebesar Rp 722 juta sebagai jaminan atas tunggakan pajak sebesar Rp 2,7 miliar.

Baca juga:

Perbanyak Kelas Menengah, Pemerintah Tambah Kuota Kredit Rumah dan Subsidi Pajak



“Tunggakan pajak tujuh wajib pajak sebesar Rp 2,7 miliar. Penyitaan ini dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata dia.

KPP Pratama Surakarta, kata dia, senantiasa mengedepankan tindakan persuasif, terhadap wajib pajak yang tidak memiliki iktikad baik untuk melunasi utang pajaknya, dilakukan serangkaian penagihan aktif. Mulai penerbitan surat teguran, penyampaian surat paksa, sampai akhirnya penyitaan dilakukan.

“Dengan dilakukannya tindakan penyitaan, aset milik wajib pajak berada dalam penguasaan negara sebagai jaminan pelunasan utang pajak,” ucap dia.

Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan KPP Pratama Surakarta Bayu Hariadi menambahkan, apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajak beserta biaya penagihan pajak sampai dengan jangka waktu sesuai undang-undang, akan dilanjutkan dengan lelang atas barang sitaan.

“Kegiatan penyitaan aset penunggak pajak, selain sebagai upaya pencairan piutang pajak, dalam pelaksanaannya merupakan langkah strategis DJP dalam upaya penegakan hukum di bidang perpajakan. Ini juga memberikan rasa keadilan, sekaligus memberikan deterrent effect bagi para penunggak pajak,” pungkasnya.(Ismail/Jawa Tengah)

Baca juga:

Cara Pemerintah Cari Pemasukan 2025 Rp 2.189 Triliun Dari Pajak

#Solo #Pajak
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Dwi Astarini

Editor, jurnalis, dan profesional komunikasi bilingual (Indonesia–Inggris) dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di industri media, jurnalistik, dan pengembangan konten. Telah bekerja di berbagai media nasional dan proyek editorial, membantu menghasilkan, menyunting, serta mengelola konten yang informatif, akurat, dan relevan bagi publik. Lulusan Sastra Inggris Universitas Udayana yang kini berfokus pada penyuntingan berita dan feature, pengembangan narasi, serta memastikan setiap konten memenuhi standar jurnalistik yang tinggi. Perjalanan karier meliputi hampir satu dekade di Media Indonesia dan terlibat sebagai editor freelance untuk berbagai publikasi, termasuk proyek buku foto jurnalistik bersama Galeri Foto Jurnalistik ANTARA (GFJA).
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Polresta Klaten Bongkar Penyalahgunaan BBM Bersubsidi, Rugikan Negara Rp 1,3 Miliar
Pengungkapan kasus barang bersubsidi pemerintah dan pertambangan minerba tersebut selama kurun waktu satu bulan.
Dwi Astarini - Minggu, 15 November 2026
Polresta Klaten Bongkar Penyalahgunaan BBM Bersubsidi, Rugikan Negara Rp 1,3 Miliar
Indonesia
Siap Siap Nih! Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Bakal Direvisi di 2027
PTKP merupakan batasan jumlah penghasilan wajib pajak (WP) orang pribadi yang dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan (PPh Pasal 21).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 November 2026
Siap Siap Nih! Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Bakal Direvisi di 2027
Indonesia
Rampung pada Hari Pahlawan, Rumah Brigjen Slamet Riyadi Kini Dibuka Jadi Destinasi Wisata Edukasi
Rumah masa kecil Brigjen Slamet Riyadi di Solo rampung direvitalisasi pada Hari Pahlawan 2026. Pemkot Solo mendorongnya menjadi wisata edukasi sejarah.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Rampung pada Hari Pahlawan, Rumah Brigjen Slamet Riyadi Kini Dibuka Jadi Destinasi Wisata Edukasi
Indonesia
Walkot Solo Cek Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi, Siapkan SE Larang Eceran dan Tindak Tegas
Ada dugaan pembelian Pertalite menggunakan kendaraan dengan tangki modifikasi untuk menampung BBM dalam jumlah besar.
Dwi Astarini - Senin, 09 November 2026
Walkot Solo Cek Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi, Siapkan SE Larang Eceran dan Tindak Tegas
Indonesia
Wapres Gibran Dijadwalkan Hadir, Dhaup Ageng di Pura Mangkunegaran akan Dijaga Ratusan Personel Gabungan
Sebanyak 316 personel disiapkan untuk mengamankan Dhaup Ageng di Pura Mangkunegaran pada 7–8 November 2026. Gibran dijadwalkan hadir.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 05 November 2026
Wapres Gibran Dijadwalkan Hadir, Dhaup Ageng di Pura Mangkunegaran akan Dijaga Ratusan Personel Gabungan
Indonesia
PAM Jaya Masuk Daftar Pembayar Pajak Terbesar, ini Kontribusinya bagi Negara
PAM Jaya meraih penghargaan sebagai pembayar pajak terbesar di Jakarta Pusat. Hal itu memberikan kontribusi bagi negara.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
PAM Jaya Masuk Daftar Pembayar Pajak Terbesar, ini Kontribusinya bagi Negara
Indonesia
DPRD Bongkar Tunggakan Sewa Stadion Manahan Rp 3,21 Miliar, Manajemen Persis Janji Lunasi
Akumulasi tunggakan beserta denda yang harus diselesaikan manajemen Persis mencapai Rp 3,21 miliar sejak 2024 sampai per 13 Oktober 2026.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPRD Bongkar Tunggakan Sewa Stadion Manahan Rp 3,21 Miliar, Manajemen Persis Janji Lunasi
Indonesia
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Pemerintah agar mengkaji ulang penerapan pajak terhadap pembalut, dan menyarankan optimalisasi sumber penerimaan pajak dari kelompok ekonomi yang mapan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Indonesia
Putar Film Nasional, Pramono Beri Potongan Pajak 50 Persen
Pramono berharap Jakarta bisa menjadi kota sinema seperti Busan yang merupakan kota sinema di Korea Selatan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Oktober 2026
Putar Film Nasional, Pramono Beri Potongan Pajak 50 Persen
Indonesia
Kemenkeu Beri Keringan Buat Lunasi Pokok Utang Pajak
Penyempurnaan kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat pelunasan pokok utang pajak yang masih tertunda serta memperkuat kepatuhan sukarela wajib pajak.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Oktober 2026
Kemenkeu Beri Keringan Buat Lunasi Pokok Utang Pajak
Bagikan