Kantor Ormas Pemuda Pancasila dan FBR Disegel Konferensi pers terkait penyegelan kantor ormas Pemuda Pancasila dan Forum Betawi Rempug (FBR). (Foto: MP/Kanugrahan)

MerahPutih.com - Ormas Pemuda Pancasila dan Forum Betawi Rempug (FBR) tengah menuai sorotan.

Teranyar, Polres Metro Jakarta Pusat melakukan penyegelan terhadap kantor ormas Pemuda Pancasila dan juga Forum Betawi Rempug di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat.

Penyitaan dilakukan karena kedua ormas tersebut dugaan melakukan penguasaan lahan secara ilegal.

Baca Juga:

Polresta Surakarta Janji Tindak Ormas Sweeping Atribut Natal dan Konvoi

Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Setyo Koes Heriyanto menerangkan, kasus ini berawal dari laporan yang diajukan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

"Laporan soal aset milik negara eks BPPN yang terkait kasus BLBI juga, telah dikuasai tanpa hak oleh ormas, yaitu PP," ujar Setyo di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (13/12).

Setyo menjelaskan, pihak LMAN sudah sempat melakukan negosiasi dengan pihak PP agar aset dikembalikan.

Namun setelah dilakukan negosiasi sebanyak dua kali, pihak PP enggan menyerahkan aset tersebut.

Pihak LMAN kemudian melaporkan hal tersebut ke kepolisan dan langsung ditindaklanjuti.

"Kami sama-sama dengan LMAN dan dipandu oleh tiga pilar telah mengamankan bangunan tersebut, dan sekarang bangunan tersebut telah kami segel dan kami pasang police line untuk diproses lebih lanjut," kata Setyo.

Baca Juga:

Hindari Bentrok Warga, Ormas PP Minta Negara Tangani Kesejahteraan Sosial

Dua tempat berikutnya, Setyo mengatakan dikuasai oleh FBR. Ormas tersebut menguasai lahan seluas 13 ribu meter persegi dan 12 ribu meter persegi yang merupakan milik PT Oceania.

Di lahan itu, ormas FBR telah membangun lapangan futsal, badminton, dan beberapa kios untuk disewakan kepada masyarakat.

"Kami temukan bahwa ada satu petak kios yang sudah disewakan dengan tarif Rp 3 juta per tahun," kata Setyo.

Tindakan tersebut dinilai ilegal karena tanah tersebut merupakan milik PT Oceania.

Setyo mengatakan, ormas Pemuda Pancasila dan FBR yang menguasai ketiga lahan secara ilegal itu dijerat dengan Pasal 385 Juncto 167 KUHP.

Setyo mengatakan, sampai saat ini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan polisi masih mencari pihak yang bertanggung jawab atas kasus ini. (Knu)

Baca Juga:

Reaksi Satgas Soal Informasi 80 Persen Penduduk Indonesia Terinfeksi Varian Delta

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sidang Tahunan MPR Digelar dengan Pengaman dan Prokes Ketat
Indonesia
Sidang Tahunan MPR Digelar dengan Pengaman dan Prokes Ketat

"Saya pastikan keamanan akan lebih tidak kelihatan namun maksimal," kata Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar

MUSDA XIV KNPI DKI Jakarta, Menyatukan Organisasi Kepemudaan yang Beragam
Berita
MUSDA XIV KNPI DKI Jakarta, Menyatukan Organisasi Kepemudaan yang Beragam

tidak ada lagi KNPI selain hasil Musyawarah Daerah XIV.

8 Juta Warga Jakarta Bakal Dapat Vaksinasi Booster
Indonesia
8 Juta Warga Jakarta Bakal Dapat Vaksinasi Booster

Syarat vaksin booster ini harus berusia 18 tahun ke atas dan jarak 6 bulan setelah menerima vaksin dosis kedua.

Lansia Dilarang Naik KRL Pagi dan Malam Selama PPKM Level 3
Indonesia
Lansia Dilarang Naik KRL Pagi dan Malam Selama PPKM Level 3

Jam operasional KRL pada masa PPKM Level 3 ini tetap pada pukul 04:00 – 22:00 WIB.

[HOAKS atau FAKTA]: Di Sukoharjo, Hajatan dan Hiburan Diperbolehkan oleh Bupati
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Di Sukoharjo, Hajatan dan Hiburan Diperbolehkan oleh Bupati

kun Facebook bernama Kelik Chilik Mega Mendung memposting sebuah gambar tangkapan layar dari artikel berita Solopos.com dengan judul “BUPATI SUKOHARJO: Penyelenggara Hajatan disukoharjo Sudah Diperbolehkan, Termasuk Acara”.

AHY Tegaskan Demokrat-NasDem Sepakat Tolak Wacana Penundaan Pemilu 2024
Indonesia
AHY Tegaskan Demokrat-NasDem Sepakat Tolak Wacana Penundaan Pemilu 2024

Partai Demokrat dan Partai Nasdem sama-sama berkomitmen menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Fraksi PAN Minta Pelaksanaan PTM Didukung Testing dan Vaksinasi
Indonesia
Fraksi PAN Minta Pelaksanaan PTM Didukung Testing dan Vaksinasi

Pemerintah didorong untuk memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Kebijakan PTM dinilai penting untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas SDM Indonesia beberapa tahun ke depan.

[Hoaks atau Fakta]: Dukun Meninggal Setelah Hirup Napas Dari Pasien COVID-19
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Dukun Meninggal Setelah Hirup Napas Dari Pasien COVID-19

Video seorang dukun dan meninggal karena Covid-19 setelah melakukan menghirup napas pasien Covid-19 secara bergantian dari facebook

Mayoritas Bisnis UMKM di Indonesia Bergantung Internet
Indonesia
Mayoritas Bisnis UMKM di Indonesia Bergantung Internet

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Teten Masduki menyatakan, ekonomi digital sangat lekat dengan pemanfaatan aspek digital oleh proses bisnis UMKM dan koperasi.

[HOAKS atau FAKTA]: Timor Leste Kembali ke Indonesia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Timor Leste Kembali ke Indonesia

Akun Facebook Thyni Tiara Nafie (fb.com/defne.tiara) pada 26 November 2021 mengunggah sebuah video dengan narasi “APAKAH BENAR TIMUR LESTE INGIN KEMBALI KE INDONESIA,,,????”