Kamera Tilang Elektronik Bisa Deteksi Pengendara Tak Miliki SIM Ilustrasi - Kendaraan di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, (Kamis, 20/1). (Foto: MP/Dicke Prasetia)

MerahPutih.com - Kepolisian memperkuat kualitas penilangan elektronik (ETLE) setelah larangan tilang manual di jalan.

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya mulai mengembangkan teknologi face recognition dalam penerapan tilang elektronik.

Nantinya, teknologi ini dapat mendeteksi pengendara yang tidak miliki surat izin mengemudi (SIM).

Baca Juga:

Polda Metro Kembali Terapkan Cara Lama Tilang Manual

"(Face recognition) nangkap wajah, namanya siapa, alamatnya di mana, punya SIM atau tidak, bisa terdeteksi gitu. Kamera ini sudah ada alatnya demikian," jelas Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman saat dikonfirmasi wartawan, Senin (5/12).

Untuk mengaplikasikan teknologi face recognition tersebut, lanjut Latif, pihaknya akan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Hal itu dilakukan untuk mempermudah mendeteksi wajah pengendara.

"Jadi nanti data orang misalnya nanti berkembang pakai face recognition," ucapnya.

Baca Juga:

Respons Polisi Banyaknya Pengendara Palsukan Pelat saat Tilang Elektronik Berlaku

Latif pun mengimbau masyarakat lebih berhati-hati dalam berkendara.

Imbauan ini karena penghilangan tilang manual bukan berarti pengendara bisa melakukan pelanggaran.

“Kami memberikan pesan bahwa seluruh ruas jalan sudah terawasi, dengan maksud kami yang masih ada di lapangan tidak ingin mengganggu aktivitas masyarakat yang sedang berproduktivitas,” tutup Latif. (Knu)

Baca Juga:

68,5 Persen Masyarakat Dukung Kebijakan Tilang Elektronik

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Tetapkan 3 Tersangka Kasus Dugaan Penganiayaan Wartawan di Karawang
Indonesia
Dua Polisi Penembak Laskar FPI Dituntut 6 Tahun Bui
Indonesia
Dua Polisi Penembak Laskar FPI Dituntut 6 Tahun Bui

Kedua terdakwa terlibat penembakan yang menewaskan laskar FPI

Tragedi Kanjuruhan, Mahfud MD Sesalkan Usul Teknis Pertandingan Tidak Digubris Panpel
Indonesia
Tragedi Kanjuruhan, Mahfud MD Sesalkan Usul Teknis Pertandingan Tidak Digubris Panpel

"Pemerintah menyesalkan atas kerusuhan di Kanjuruhan. Pemerintah akan menangani tragedi ini dengan baik," kata Mahfud.

Bjorka is Back, 44 Juta Data Diduga Milik MyPertamina Dijual Rp 392 Juta
Indonesia
Bjorka is Back, 44 Juta Data Diduga Milik MyPertamina Dijual Rp 392 Juta

Peretas yang beberapa waktu lalu membuat gempar Indonesia, memasang tarif USD 25 ribu atau sekitar Rp 392 juta untuk data MyPertamina tersebut.

Kabar Baik, Penambahan Kasus Harian COVID-19 Kini di Bawah 10 Ribu
Indonesia
Kabar Baik, Penambahan Kasus Harian COVID-19 Kini di Bawah 10 Ribu

Kasus baru positif COVID-19 terus mengalami penurunan. Pada Jumat (18/3) kasus konfirmasi tercatat turun di bawah 10 ribu yaitu sebanyak 9.528.

Warga Pilih-Pilih Jenis Vaksin, Animo Vaksinasi Booster di DKI Rendah
Indonesia
Warga Pilih-Pilih Jenis Vaksin, Animo Vaksinasi Booster di DKI Rendah

Widyastuti menjelaskan, ada banyak kendala yang menyebabkan keinginan masyarakat. ini rendah. Salah satu alasan utama ialah banyaknya warga yang masih memilih jenis vaksin booster.

Tanggapan Gibran Jadi Politisi Muda Tervokal dan Terpopuler
Indonesia
Tanggapan Gibran Jadi Politisi Muda Tervokal dan Terpopuler

Putra sulung Presiden Jokowi itu menjadi Politisi Muda Terpegah (terpopuler) dan Tervokal (paling berpengaruh) 2022.

Polemik JHT, Serikat Pekerja Diminta untuk Uji Materi UU Jaminan Sosial
Indonesia
Polemik JHT, Serikat Pekerja Diminta untuk Uji Materi UU Jaminan Sosial

Permenker 2/2022 sudah sesuai dengan Pasal 35 dan 37 UU SJSN junto PP No 46 Tahun 2015.

Solo Alami Inflasi 0,11 Persen Sepanjang November
Indonesia
Solo Alami Inflasi 0,11 Persen Sepanjang November

Badan Pusat Statistik (BPS) Solo mencatat sepanjang November 2022, Kota Solo mengalami Inflasi 0,11 persen. Hal itu dipengaruhi banyaknya event nasional mulai dari Muktamar Muhammadiyah, Munas HIPMI, sampai Pospenas IX.

Fraksi PPP Tolak Revisi UU Sisdiknas Jika Kata Madrasah Dihilangkan
Indonesia
Fraksi PPP Tolak Revisi UU Sisdiknas Jika Kata Madrasah Dihilangkan

Menghilangkan “madrasah” dalam RUU Sisdiknas adalah bentuk diskriminasi dalam dunia pendidikan.