Kamera ETLE Mobile Dinilai Bakal Bingungkan Masyarakat Kamera pengawas atau Closed Circuit Television (CCTV) terpasang di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (1/7). (ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI)

Merahputih.com - Ketua Indonesia Traffic Watch (ITW) Edison Siahaan menilai 30 kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) mobile yang baru saja diluncurkan Polda Metro Jaya akan menuai permasalahan ditengah masyarakat.

“Ini sudah biasa. Tetapi, akan ada masalah. Masalahnya, yang ditilang kendaraan apa orangnya harus jelas dong?,” kata Edison, Sabtu (20/3).

Baca Juga:

Tilang Elektronik Bakal Diperluas, Cegah Potensi Penyimpangan

Dia mencotohkan, surat konfirmasi yang ditilang dan dikirim petugas ke alamat pemilik kendaraan yang tertera di STNK tidak selalu sampai.

“Ini saya di Timur (Jaktim) lalu dikirim ke Selatan (Jaksel) ketika saya mau bayar pajak kendaraan diblokir. Lalu saya tanya mana suratnya?.Dibilang sudah dikirim lalu saya tanya mana?,” ungkap Edison.

Selain itu, mantan Ketua Forum Wartawan Polri (FWP) ini menilai, aturan pembayaran tilang ETLE tanpa putusan pengadilan. Hal ini, menurutnya, berbeda dengan di luar negeri.

"Di sini kita bayar tilang dulu sebelum ada putusan pengadilan. Padahal, setelah hakim mengetok palu baru denda tilang yang harus dibayar,” pungkas Edison.

Dokumentasi pengendara melintas di dekat rambu tilang elektronik di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (9/11/2018). (ANTARA FOTO/Rivan Lingga)
Dokumentasi pengendara melintas di dekat rambu tilang elektronik di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (9/11/2018). (ANTARA FOTO/Rivan Lingga)

Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, 30 ETLE mobile yang dilaunching terdiri dari helmet cam, dash cam, dan juga body cam.

Alat ini akan bekerja selama 4 jam. Alat itu juga akan merekam pelanggaran lantas lalu lalu buktinya diserahkan ke kantor pusat pemantauan yang ada di gedung TMC Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya.

Baca Juga:

[Hoaks atau Fakta]: Kapolri Listyo Turunkan Denda Tilang

Dalam sepekan petugas akan mengirimkan surat keterangan pelanggaran ke kediaman pengendara untuk selanjutnya dilakukan pembayaran denda tilang. Pasalnya, bila tidak dilakukan pembayaran maka STNK tidak bisa diproses untuk pembayaran pajak, dan tentunya akan diblokir.

“Kita akan blokir STNK-nya dan ketika yang bersangkutan bayar pajak, dia harus bayar pajak plus denda tilangnya,” pungkas mantan Direktur Binmas Polda Metro Jaya ini. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Seorang Pejabat di Spanyol Mundur Gara-gara Divaksin COVID-19
Indonesia
Seorang Pejabat di Spanyol Mundur Gara-gara Divaksin COVID-19

Kepala Dinas Kesehatan di Murcia, Spanyol, mengundurkan diri, Rabu (20/1).

Pekan Depan, 19.125 Petugas Pilkada Sleman Jalanin Rapid Test
Indonesia
Pekan Depan, 19.125 Petugas Pilkada Sleman Jalanin Rapid Test

rapid test dilakukan guna memastikan petugas pelaksana pencoblosan aman dari penyebaran virus corona.

Kawal RUU Cipta Kerja, Ketua DPD Minta Senator Fokus di Kepentingan Daerah
Indonesia
Kawal RUU Cipta Kerja, Ketua DPD Minta Senator Fokus di Kepentingan Daerah

La Nyalla menegaskan pihaknya sangat serius mengawal proses pembahasan dan pengisian Daftar Inventaris Masalah (DIM) atas RUU Omnibus Law tersebut

Komnas HAM: Laskar FPI dengan Polisi Sempat Saling Senggol dan Serang
Indonesia
Komnas HAM: Laskar FPI dengan Polisi Sempat Saling Senggol dan Serang

Komnas HAM menyebut dua laskar FPI tewas Tol Jakarta-Cikampek kilometer 49 karena ada saling senggol dan serang dengan aparat kepolisian.

Golkar Siapkan Sekolah Kebijakan Publik
Indonesia
Golkar Siapkan Sekolah Kebijakan Publik

Airlangga mengingatkan pada Pilkada 2020, pasangan calon yang diusung Partai Golkar untuk mengkampanyekan pentingnya perubahan perilaku

Geliat Isu Reshuffle Kabinet dan Restu Partai Politik
Indonesia
Geliat Isu Reshuffle Kabinet dan Restu Partai Politik

Ujang Komarudin mengatakan Jokowi seharusnya langsung merombak kabinet karena menteri-menteru banyak yang memble kerjanya.

Warga Terdampak Banjir Kalsel Ramai-ramai Memancing Ikan Lepas
Indonesia
Warga Terdampak Banjir Kalsel Ramai-ramai Memancing Ikan Lepas

Warga ramai-ramai memancing ikan yang lepas dari tempat budi daya dan masuk ke aliran Sungai Martapura akibat banjir.

Seleksi 1 Juta Guru Honor Jadi PPPK Dimulai 2021
Indonesia
Seleksi 1 Juta Guru Honor Jadi PPPK Dimulai 2021

Untuk dapat diangkat menjadi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diperlukan persyaratan tertentu.

Larangan Mudik untuk Cegah Lonjakan Kasus COVID-19
Indonesia
Larangan Mudik untuk Cegah Lonjakan Kasus COVID-19

Kebijakan larangan mudik sangat strategis untuk mengurangi mobilitas penduduk. Tujuannya sangat baik, semata-mata untuk mencegah lonjakan kasus dan kematian karena COVID-19," katanya

Ketahuan Mesum, Perangkat Desa di Ponorogo Disanksi Bayar Semen 400 Sak
Indonesia
Ketahuan Mesum, Perangkat Desa di Ponorogo Disanksi Bayar Semen 400 Sak

Seorang perangkat desa di Ponorogo, Jawa Timur, terkena sanksi adat membayar semen 400 sak karena ketahuan mesum dengan janda.