Kanwil DJP Jateng Sita Aset Penunggak Pajak Rp 58,7 Miliar

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Selasa, 03 September 2024
Kanwil DJP Jateng Sita Aset Penunggak Pajak Rp 58,7 Miliar

Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah II menyita aset penunggak pajak, Selasa (3/9). (Dok.Kanwil DJP Jawa Tengah II)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah II kembali melakukan penertiban wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak di wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KKP) Soloraya. Total terdapat 14 wajib pajak yang kedapatan menunggak pajak dengan total Rp 58,7 miliar.

Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (PPIP) Kanwil DJP Jawa Tengah II, Sri Mulyono, mengatakan pihaknya kembali melakukan sita aset bagi wajib pajak penunggak pajak.

“KPP Pratama Klaten, kami menyita satu penunggak pajak berupa satu unit mobil dengan nilai taksiran Rp 75 juta sebagai jaminan atas tunggakan pajak sebesar Rp 686 juta,” kata Sri, Selasa (3/8).

Dikatakannya, KKP Klaten nilai total aset yang disita mencapai Rp 42,3 miliar. Di KPP Madya Surakarta, ada dua penunggak pajak berupa dua unit kendaraan bermotor dengan nilai taksiran Rp 525 juta sebagai jaminan atas tunggakan pajak sebesar Rp 808 juta.

Baca juga:

Cara Pemerintah Cari Pemasukan 2025 Rp 2.189 Triliun Dari Pajak

“KPP Pratama Surakarta, total ada tujuh penunggak pajak berupa lima unit mobil, dua unit truk, dan satu sepeda motor dengan nilai taksiran Rp 722 juta sebagai jaminan atas tunggakan pajak sebesar Rp 2,7 miliar,” katanya.

Kemudian di KPP Pratama Boyolali, satu penunggak pajak berupa satu unit sepeda motor disita dengan nilai taksiran Rp 15 juta sebagai jaminan atas tunggakan pajak sebesar Rp 14 juta.

“Wilayah KPP Pratama Karanganyar, satu penunggak pajak berupa satu unit mobil dengan nilai taksiran Rp 200 juta sebagai jaminan atas tunggakan pajak sebesar Rp 36 juta,” katanya.

Untuk wilayah KPP Pratama Sukoharjo, terdapat penunggak pajak berupa dua mobil dan empat bidang tanah. "Dengan nilai taksiran Rp 38,5 miliar sebagai jaminan atas tunggakan pajak sebesar Rp 56 miliar," tandas Sri. (Ismail/Jawa Tengah)

#Pajak #Solo #Sanksi Pajak
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Wisnu Cipto

Jurnalis dan penulis profesional selama dua dekade di industri media, mulai dari koran, televisi, hingga konten digital. Lulusan FISIP UI terlatih merangkai kata-kata terkait isu sosial-budaya-politik-hukum secara akurat dan relevan bagi pembaca, dengan kiblat kode etik jurnalistik dan verifikasi-verifikasi-verifikasi ... Pemegang sertifikasi kompetensi dari Lembaga Pers Dr.Soetomo (LPDS), yang coba terus belajar berkarya dengan 'hati'.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Polresta Klaten Bongkar Penyalahgunaan BBM Bersubsidi, Rugikan Negara Rp 1,3 Miliar
Pengungkapan kasus barang bersubsidi pemerintah dan pertambangan minerba tersebut selama kurun waktu satu bulan.
Dwi Astarini - Minggu, 15 November 2026
Polresta Klaten Bongkar Penyalahgunaan BBM Bersubsidi, Rugikan Negara Rp 1,3 Miliar
Indonesia
Siap Siap Nih! Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Bakal Direvisi di 2027
PTKP merupakan batasan jumlah penghasilan wajib pajak (WP) orang pribadi yang dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan (PPh Pasal 21).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 November 2026
Siap Siap Nih! Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Bakal Direvisi di 2027
Indonesia
Rampung pada Hari Pahlawan, Rumah Brigjen Slamet Riyadi Kini Dibuka Jadi Destinasi Wisata Edukasi
Rumah masa kecil Brigjen Slamet Riyadi di Solo rampung direvitalisasi pada Hari Pahlawan 2026. Pemkot Solo mendorongnya menjadi wisata edukasi sejarah.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Rampung pada Hari Pahlawan, Rumah Brigjen Slamet Riyadi Kini Dibuka Jadi Destinasi Wisata Edukasi
Indonesia
Walkot Solo Cek Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi, Siapkan SE Larang Eceran dan Tindak Tegas
Ada dugaan pembelian Pertalite menggunakan kendaraan dengan tangki modifikasi untuk menampung BBM dalam jumlah besar.
Dwi Astarini - Senin, 09 November 2026
Walkot Solo Cek Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi, Siapkan SE Larang Eceran dan Tindak Tegas
Indonesia
Wapres Gibran Dijadwalkan Hadir, Dhaup Ageng di Pura Mangkunegaran akan Dijaga Ratusan Personel Gabungan
Sebanyak 316 personel disiapkan untuk mengamankan Dhaup Ageng di Pura Mangkunegaran pada 7–8 November 2026. Gibran dijadwalkan hadir.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 05 November 2026
Wapres Gibran Dijadwalkan Hadir, Dhaup Ageng di Pura Mangkunegaran akan Dijaga Ratusan Personel Gabungan
Indonesia
PAM Jaya Masuk Daftar Pembayar Pajak Terbesar, ini Kontribusinya bagi Negara
PAM Jaya meraih penghargaan sebagai pembayar pajak terbesar di Jakarta Pusat. Hal itu memberikan kontribusi bagi negara.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
PAM Jaya Masuk Daftar Pembayar Pajak Terbesar, ini Kontribusinya bagi Negara
Indonesia
DPRD Bongkar Tunggakan Sewa Stadion Manahan Rp 3,21 Miliar, Manajemen Persis Janji Lunasi
Akumulasi tunggakan beserta denda yang harus diselesaikan manajemen Persis mencapai Rp 3,21 miliar sejak 2024 sampai per 13 Oktober 2026.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPRD Bongkar Tunggakan Sewa Stadion Manahan Rp 3,21 Miliar, Manajemen Persis Janji Lunasi
Indonesia
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Pemerintah agar mengkaji ulang penerapan pajak terhadap pembalut, dan menyarankan optimalisasi sumber penerimaan pajak dari kelompok ekonomi yang mapan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Indonesia
Putar Film Nasional, Pramono Beri Potongan Pajak 50 Persen
Pramono berharap Jakarta bisa menjadi kota sinema seperti Busan yang merupakan kota sinema di Korea Selatan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Oktober 2026
Putar Film Nasional, Pramono Beri Potongan Pajak 50 Persen
Indonesia
Kemenkeu Beri Keringan Buat Lunasi Pokok Utang Pajak
Penyempurnaan kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat pelunasan pokok utang pajak yang masih tertunda serta memperkuat kepatuhan sukarela wajib pajak.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Oktober 2026
Kemenkeu Beri Keringan Buat Lunasi Pokok Utang Pajak
Bagikan