KANADA berkomitmen untuk mengikuti langkah yang dilakukan Australia dalam mengatur berita artikel dimuat pada platform medisa social Facebook.
Dilansir dari Antara, Jumat (19/2), rencananya, melalui undang-undang, Kanada akan mewajibkan Facebook untuk membayar ke penerbit (Media Pemberitaan) terhadap artikel berita yang masuk.
Baca juga:
"Kanada ada di garis depan pertempuran ini... Kami masuk ke kelompok pertama negara-negara di dunia yang melakukan hal ini," ujar Menteri Warisan Budaya Kanada, Steven Guilbeault, dikutip dari Reuters, Jumat (19/2).
Kini Australia tengah merencanakan undang-undang yang mengatur tentang kewajiban perusahaan seperti Facebook dan Google untuk membayar ke penerbit berita terhadap artikel yang dimuat.
Hingga kini, proses diskusi yang dilakukan antara Facebook dan pemerintah Australia belum menemukan titik temu. Mulai pekan ini, media sosial tersebut akhirnya akan memblokir konten berita dari penerbit Australia.
Menurut Guilbeault, mungkin Kanada akan mengadopsi langkah yang diterapkan oleh Australia, yakni dengan meminta platform seperti Facebook dan Google untuk membuat kesepakatan dengan penerbit berita. Misalnya mengenai harga artikel yang masuk ke dalam platform media sosial mereka.
Nantinya, jika tetap tidak dapat menemukan kesepakatan, pemerintah negara akan menunjuk wasit untuk menetapkan harga yang sesuai.
Baca juga:
Pilihan lainnya, mengikuti yang dilakukan Prancis. Caranya dengan membutuhkan platform teknologi besar untuk dapat berdiskusi dengan penerbit berita dalam menemukan harga yang pas untuk penggunaan konten berita. "Kami sedang bekerja untuk melihat model mana yang paling sesuai," kata Guilbeault.
Ia juga menambahkan baru-baru ini pihaknya telah berbicara dengan rekan-rekannya di Prancis, Australia, Jerman, dan Finlandia untuk bekerja sama dalam memastikan biaya kompensasi atau harga yang sesuai dan adil untuk penggunaan konten.
"Saya perkirakan akan ada lima, 10 atau 15 negara yang mengadopsi aturan serupa. Apakah Facebook akan memutus hubungan dengan Jerman, dengan Prancis?," ujarnya.
Di 2020, Organisasi media Kanada menyatakan adanya potensi kerugian jika pemerintah tidak ikut campur tangan dalam masalah ini. Menurut mereka, langkah yang diterapkan Australia akan membantu memulihkan pendapatan penerbit senilai CAN$620 juta (Rp6,90 Triliun) per tahun. (kna)
Baca juga:
