Kampanye Pilkada Solo, Gibran-Teguh Habiskan Rp3,2 Miliar dan Bajo Rp110 Juta Kedua paslon Gibran-Teguh dan Bagyo-Supardjo (Bajo) saat tampil di acara debat, Kamis (3/12). (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo, Jawa Tengah mengumumkan hasil laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) akhir kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.

Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa diketahui menghabiskan dana kampanye Rp3.215.119.818 dan Bagyo Wahyono-FX Supardjo (Bajo) Rp110.217.386.

"Masa kampanye kami tutup pada Sabtu kemarin. Setelah ditutup kedua paslon wajib melaporkan LPSDK akhir," ujar Ketua KPU Solo Nurul Sutarti pada Merahputih.com, Senin (7/12).

Baca Juga:

KPU Ingatkan Gibran-Teguh dan Bajo Copot Sendiri Baliho Kampanye

Nurul mengatakan, berakhirnya kampanye ini, rekening khusus dana kampanye (RKDK) milik kedua paslon juga ditutup pihak bank. RKDK kedua paslon tidak bisa lagi menerima sumbangan dana kampanye.

"Dari LPSDK akhir Gibran-Teguh yang kami terima mendapatkan sumbangan dana kampanye senilai Rp3.215.436.500. Sementara besaran pengeluaran kampanye Rp3.215.119.818," kata dia.

Ketua KPU Solo Nurul Sutarti. (Foto: MP/Ismail)
Ketua KPU Solo Nurul Sutarti. (Foto: MP/Ismail)

Untuk paslon Bajo, kata dia, LPSDK yang diterima KPU untuk penerimaan dana kampanye Rp153.475.000 dan pengeluaran Rp110.217.386.

Ia mengatakan, sesuai aturan KPU RI, dana kampanye maksimal di Pilwakot Solo adalah Rp19,7 miliar.

"Jika dana kampanye melebihi jumlah tersebut (Rp19,7 miliar) akan masuk ke kas negara," katanya.

Baca Juga:

Kampanye Terakhir, Gibran Temui NU dan Bajo Bersama Mahasiswa

Nurul menjelaskan, batas terakhir menyerahkan LPSDK pada Minggu (6/12), pukul 18.00 WIB. Paslon Gibran-Teguh menyerahkan laporan pada pukul 12.04 WIB. Sedangkan Bajo pukul 17.32 WIB. Sementara itu, dana kampanye yang tersisa di rekening milik hak paslon.

"Setelah ini akan menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit. Hasil audit LPSDK kedua paslon hanya diberikan catatan patuh atau tidak patuh dan tidak mempengaruhi pencalonan," pungkas Nurul. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Jelang Debat, Gibran Minta Didoakan Masyarakat Solo, Bajo Optimistis Unggul

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Hidayat Nur Wahid Desak Pemerintah Investigasi Kasus Perbudakan di Kapal Tiongkok
Indonesia
Hidayat Nur Wahid Desak Pemerintah Investigasi Kasus Perbudakan di Kapal Tiongkok

Ia sangat menyayangkan peristiwa tersebut yang seakan kontras dengan perlakuan pemerintah Republik Indonesia terhadap pekerja asal Tiongkok yang datang ke Indonesia.

Ribuan Calon Siswa Cabut Berkas PPDB Online karena Takut Dipolisikan Ganjar
Indonesia
Ribuan Calon Siswa Cabut Berkas PPDB Online karena Takut Dipolisikan Ganjar

"Alhamdulillah mulai ada kesadaran orang menarik SKD palsu. Bahwa hipotesis kami yang menduga ada banyak pemalsuan SKD ada benarnya," tutur dia.

MK Pastikan Penganugerahan Bintang Mahaputera Tak Pengaruhi Independensi
Indonesia
MK Pastikan Penganugerahan Bintang Mahaputera Tak Pengaruhi Independensi

Kedepan, penghargaan demikian justru semakin menguatkan dan memantapkan prinsip independensi

Hakordia 2020, Novel Baswedan: Tetap Suarakan Pelemahan KPK
Indonesia
Hakordia 2020, Novel Baswedan: Tetap Suarakan Pelemahan KPK

Novel tak memungkiri, kondisi pandemi yang menyebabkan Indonesia dilanda krisis ekonomi justru menjadi peluang bagi penyelenggara negara untuk melakukan korupsi

Resmi Jadi Tersangka, Mulai Hari Ini JRX Tidur di Penjara
Indonesia
Resmi Jadi Tersangka, Mulai Hari Ini JRX Tidur di Penjara

Jerinx sebelumnya telah menyampaikan permintaan maaf kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Namun, ia menegaskan ucapan maafnya itu sebagai bentuk rasa empati kepada IDI.

Vaksinasi COVID-19 Akan Dimulai, Ketua DPD Ajak Masyarakat Lawan Hoaks
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 Akan Dimulai, Ketua DPD Ajak Masyarakat Lawan Hoaks

Vaksinasi COVID-19 akan mulai dilakukan di Indonesia pekan depan, Rabu (13/1).

Ketua DPR Ingatkan Pilkada Serentak Jangan Jadi Klaster Baru COVID-19
Indonesia
Ketua DPR Ingatkan Pilkada Serentak Jangan Jadi Klaster Baru COVID-19

Temuan dugaan pelanggaran itu terjadi pada masa pendaftaran calon Pilkada 2020

BW Kritik Struktur Baru KPK Mirip 'Orba' Kental Bagi-Bagi Jabatan
Indonesia
BW Kritik Struktur Baru KPK Mirip 'Orba' Kental Bagi-Bagi Jabatan

"Ini struktur yang old fashion serta tak sungguh ingin membuat KPK punya kemampuan sebagai triger mechanism, handal dan responsif untuk taklukan korupsi" kata Bambang

DPRA Revisi Hukum Jinayat Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Indonesia
DPRA Revisi Hukum Jinayat Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

DPRA berencana merevisi Qanun (Peraturan Daerah) Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.