Kantor Swasta Mulai Terapkan Denda Karyawan Tak Bermasker Rp250 Ribu Ilustrasi masker (Foto: Pixabay/nastya_gepp)

MerahPutih.com - Sedikitnya dua kantor perusahaan swasta di Kota Surabaya, Jawa Timur, mulai menerapkan sanksi denda Rp250 ribu bagi karyawan yang melanggar protokol kesehatan (prokes) yaitu tidak memakai masker.

Juru Bicara Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Surabaya Febriadhitya Prajatara mengapresiasi kebijakan Kantor Graha Bukopin Jalan Panglima Sudirman dan Kantor Sinar Mas Land Plaza Jalan Pemuda, Surabaya yang menerapkan sanksi tegas bagi pelanggar prokes.

Baca Juga:

Tak Sembarang Masker Bisa Cegah Penularan Virus Corona!

"Jadi, mereka membuat peraturan sendiri, dan itu saya kira sangat bagus," kata Febriadhitya, saat dikonfirmasi soal penerapan sanksi di Surabaya, Kamis (28/1).

Menurut dia, timnya terus melakukan asesmen atau penilaian risiko penularan COVID-19 di berbagai perkantoran, baik perkantoran pemerintahan maupun swasta.

Asesmen ini untuk melihat langsung pelaksanaan prokes sesuai dengan Perwali Nomor 67 Tahun 2020 dan menerapkan aturan dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Jannah saat memproduksi masker transparan. (Foto: Net/IST)

Febriadhitya mengatakan total hingga saat ini sudah ada 135 perkantoran baik swasta maupun pemerintah yang sudah dilakukan asesmen oleh Satgas COVID-19 Surabaya. Terakhir asesmen dilakukan di Kantor Graha Bukopin dan Sinar Mas Land Plaza pada Rabu (27/1).

"Secara keseluruhan protokol kesehatannya sudah bagus," ujar Febriadhitya, dilansir Antara.

Ada beberapa poin dalam asesmen yakni mulai ketersediaan cairan pembersih tangan, tempat cuci tangan, satgas mandiri, sirkulasi udara, penataan tempat duduk, hingga kapasitas pegawai yang bekerja di rumah atau work from home (WFH) 75 persen, pegawai bekerja di kantor atau work from office (WFO) 25 persen sesuai dengan aturan PPKM dan beberapa aturan lainnya.

Setelah kantor tersebut menjalani asesmen, maka nantinya akan diberikan surat rekomendasi oleh Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Surabaya. Terutama terkait dengan beberapa protokol kesehatan yang mungkin harus diperbaiki dan disempurnakan.

"Nanti teman-teman satgas yang akan memberi rekomendasi ini," tutup jubir yang juga Kabag Humas Pemkot Surabaya itu. (*)

Baca Juga:

Tiga Masker Konyol yang Dipakai Guna Menangkal Corona

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jhoni Allen Ikut Rapat di DPR, Demokrat Tunggu SK Pemecatan dari Jokowi
Indonesia
Jhoni Allen Ikut Rapat di DPR, Demokrat Tunggu SK Pemecatan dari Jokowi

"Karena yang berhak memberhentikan anggota DPR RI secara resmi adalah Presiden RI, berdasarkan permintaan parpol asalnya," ucapnya.

Lima Lifter Indonesia Dipastikan Berlaga di Olimpiade 2020 Tokyo
Olahraga
Lima Lifter Indonesia Dipastikan Berlaga di Olimpiade 2020 Tokyo

Tetapi, daftar peringkat yang telah dirilis tersebut belum final hingga seluruh proses antidoping selesai.

Imba Demo di Depan Kedubes Prancis, TransJakarta Lakukan Modifikasi Rute
Indonesia
Edhy Prabowo Arahkan Stafsus Bantu Perusahaan Tertentu Dapat Izin Ekspor Benur
Indonesia
Edhy Prabowo Arahkan Stafsus Bantu Perusahaan Tertentu Dapat Izin Ekspor Benur

Dalam perkara ini, Suharjito didakwa menyuap Menteri Keluatan dan Perikanan Edhy Prabowo

Kepatuhan Protokol Kesehatan Terendah Terjadi di Wilayah Permukiman
Indonesia
Kepatuhan Protokol Kesehatan Terendah Terjadi di Wilayah Permukiman

Satgas COVID-19 melaporkan bahwa lokasi kerumunan dengan kepatuhan terendah terhadap protokol kesehatan(prokes) berada di wilayah permukiman.

[Hoaks atau Fakta]: Aparat Apel Persiapan Lockdown Jakarta
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Aparat Apel Persiapan Lockdown Jakarta

Apel yang bertempat di Monas tersebut juga dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta yang menyebut kondisi Jakarta saat ini semakin mengkhawatirkan.

Sindir Blusukan Risma, PKS: Menteri Skala Kebijakannya Nasional Bukan Hanya Jakarta
Indonesia
Sindir Blusukan Risma, PKS: Menteri Skala Kebijakannya Nasional Bukan Hanya Jakarta

Menurut Suhaimi, Menteri Risma seharusnya jangan hanya fokus mengatasi gelandangan di ibu kota. Pasalnya jabatan menteri ruang lingkupnya nasional bukan saja Jakarta.

2 Juta Data COVID-19 Belum Dientry, Ini Klaim Kemenko Maritim dan Investasi
Indonesia
2 Juta Data COVID-19 Belum Dientry, Ini Klaim Kemenko Maritim dan Investasi

"Bukan ada kasus positif yang ditutupi dan yang ditakutkan terjadi lonjakan rasa-rasanya tidak akan terjadi,” ujar Jodi," ujar Jodi.

Korban Longsor dan Banjir di Ciganjur Butuh Bantuan Pakaian
Indonesia
Korban Longsor dan Banjir di Ciganjur Butuh Bantuan Pakaian

"Baju, makanan sudah ada semua, tinggal pakaian dalam yang susah," kata Tati

Jokowi Saksikan Cak Lontong Hingga Bimbim Slank Divaksinasi
Indonesia
Jokowi Saksikan Cak Lontong Hingga Bimbim Slank Divaksinasi

Jokowi berharap dengan semakin banyak masyarakat yang divaksin juga dapat menurunkan penyebaran COVID-19