Kampanye Daring di Pilkada Serentak Tidak Diminati Daftar KPU. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Kampanye dengan metode dalam jaringan atau daring alias online kurang diminati calon kepala daerah dan masyarakat atau pemilih di Pilkada Serentak 2020 ini.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan meskipun penyelenggara telah mendorong penggunaannya kampanye daring situasi pandemik COVID-19, kampanye daring tetap kurang diminati.

Kampanye tersebut hanya ditemukan di 37 kabupaten kota dari 270 daerah atau 14 persen. Bawaslu tidak mendapati terlaksana kampanye dengan metode daring pada 233 kabupaten kota (86 persen).

Baca Juga:

Autentisitas Suara Pemilih Harus Dijaga di Pilkada Serentak

Analisis Bawaslu, kampanye dalam jaringan masih minim diselenggarakan karena beberapa kendala. Di antara kendala itu adalah, jaringan internet di daerah yang kurang mendukung, keterbatasan kuota peserta dan penyelenggara kampanye, keterbatasan kemampuan penggunaan gawai peserta dan penyelenggara kampanye. Selain itu, keterbatasan fitur dalam gawai, dan kampanye daring kurang diminati sehingga diikuti oleh sedikit peserta kampanye.

Pilkada
Pilkada Surabaya. (Foto: Andika/Surabaya).

Kampanye daring ini, yakni dengan memanfaatkan sarana laman resmi pasangan calon, menyebarkan konten di akun resmi media sosial, konferensi (pertemuan) virtual, dan penayangan siaran langsung kegiatan kampanye.

Badan Pengawas Pemilihan Umum menyebutkan 95 persen dari 270 daerah yang menggelar Pemilihan kepala daerah serentak 2020 masih menggelar kampanye tatap muka pada 10 hari pertama gelaran tahapan kampanye atau hanya 14 kabupaten/kota (5 persen) yang tidak terdapat kampanye tatap muka pada 10 hari pertama tahapan kampanye.

Baca Juga:

KPU Solo Rekrut 8.617 Orang KPPS

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PSBB Ketat Jawa dan Bali, Pemkot Solo Pasrah
Indonesia
PSBB Ketat Jawa dan Bali, Pemkot Solo Pasrah

"Kami hanya bisa pasrah. Mau tidak mau kami setuju dengan pembatasan yang dijadwalkan pemerintah itu," kata Ahyani.

Kapolri dan Panglima Minta Taruna Dekat dengan Rakyat
Indonesia
Kapolri dan Panglima Minta Taruna Dekat dengan Rakyat

Latihan digelar di beberapa lokasi

Tarif Rapid Tes Turun, KPU Hemat Rp600 Miliar
Indonesia
Tarif Rapid Tes Turun, KPU Hemat Rp600 Miliar

Ternyata anggaran KPU pun tetap dipangkas

Pemprov DKI Raup Rp92 Juta Sanksi Denda Pelanggar PSBB Transisi
Indonesia
Pemprov DKI Raup Rp92 Juta Sanksi Denda Pelanggar PSBB Transisi

Satpol PP DKI Jakarta mengumpulkan uang sanksi denda sebesar Rp97.200.000 dari pelanggar protokol kesehatan selama PSBB transisi.

Penerimaan ASN dan PPPK 2021 Paling Banyak, Tjahjo: Tidak Pernah Kita Lakukan Sebelumnya
Indonesia
Dinkes DKI Siap Vaksinasi Tahap Kedua, Sasarannya Ada Ojol
Indonesia
Dinkes DKI Siap Vaksinasi Tahap Kedua, Sasarannya Ada Ojol

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) bersiap untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19 tahap kedua.

Perayaan Bersama Idul Fitri dan Kenaikan Isa Almasih Bukti Kebinekaan di Indonesia
Indonesia
Perayaan Bersama Idul Fitri dan Kenaikan Isa Almasih Bukti Kebinekaan di Indonesia

Wakil Ketua MPR yang juga Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 H.

PBNU Yakin Masyarakat Indonesia Pahami Keputusan Pembatasan Haji Arab Saudi
Indonesia
Kampung Tangguh Jaya Diklaim Mampu Turunkan Angka COVID-19 di Jakarta
Indonesia
Kampung Tangguh Jaya Diklaim Mampu Turunkan Angka COVID-19 di Jakarta

Kampung Tangguh ini bisa menjadi percontohan untuk menekan angka COVID-19 dan aksi kejahatan

Pemerintah Salurkan Bantuan Subsidi Upah bagi Tenaga Pendidik Non-PNS
Indonesia
Pemerintah Salurkan Bantuan Subsidi Upah bagi Tenaga Pendidik Non-PNS

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan subsidi upah bagi 2 juta tenaga pendidik non-PNS pada tahun ini.