Kampus Diminta Jadi Pemecah Kebuntuan kemunduran Demokrasi Indonesia Wakil Ketua DPD Sultan Najamudin. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Perguruan tinggi Indonesia diminta bersedia memberikan kontribusi pemikiran dan gerakan intelektual atas fenomena degradasi demokrasi Indonesia saat ini.

Wakil Ketua DPD RI, Sultan Najamudin mengatakan, Indonesia sedang berada dalam persimpangan jalan demokrasi yang menuntut kehadiran kampus sebagai harapan terakhir gerakan moral dan intelektual bangsa.

Baca Juga

Susun Revisi UU Energi, Komite II DPD Kunjungi Jawa Timur

"Kami percaya kampus mampu menjadi pemecah kebuntuan anomali demokrasi saat ini," kata Sultan saat menjadi pembicara tunggal diskusi bersama puluhan akademisi Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, kemarin.

Dalam diskusi yang dilaksanakan di Kampus 4 UAD itu, Sultan menyatakan keprihatinannya terhadap suasana demokrasi Indonesia yang kian terdegradasi dan tajamnya konstelasi politik menjelang perhelatan Pemilu Akbar 2024.

"Demokrasi telah menjadikan kemerdekaan bangsa ini semakin berarti, namun ironisnya banyak hasil riset yang justru menjabarkan penyebab penurunan demokrasi tersebut," ujarnya.

Beberapa di antaranya laporan The Economist Intelligence Unit (EIU), Indeks Demokrasi Indonesia, dan 2021 Democracy Report yang menunjukkan pengurangan signifikan kebebasan sipil, pluralisme, dan fungsi pemerintahan.

Menurutnya, penuruan kualitas tersebut menandakan bahwa telah terjadi pergeseran pola demokrasi Indonesia, yang semula demokrasi elektoral menjadi demokrasi yang transaksional.

Baca Juga

Ketua DPD Minta Pemerintah Cabut Permenaker 02/2022 tentang JHT

Sultan menyebut, demokrasi elektoral melalui pemilu tidak hanya belum mampu memberikan jaminan terpilihnya figur pemimpin nasional yang cakap dan capabel, namun juga menyebabkan demokrasi tergadai dan disandera oleh kekuatan modal oligarki.

"Keresahan kolektif bangsa ini harus dimaknai dan dipahami sebagai sebuah alarm moral setiap anak bangsa khususnya para insan cendikia dan kampus. Kita semua bertanggung jawab meluruskan kembali arah perjalanan bangsa dengan pendekatan konstitusional," tegasnya.

DPD secara kelembagaan telah berkomitmen untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan strategis kepada semua elemen bangsa, khususnya DPR RI dan Pemerintah. DPD juga siap untuk memperbaharui konstitusi dan beberapa Undang-undang terkait untuk disesuaikan dengan kaidah-kaidah demokrasi, agar persoalan-persoalan mendasar bangsa ini bisa teratasi.

"Karena sistem politik kita saat ini cenderung melahirkan politisi daripada figur-figur negarawan. Sistem politik multi partai yang berkoalisi penuh dengan eksekutif tak akan mendekatkan bangsa pada Demokrasi substansial yang diharapkan untuk menumbuhkan keadilan dan kesejahteraan," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

DPD Cecar Calon Anggota BPK RI 2022-2027

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Partai Kebangkitan Nusantara akan Daftar ke KPU Siang Ini
Indonesia
Partai Kebangkitan Nusantara akan Daftar ke KPU Siang Ini

"Untuk info pendaftaran hari ini, informasi yang kami terima berdasarkan surat yang dikirimkan partai, yaitu ada satu partai, yaitu partai PKN Partai Kebangkitan Nusantara," kata Ketua Divisi Bidang Teknis KPU Idham Holik di Jakarta, Selasa (2/8).

Kereta Cepat Diuji Coba November saat Perhelatan G20
Indonesia
Kereta Cepat Diuji Coba November saat Perhelatan G20

"Berita baik di bulan November 2022 pada perhelatan G20, Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan memulai uji coba pengoperasian," kata Ridwan Kamil di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (7/4).

Jokowi Perintahkan Izin Investasi Diserahkan ke Tempat Investor
Indonesia
Jokowi Perintahkan Izin Investasi Diserahkan ke Tempat Investor

Saat ini, APBN semua negara kondisinya sangat berat dan mengalami defisit. Investasi, dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

RUU TPKS Diyakini Bisa Tangani Kekerasan Dalam Praktik Kawin Kontrak
Indonesia
RUU TPKS Diyakini Bisa Tangani Kekerasan Dalam Praktik Kawin Kontrak

Aturan dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga harus ditegakkan sebagai pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan.

Gibran Minta Warga Yang Tolak Proyek 'Malioboro' Solo Tunggu DED
Indonesia
Gibran Minta Warga Yang Tolak Proyek 'Malioboro' Solo Tunggu DED

Salah satu konsep penataan adalah memperpanjang pasar malam atau night market seperti yang berlangsung di Ngarsopuro sejak bertahun lalu.

Pengelola Tol Pejagan-Pemalang Bersiap Diri Sambut Arus Mudik Lebaran
Indonesia
Pengelola Tol Pejagan-Pemalang Bersiap Diri Sambut Arus Mudik Lebaran

PT Pejagan Pemalang Toll Road (PPTR) selaku pengelola ruas tol Pejagan-Pemalang memprediksi bakal terdapat 1,2 juta unit kendaraan yang melintasi ruas tol itu pada pada arus mudik Idul Fitri 1443 H/Lebaran 2022.

Soal Perayaan Ibadah Natal 2021, Gereja Katolik Ikuti Keputusan Pemerintah
Indonesia
Soal Perayaan Ibadah Natal 2021, Gereja Katolik Ikuti Keputusan Pemerintah

Persiapan sejumlah gereja dalam perayaan Natal saat PPKM Level 3 mendatang terus dilakukan.

Vaksin Booster untuk Warga Umum Mesti Diawasi Ketat
Indonesia
Vaksin Booster untuk Warga Umum Mesti Diawasi Ketat

Vaksin booster atau tahap tiga COVID-19 untuk warga umum bakal diberikan pada pertengahan Januari 2022.

15 Warga Meninggal akibat Erupsi Gunung Semeru, 27 Dinyatakan Masih Hilang
Indonesia
15 Warga Meninggal akibat Erupsi Gunung Semeru, 27 Dinyatakan Masih Hilang

Sebanyak 15 warga dilaporkan meninggal dunia meninggal dunia akibat terjangan awan panas guguran (APG) Gunung Semeru.

Sopir TransJakarta Mengidap Epilepsi, Pemprov DKI Lakukan Evaluasi
Indonesia
Sopir TransJakarta Mengidap Epilepsi, Pemprov DKI Lakukan Evaluasi

"Kami akan evaluasi dari PT Transjakarta dan memastikan supaya tidak terulang lagi," ujar Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (3/11).