KAMI Tak Layani Elite yang Tak Substantif, Apalagi Buzzer Bayaran Deklarator dan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) M. Din Syamsuddin. (ANTARA/Katriana)

Merahputih.com - Deklarator dan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) M. Din Syamsuddin menegaskan tidak mau melayani terhadap reaksi yang tidak substantif atas dideklarasikannya koalisi aksi tersebut.

"Terhadap reaksi yang tidak substantif, baik dari para elite, apalagi 'buzzer' bayaran, KAMI tidak mau melayani karena hal demikian tidak mencerminkan kecerdasan kehidupan bangsa seperti amanat konstitusi," ujar Din, dalam pernyataan tertulis, di Jakarta, Kamis (27/8).

Baca Juga

Begini Kelemahan Sosialisasi Kebijakan Publik Oleh Buzzer

KAMI mengajukan pikiran-pikiran kritis dan korektif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945.

Karena itu, Din mempertanyakan jika apa yang mereka sampaikan tidak ditanggapi secara isi, melainkan berkelit menyerang secara pribadi dan cenderung mengalihkan opini.

Setidaknya, ada dua pertanyaan yang diajukan KAMI kepada pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk dijawab.

Pertama, soal oligarki politik yang membuat keputusan parpol ditentukan segelintir orang dan akhirnya mengendalikan DPR yang membuat aspirasi rakyat terabaikan. Kedua, budaya politik dinasti yang menghalangi orang-orang yang sebenarnya lebih berkualitas untuk maju sebagai pemimpin.

"Masih banyak pertanyaan substantif mendasar lagi, tapi sementara cukup dua itu," kata Din.

Ketua Prakarsa Persahabatan Indonesia-Palestina, Din Syamsuddin (ANTARA FOTO/Novrian Arbi)

Sekali lagi, Din menyampaikan bahwa KAMI menanti tanggapan, bukan pengalihan. "KAMI siap berdiskusi, bahkan berdebat mengadu pikiran," pungkas Din Syamsuddin.

Sebelumnya, Din menyebutkan setidaknya 150 tokoh yang sudah tergabung dalam KAMI yang dideklarasikan pada 18 Agustus lalu.

Di antara 150 tokoh itu, yakni Rachmawati Soekarnoputri, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli, mantan Menteri Kehutanan MS Ka'ban, dan Ketua Umum FPI Sobri Lubis. Din menegaskan koalisi tersebut bersifat sangat majemuk yang beranggotakan dari berbagai suku, agama, profesi dan generasi.

Baca Juga

Begini Kelemahan Sosialisasi Kebijakan Publik Oleh Buzzer

Mengenai alasan dideklarasikannya koalisi aksi itu, Din menjelaskan karena adanya persamaan pikiran dan pandangan dalam kehidupan kenegaraan Indonesia yang akhir-akhir ini telah menyimpang dari cita-cita nasional dan nilai dasar yang disepakati para pendiri bangsa. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini yang Ditakutkan Pemerintah ketika Seseorang Tak Ikuti Anjuran Tinggal di Rumah
Indonesia
Ini yang Ditakutkan Pemerintah ketika Seseorang Tak Ikuti Anjuran Tinggal di Rumah

Warga yang tak mematuhi anjuran pemerintah dikhawatirkan membawa virus corona kepada kelompok yang rentan.

Politisi Senayan Minta Segera Tangani Klaster Perkantoran
Indonesia
Politisi Senayan Minta Segera Tangani Klaster Perkantoran

Maraknya penyebaran wabah virus corona di perkantoran menjadi keprihatinan bersama. Manajemen maupun karyawan harus bersama-sama meningkatkan kewaspadaan.

Indonesia Peringkat Keempat Sea Games, Ini Kata Jokowi
Indonesia
Indonesia Peringkat Keempat Sea Games, Ini Kata Jokowi

Presiden Joko Widodo menilai prestasi atlet-atlet Indonesia pada Sea Games ke-30 melebihi target dari sisi perolehan medali emas.

Heboh Dentuman Misterius di Langit Bandung, Ini Penjelasan BMKG
Indonesia
Kabar Gembira, 6 Pasien Positif COVID-19 di Kaltim Sembuh
Indonesia
Kabar Gembira, 6 Pasien Positif COVID-19 di Kaltim Sembuh

Tambahan tiga orang yang sembuh berasal dari Kota Balikpapan

Garuda Seimbangkan Pendapatan Dari Penumpang dan Kargo
Indonesia
Garuda Seimbangkan Pendapatan Dari Penumpang dan Kargo

Penerbangan kargo atau logistik semakin membaik dibandingkan sebelum pandemi. Saat ini perusahaan semakin memfokuskan untuk ekspansi di penerbangan tersebut.

Satu Lagi Pati Polri Jadi Tersangka Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra
Indonesia
Satu Lagi Pati Polri Jadi Tersangka Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Penyidik Bareskrim menduga kedua jenderal tersebut menerima suap

Tol Pekanbaru - Dumai Segera Beroperasi
Indonesia
Tol Pekanbaru - Dumai Segera Beroperasi

Tol Pekanbaru-Dumai dikerjakan mulai Juli 2017 dengan skema penugasan Pemerintah kepada PT Hutama Karya dengan anggaran Rp16,21 triliun. Saat ini Seksi I Pekanbaru-Minas sepanjang 9,5 km telah dibuka secara fungsional mulai bulan Mei 2020.

Ahok Bakal Pimpin BUMN, Jokowi: Masih Proses
Indonesia
Ahok Bakal Pimpin BUMN, Jokowi: Masih Proses

Menurut Jokowi, kinerja Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta memberinya peluang untuk menempati posisi bergengsi di BUMN.

Pakar: Orang Lebih Takut Informasi COVID-19 daripada Virus Itu Sendiri
Indonesia
Pakar: Orang Lebih Takut Informasi COVID-19 daripada Virus Itu Sendiri

Media arus utama maupun media daring perlu menghadirkan produk pemberitaan yang menyejukkan