Kampung Akuarium Belum Ditetapkan sebagai Cagar Budaya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melakukan peletakan batu pertama pembangunan rusun Kampung Akuarium. Foto: @aniesbaswedan

MerahPutih.com - Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), Angga Putra Fidrian mengatakan, secara speisfik wilayah Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara, belum ditetapkan sebagai cagar budaya seperti Kota Tua.

Meski begitu, kata Angga, pembangunan rusun tetap masih boleh dilakukan ketika Kampung Akuarium ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya.

Baca Juga

Wagub DKI: Virus COVID-19 Lebih Bahaya dari Perang Antar-Negara

"Wilayahnya Kampung Akuarium belum ditetapkan cagar budaya. Tapi, kaidahnya (pembangunan rumah susun) harus mengikuti kaidah cagar budaya di sekitarnya (Kota Tua), bukan berarti mengikuti menjadi cagar budaya," ucap Angga dalam diskusi virtual, Senin (24/8).

Angga menegaskan, pembangunan Kampung Akuarium tidak melanggar Peraturan Daerah DKI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi.

Petugas melakukan pengukuran lokasi di Kampung Akuarium, Jakarta, Rabu (19/8/2020). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun Kampung Akuarium menjadi Kampung Susun yang akan dimulai pada September 2020 dengan anggaran mencapai Rp62 miliar. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wsj.
Petugas melakukan pengukuran lokasi di Kampung Akuarium, Jakarta, Rabu (19/8/2020). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun Kampung Akuarium menjadi Kampung Susun yang akan dimulai pada September 2020 dengan anggaran mencapai Rp62 miliar. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wsj.

Dalam Perda RDTR dan Zonasi, Kampung Akuarium berada di sub zona pemerintah daerah (P3) yang ditandai dengan zona berwarna merah. Dengan begitu, tak ada aturan yang melarang pembangunan rusun dalam zona P3 tersebut, selama masih menjadi miliki pemerintah.

"Di situ bisa dbangun rumah susun umum. Itu adalah rumah susun yang dibangun pemerintah dan dihuni masayrkaat berpenghasilan rendah. Berarti, secara ketentuan itu dibolehkan," ungkapnya.

Lebih lanjut, soal anggapan yang berkembang dari Anggota DPRD bahwa pembangunan Kampung Rusun Akuarium melanggar Perda RDTR dan Zonasi, kata Angga, itu sebatas pandangan politik.

"Ketika satu atau dua orang anggota DPRD tidak mendukung, Apa itu artinya seluruhnya tidak mendukung? Kan tidak begitu juga. Cek dulu fraksinya apa, latarbelakang politiknya seperti apa, kalau memang porsinya adalah kritik, ya enggak jadi masalah. Itu namanya demokrasi," tutup Angga.

Sebelumnya, Anggota Komisi A DPRD DKI, Gembong Warsono mengkritik keras pembangunan Kampung Rusun Akuarium yang digusur era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Baca Juga

Kumpulkan Klub Otomotif Saat Pandemi COVID-19, MPR Dikritik

Gembong menilai penataan Kampung Akuarium menabrak aturan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Zonasi.

"Menabrak aturan. Kalau saat ini Anies melakukan peletakan batu pertama pembangunan kampung Aquarium, berarti pak Anies melanggar Perda RDTR, karena sampai saat ini blm ada perubahan RDTR," ungkap Politikus PDI Perjuangan itu. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menkes Tegaskan 1,2 Juta Vaksin Diprioritaskan untuk Tenaga Kesehatan
Indonesia
Menkes Tegaskan 1,2 Juta Vaksin Diprioritaskan untuk Tenaga Kesehatan

Sebanyak 1,2 juta vaksin COVID-19 produk perusahaan farmasi Tiongkok, Sinovac tiba di Indonesia pada Minggu (6/12).

Pekan Depan Rapat Paripurna, DPRD dan Pemprov Kebut Pembahasan APBD 2021
Indonesia
Pekan Depan Rapat Paripurna, DPRD dan Pemprov Kebut Pembahasan APBD 2021

Adapun Raperda APBD 2021 yang telah disepakati DPRD dan Pemprov sebesar Rp82,5 triliun

Briptu Andry Budi Wibowo Jadi Korban Tabrak Lari, Pelaku Oknum Anggota TNI
Indonesia
Sebelum Jadi Tersangka, Walkot Tanjungbalai Diduga Sempat Dekati Pimpinan KPK
Indonesia
Sebelum Jadi Tersangka, Walkot Tanjungbalai Diduga Sempat Dekati Pimpinan KPK

Diketahui, Syahrial dan penyidik KPK Steppanus Robin Pattuju telah ditetapkan sebagai tersangka suap penanganan perkara dugaan korupsi di Pemkot Tanjungbalai.

Penerbangan di Bandara Adi Soemarmo Naik 34 Persen
Indonesia
Penerbangan di Bandara Adi Soemarmo Naik 34 Persen

"Catatan kami dari statistik data lalu lintas udara penerbangan mengalami kenaikan 34 persen, dibandinginkan bulan Juli dari 323 frekwensi penerbangan menjadi 433 frekwensi penerbangan," papar dia.

[HOAKS atau FAKTA]: Obat Dexamethasone Lebih Murah dari Vaksin COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Obat Dexamethasone Lebih Murah dari Vaksin COVID-19

WHO sebagai otoritas kesehatan dunia menyebutkan, obat dexamethasone tidak boleh dikonsumsi untuk mencegah atau mengobati gejala ringan COVID-19

Lupa Lapor Diri, Peserta PPDB Dipastikan Tidak Bisa Daftar Lagi
Indonesia
Lupa Lapor Diri, Peserta PPDB Dipastikan Tidak Bisa Daftar Lagi

Mereka yang sudah lapor diri untuk bisa bersabar mendapatkan informasi selanjutnya dari pihak sekolah melalui pesan singkat yang dikirim ke nomor telepon CPDB yang didaftarkan

Anies Sebut Seribu Lebih Pasien COVID-19 Antre di Lorong RS untuk Masuk IGD
Indonesia
Hari ini, Halte Bundaran HI Yang Dibakar Sudah Beroperasi
Indonesia
Hari ini, Halte Bundaran HI Yang Dibakar Sudah Beroperasi

Setelah Halte Bundaran HI ini dibakar, pemerintah provinsi DKI Jakarta, langsung menyiapkan tim untuk merestorasi halte tersebut,

DPR Minta Kepala Daerah yang Abaikan Kebijakan PPKM Darurat Dipecat
Indonesia
DPR Minta Kepala Daerah yang Abaikan Kebijakan PPKM Darurat Dipecat

"Bila terbukti mengabaikan PPKM darurat yang berujung mengorbankan kesehatan rakyat, kepala daerah harus diberhentikan," kata Wakil Ketua Komisi II Junimart Girsang