Kang Emil Minta Pemprov DKI dan Pemda Bodetabek Usul Lagi Penghentian KRL Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Command Center berkoordinasi dengan kepala daerah terkait pencegahan Covid-19 (Foto: antaranews)

Merahputih.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil atau Kang Emil meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama pemda Bodetabek mengusulkan kembali penghentian operasional KRL berdasarkan data dan fakta penyebaran COVID-19 di layanan transportasi publik.

"Pertama, aspirasi awal dari Pemda Provinsi DKI Jakarta, yang akan diperkuat oleh para bupati/wali kota (Bodetabek) sebagai penyangga Ibu Kota,” ujar Kang Emil dalam siaran persnya, Sabtu (9/5).

Baca Juga:

Cegah Kepanikan, Pemerintah Tak Akan Buka Proses Tracing Penderita Corona

Kedua, Kang Emil meminta agar Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta membuat kebijakan untuk perusahaan yang masih beroperasi di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mendata karyawannya yang tinggal di luar Jakarta, sehingga didapat data jumlah penumpang KRL sekaligus mempermudah aturan yang dibuat.

Selain itu, dengan penerapan PSBB di Jabodetabek, Kang Emil mengusulkan dua opsi bagi perusahaan yang masih ingin beroperasi saat PSBB. Pertama, perusahaan menyediakan kendaraan antar jemput karyawan.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil berkoordinasi dengan kepala daerah terkati virus corona
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Foto: MP/Kanu

Kedua, perusahaan menggelar tes metode Polymerase Chain Reaction (PCR) secara mandiri. Hasil tes tersebut bisa menjadi dasar keputusan dibuka atau ditutupnya perusahaan.

Apabila hasilnya menunjukkan perusahaan bebas COVID-19, maka perusahaan tersebut bisa dibuka. Sebaliknya, apabila ada karyawan yang positif COVID-19, maka perusahaan itu harus berhenti beroperasi.

“Opsinya ada dua, menyediakan kendaraan oleh perusahaan. Saya kira itu konsekuensi, Anda mau buka di saat PSBB, Anda juga bertanggung jawab terhadap karyawan-karyawan yang tidak semuanya tinggal di Jakarta,” ujar Kang Emil dikutip Antara.

Baca Juga:

Pemerintah Harus Lebih Masif Sosialisasikan Ancaman Virus Corona

“Atau (opsi kedua), seperti yang saya lakukan di Jawa Barat. Perusahaan yang buka (beroperasi) harus melakukan tes COVID-19 dengan biaya sendiri. Mungkin ini bisa jadi solusi juga, sehingga kasarnya orang yang berpergian itu bebas COVID-19 dengan bukti tes PCR,” kata Kang Emil. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Bongkar Penyeludupan Narkoba dari Amerika Serikat
Indonesia
Polisi Bongkar Penyeludupan Narkoba dari Amerika Serikat

Polres Metro Jakarta Pusat menangkap pria paruh baya berinisial K di sekitar kawasan Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada 28 Agustus 2020 lalu.

Kabareskrim Paling Berpeluang Jadi Kapolri Jika Jokowi Pilih 'Orang Dekat'
Indonesia
Kabareskrim Paling Berpeluang Jadi Kapolri Jika Jokowi Pilih 'Orang Dekat'

Sigit pernah menjadi ajudan Jokowi otomatis hubungan emosional lebih kuat

Liburan Akhir Tahun Diprediksi Picu Penambahan Kasus COVID-19
Indonesia
Liburan Akhir Tahun Diprediksi Picu Penambahan Kasus COVID-19

Mobilitas penduduk ke suatu tempat seperti tempat wisata juga akan berpotensi menimbulkan kerumunan

Dinkes Solo Jamin Perawatan Kesehatan Bayi Tanpa Tempurung Kepala
Indonesia
Dinkes Solo Jamin Perawatan Kesehatan Bayi Tanpa Tempurung Kepala

Dinas Kesehatan (Dinkes) Solo, Jawa Tangah memastikan bayi Muhammad Arkan Naufal Hidayatullah (18 hari) yang lahir tanpa tempurung kepala akan tetap mendapatkan perawatan yang layak.

KPK Periksa Senior VP Waskita Karya Terkait Korupsi Kampus IPDN Gowa
Indonesia
KPK Periksa Senior VP Waskita Karya Terkait Korupsi Kampus IPDN Gowa

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Senior Vice President Building Division PT Waskita Karya (Persero) Setiawan Andri.

Kelompok Buruh Klaim Program Tapera Jadi Harapan Pekerja Miliki Rumah
Indonesia
Kelompok Buruh Klaim Program Tapera Jadi Harapan Pekerja Miliki Rumah

Program Tapera harus diarahkan agar buruh benar-benar bisa memiliki rumah

KPK Ambil Alih Kasus Korupsi Rp5,7 M Bupati OKU
Indonesia
KPK Ambil Alih Kasus Korupsi Rp5,7 M Bupati OKU

“Dugaan kerugian Negara dalam perkara ini kurang lebih Rp 5,7 Miliar dengan tersangka an. JR (saat ini Wakil Bupati Kab. OKU),” kata Ali

DPR Kritik Rencana Kemenperin Soal RSNI untuk Masker Kain
Indonesia
DPR Kritik Rencana Kemenperin Soal RSNI untuk Masker Kain

Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi mengkritik rencana Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang tengah merumuskan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) untuk masker dari kain.

RS UMMI Tegaskan Rizieq Shihab Minta Pulang Meski Hasil Tes Usap Belum Keluar
Indonesia
RS UMMI Tegaskan Rizieq Shihab Minta Pulang Meski Hasil Tes Usap Belum Keluar

"Keluarga tetap memilih opsi untuk pulang," ucap Andi

Pemerintah Pusat Tanggung Isolasi di Hotel Bintang 2 dan 3
Indonesia
Pemerintah Pusat Tanggung Isolasi di Hotel Bintang 2 dan 3

"Kami akan terus menambah kapasitas tempat tidur, tenaga kesehatan, dan fasilitas pendukung atau obat-obatan," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.