Kantor BPJS Bakal Digeruduk Buruh karena Dianggap Menaikan Tarif yang Memberatkan Sagiyem (berambut putih) saat mendapat pelayanan dari petugas BPJS SATU di RSUD Kota Palangka Raya. ANTARA/ HO/BPJS Kesehatan

MerahPutih.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) masih menyatakan penolakan terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang secara resmi naik per 1 Januari 2020 lalu. Untuk itu, KSPI mendesak agar pemerintah segera membatalkan kenaikan tersebut.

Sikap penolakan ini akan disuarakan KSPI melalui aksi unjuk rasa di kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020. Demikian disampaikan Presiden KSPI yang juga Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Said Iqbal.

Baca Juga:

Iuran Memberatkan, Ribuan Warga Ramai-Ramai Ajukan Penurunan Kelas BPJS Kesehatan

“Seharusnya pemerintah konsisten dengan pernyataannya untuk tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan kelas 3. Karena dari kenaikan penerima bantuan iuran, serta kenaikan kelas 1 dan 2, sudah bisa digunakan untuk menutupi defisit,” tegasnya kepada wartawan, Rabu (5/2).

Menurut Said Iqbal, setidaknya ada lima alasan mengapa pihaknya menokak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Pertama, kenaikan ini membuat daya beli masyarakat jatuh. Sebagai contoh, untuk peserta kelas 3 rencananya naik dari Rp25 ribu menjadi Rp42 ribu. Jika dalam satu keluarga terdiri dari suami, istri, dan tiga orang anak (satu keluarga terdiri dari 5 orang) maka dalam sebulan mereka harus membayar Rp210 ribu.

Bagi warga Jakarta dengan standar upah minimum atau penghasilan sebesar Rp4,2 juta, mungkin tidak memberatkan. Walaupun mereka juga belum tentu setuju dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Tetapi bandingkan dengan kabupaten/kota yang upah minimumnya di kisaran satu juta, mereka pasti akan kesulitan untuk membayar iuran tersebut. Misalnya masyarakat di daerah seperti Ciamis, Pangandaran, Sragen, dan lain-lain.

Bagi daerah yang upah minimumnya di kisaran Rp1 juta, satu keluarga yang terdiri dari 5 anggota keluarga harus mengeluarkan biaya lebih dari 20 persen dari penghasilan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan.

Warga mengantre pendaftaran BPJS Kesehatan Cabang Solo, Jawa Tengah, Senin (9/12). (MP/Ismail)
Warga mengantre pendaftaran BPJS Kesehatan Cabang Solo, Jawa Tengah, Senin (9/12). (MP/Ismail)

Tentu saja hal ini akan sangat memberatkan. Apalagi, itu adalah uang yang hilang. Dalam artian mau dipakai atau tidak, uangnya tidak bisa diambil kembali.

Dengan kata lain, kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan membuat daya beli masyarakat jatuh. Apalagi tingkat upah minimum tiap-tiap daerah berbeda.

Kedua, BPJS Kesehatan adalah jaminan kesehatan dengan hukum publik. Ia bukan PT atau BUMN yang bertugas untuk mencari keuntungan. Dengan kata lain, jika mengalami kerugian, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menutup kerugian tersebut. Apalagi hak sehat adalah hak rakyat.

Sebagai hak rakyat, maka tugas pemerintah adalah memberikan hak tersebut. Dengan demikian, pemerintah tidak bisa serta-merta menaikkan iuran BPJS Kesehatan tanpa terlebih dahulu menanyakan kepada rakyat.

Baca Juga:

Klaim Membengkak, DPRD Kota Surabaya Desak BPJS Kesehatan Segera Lunaskan

Ketiga, setiap tahun, iuran BPJS Kesehatan yang dibayarkan buruh selalu ada kenaikan. Sebagaimana kita ketahui, iuran BPJS Kesehatan dari buruh besarnya 5% dari upah. Di mana 4% dibayarkan pengusaha dan 1% dibayarkan buruh. Ketika setiap tahun upah mengalami kenaikan, setiap tahun iuran BPJS juga mengalami kenaikan.

“Jadi jangan dipikir setiap tahun tidak ada kenaikan,” pungkasnya.

Keempat, akan terjadi migrasi kepesertaan dari kelas 1 ke kelas 2 atau 3. Apalagi jika kemudian berpindah ke asuransi kesehatan swasta dan tidak lagi bersedia membayar iuran BPJS Kesehatan. Padahal dalam mandatnya, tahun 2019 ini seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali sudah harus menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Kelima, rakyat tidak mampu lagi membayar iuran BPJS Kesehatan. Ketika iuran semakin memberatkan dan akhirnya rakyat tidak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan.

“Sama saja kebijakan ini telah memeras rakyat,” tutup Iqbal.

Saat dikonfirmasi, Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S Cahyono menyampaikan bahwa aksi tersebut akan langsung terpusat di depan Kementerian Kesehatan di Jl HR Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan pukul 10.00 WIB. (Knu)

Baca Juga:

Kepesertaan BPJS Kesehatan di Sragen Terendah di Wilayah Jateng-DIY

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Enam Jam Ditutup Akibat Hujan Abu Vulkanik, Bandara Adi Soemarmo Kembali Dibuka
Indonesia
Enam Jam Ditutup Akibat Hujan Abu Vulkanik, Bandara Adi Soemarmo Kembali Dibuka

"Kami melakukan penutupan sebanyak tiga kali. Penutupan pertama mulai pukul 09.10 WB sampai pukul 11.30 WIB. Kemudian penutupan diperpanjang sampai pukul 13.30 WIB," ujar Danar di Solo, Selasa, (3/3).

Setelah Rekonstruksi, Pengacara John Kei Bakal Bertolak ke Istana, Ada Apa?
Indonesia
Setelah Rekonstruksi, Pengacara John Kei Bakal Bertolak ke Istana, Ada Apa?

Rekonstruksi ini digelar agar penyidik Polda Metro dapat mendapat gambaran yang jelas

Wapres Ma'ruf Amin: UIN Harus Redam Penyebarluasan Paham Radikal
Indonesia
Wapres Ma'ruf Amin: UIN Harus Redam Penyebarluasan Paham Radikal

Kkampus universitas Islam negeri (UIN) harus berperan sebagai peredam penyebaran radikalisme di Indonesia.

[HOAKS atau FAKTA]: RSD Wisma Atlet Kemayoran Minta Donasi Kaos Oblong Bekas
Indonesia
  Gibran Kalah di Survei Median, Ini Tanggapan Bakal Cawali Solo Achmad Purnomo
Indonesia
Gibran Kalah di Survei Median, Ini Tanggapan Bakal Cawali Solo Achmad Purnomo

"Asal tahu saja hasil survei tersebut tidak akan memengaruhi proses politik di internal PDIP. Saya memilih menyerahkan hasil kepada Ketua Umum PDIP," tegas Purnomo.

KPK Sita Uang Rp12 Miliar Terkait Korupsi Proyek Fiktif PT Waskita Karya
Indonesia
KPK Sita Uang Rp12 Miliar Terkait Korupsi Proyek Fiktif PT Waskita Karya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sebesar Rp12 miliar terkait kasus dugaan korupsi pekerjaan subkontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya Tbk (Persero)

Sarankan Anak TK Tak BJJ, Kak Seto: Kenapa Enggak Belajar dengan Ayah dan Bunda di Rumah
Indonesia
Jaksa Tolak Hakim Teruskan Perkara PK Djoko Tjandra ke MA
Indonesia
Jaksa Tolak Hakim Teruskan Perkara PK Djoko Tjandra ke MA

Penolakan itu ditunjukkan Jaksa dengan menandatangani berkas acara penolakan dalam sidang lanjutan permohonan PK buronan perkara korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali itu di PN Jaksel, Senin (27/7).

3 WNI Positif Corona, KBRI Singapura Perketat Pengawasan
Indonesia
3 WNI Positif Corona, KBRI Singapura Perketat Pengawasan

Untuk kasus ke-147, menurut rilis tersebut, sampai saat ini belum diketahui bagaimana WNI tersebut dapat tertular Covid-19

MPR Siap Gelar Sidang Tahunan 2020
Indonesia
MPR Siap Gelar Sidang Tahunan 2020

Persiapan acara Sidang Tahunan MPR sudah mendekati final baik secara teknis dan administratif.